Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

22
Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu
mencakup adalah Bank Indonesia, bank umum, perusahaan pembiayaan, perusahaan
asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan
efek, manajer investasi; custodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa
giro, pedagang valuta asing; penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu,
penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan
pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka
komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Adapun komponen
dari penyedia barang dan/atau jasa lainnya mencakup perusahaan properti/agen
property, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam Mulia,
pedagang barang seni dan antik; atau balai lelang.
Lembaga-lembaga ini dapat memberikan keterangan lain mengenai harta kekayaan
setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa. Jika
diminta oleh penegak hukum, lembaga keuangan dapat memblokir harta yang diduga
merupakan hasil kejahatan kehutanan atau korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 71
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang TPPU.
Dalam kaitannya dengan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan Equator Principle 12 ,
penyedia jasa keuangan juga berfungsi sebagai pencatat dan pengawas nasabah yang
termasuk dalam PEPs maupun menjalankan bisnis di bidang-bidang yang berisiko
tinggi. Karena fungsi khususnya ini, penyedia jasa keuangan berperan penting dan perlu
dimasukkan dalam pendekatan penegakan hukum terpadu terhadap pembalakan liar
atau kejahatan lainnya di bidang kehutanan.
f. Masyarakat Madani
Masyarakat madani dapat berperan sebagai penyedia informasi bagi usaha
pemberantasan penebangan liar. Komponen ini mencakup berbagai lembaga swadaya
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi internasional, dan para donor.
Lembaga-lembaga ini khususnya bergerak di bidang lingkungan dan kehutanan, dan
banyak terlibat dalam advokasi kasus-kasus yang berkaitan dengan pembalakan liar.
Masyarakat madani ini bahkan juga mampu menyediakan data informasi geografis yang
sangat penting bagi pengusutan kasus-kasus pembalakan liar sehingga peranan mereka
penting bagi pendekatan penegakan hukum terpadu.
3.3 Langkah-Langkah Penanganan Pembalakan Liar
dengan Konsep Pendekatan Penegakan Hukum
Terpadu (ILEA)
Tabel 5 menunjukkan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menanggulangi
pembalakan liar dengan menggunakan pendekatan ILEA, khususnya sebagai pedoman
bagi aparat penegak hukum dengan memakai UU Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
12 Prinsip-prinsip Equator (EP) adalah seperangkat panduan yang sifatnya sukarela yang
dikembangkan dan diadopsi oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengidentifikasi dan
mengelola isu-isu lingkungan dan sosial dalam pendanaan sebuah proyek.