Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

Proses Penanganan Perkara 77
• Bila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat
bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak
pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan ketetapan bahwa
harta kekayaan terdakwa yang telah disita dirampas untuk Negara. Ketentuan
ini sebelumnya diatur dalam Pasal 37 UU No 25 Tahun 2003 jo UU No. 15
Tahun 2002 tentang TPPU, yang diatur kembali dalam Pasal 79 ayat 4 UU No.
8 Tahun 2010.
Selain itu terdapat pula ketentuan sebagai berikut (PPATK 2009):
• Jika dalam pemeriksaan sidang pengadilan diperoleh cukup bukti terjadinya
tindak pidana pencucian uang, hakim memerintahkan penyitaan terhadap harta
kekayaan yang patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik
atau penuntut umum (Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2003 jo UU No. 15 Tahun
2002 tentang TPPU). Hal yang sama diatur Pasal 81 UU No 8 Tahun 2010
bahwa Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan
yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk
melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.
• Dalam proses peradilan, nama identitas pelapor wajib dirahasiakan [Pasal 39 ayat
(1) UU No 25 Tahun 2003 jo UU No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU, yang juga
diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 85 UU No 8 Tahun 2010).
Dalam pengaturan alat bukti, selain merujuk pada KUHAP, juga merujuk pada Pasal
73 UU No 8 Tahun 2010 bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang
juga berupa:
a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UU No 8 Tahun
2010, yang berbunyi:
Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/
atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana,
baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang
terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. Tulisan, suara, atau gambar;
b. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
5.2.5 Penerapan dalam perkara-perkara yang sudah diputus oleh
pengadilan
Berikut ini adalah penerapan pasal tindak pidana korupsi dalam kejahatan kehutanan,
ditambah dengan pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur pasal terkait pada suatu
putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Unsur-unsur dari pasal terkait tersebut
diuraikan dalam Kotak 1 – 5.