Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

82
Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu
Yang dimaksud dengan unsur ‘patut diduganya’ dalam Pasal 5 adalah suatu kondisi yang
memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya
Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.
Unsur-unsur pasal tindak pidana pencucian uang di atas dapat dilihat dalam putusan
hakim Pengadilan Negeri Karawang No 448/PID.B/2008/PN.KRW atas nama AS
sebagai berikut:
Bahwa ia didakwa dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No 25 Tahun 2003 jo UU No.
15 Tahun 2002 tentang TPPU, yang mengandung unsur-unsur:
1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
4. Baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
Bahwa dalam pertimbangannya, majelis hakim telah menguraikan unsur-unsur pasal
tersebut yaitu:
Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan mengandung
pengertian bahwa sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui,
dikehendaki dan disadari akan akibatnya. Karena itu unsur dengan sengaja ini tidak lain
untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki
dan menyadari perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menilai niat sebagai unsur
subyektif tetap harus memperhatikan obyektivitas yang berhubungan dengan norma
yang terkait dalam masyarakat, sehingga suatu perbuatan dapat dinilai telah dilakukan
dengan sengaja karena telah diterima demikian oleh semua orang.
Harta kekayaan menurut Pasal 1 angka 4 UU No 25 Tahun 2003 jo UU No. 15
Tahun 2002 tentang TPPU adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak,
baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
Diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana harus dilihat
dalam konteks Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No 25 Tahun 2003 jo UU No. 15
Tahun 2002 tentang TPPU.
Perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain berhubungan
dengan unsur yang kedua yaitu membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan.
Dengan demikian perbuatan ini bisa dilakukan atas namanya sendiri atau dilakukan
atas nama pihak lain.