Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang serta Unsur-Unsurnya 37
akan adalah yang asli. Menurut Putusan Hoge Raad tanggal 15 Juni 1931, dinyatakan
bahwa suatu tulisan itu yang dianggap palsu jika menimbulkan kesan seolah-olah telah
dibuat oleh orang yang tandatangannya terdapat di bawahnya (Sukardi 2009).
h. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dan Pengertiannya sesuai dengan Pasal 10
angka a UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan
suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan
sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat
dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau
membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah:
a. Pegawai negeri sebagaimana Undang-Undang tentang Kepegawaian;
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan
dari keuangan negara atau daerah; atau
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat
Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Pasal 2 UU No. 28
Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme disebutkan meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat
negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pejabat negara lain yang memiliki
fungsi strategis.
Orang selain pegawai negeri adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
Diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk
sementara waktu adalah yang melalui Surat Keputusan pengangkatan atau surat
keterangan lainnya, untuk suatu jabatan tertentu, dengan waktu terus-menerus atau
ditentukan hanya untuk sementara waktu.
Dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya harus
diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya.
Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat
dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau
membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya
adalah membuat barang, akta, surat atau daftar tersebut, tidak mempunyai nilai
kekuatan pembuktian di hadapan pejabat yang berwenang.