Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

Proses Penanganan Perkara 79
Kotak 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 5 ayat (1) a UU No. 31 Tahun
1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
Setiap orang dalam kejahatan kehutanan ialah masyarakat yang melakukan
penebangan pohon di lapangan, pemilik modal (cukong) dan pengusaha, serta
pemilik industri kayu atau pemilik HPH.
Memberi atau menjanjikan sesuatu dibuktikan dengan transfer rekening, hadiah,
hibah dan pengakuan.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam kejahatan kehutanan yaitu
oknum pejabat pemerintah, oknum anggota DPRD dan oknum aparat hukum. Alat
buktinya adalah SK Pengangkatan, dll.
Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Hal yang
dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, pengakuan tersangka/terdakwa dan
barang bukti berupa rekaman, memo, dll.
Yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam kejahatan kehutanan
seperti membuat kebijakan/memberi izin yang bertentangan dengan peraturan
mengenai kehutanan dan lingkungan hidup, tidak melakukan fungsi pengawasan
dan penyelidikan di lapangan atas dugaan tindak pidana kehutanan. Hal ini dapat
dibuktikan dengan surat izin yang dikeluarkan, foto wilayah hutan yang rusak,
rekening bank oknum, dll.
Implementasi Pasal 2 di atas, terlihat dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung
pada Kasus AL dengan nomor putusan 68 K/PID.SUS/2008 dan Kasus SAF dengan
nomor putusan 380 K/PID.SUS/2007 adalah sebagai berikut:
Setiap orang dibuktikan dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Direksi (yakni
sebagai Direktur Keuangan/Umum) pada PT. Keang Nam Development Indonesia.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas “Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan
perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di
dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.
Dalam kasus ini yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada
Terdakwa adalah berkaitan dengan tindakan Perseroan dalam menjalankan usahanya
sebagai badan hukum atau Korporasi atas nama Keang Nam Development Indonesia,
namun Terdakwa AL sebagai organ perseroan harus dipandang sebagai orang yang
turut bertanggung jawab dan dapat dihadapkan sebagai pelaku tindak pidana dalam
perkara tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama badan hukum Perseroan
(Korporasi). Hal ini sesuai pula dengan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
berbunyi ‘setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi’.