Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

34
Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu
Pegawai negeri atau penyelenggara negara menurut UU tentang Kepegawaian adalah:
a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana;
b. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan
dari keuangan negara atau daerah; atau
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal
atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun
1999 meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga
tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan, serta pejabat negara lain yang memiliki fungsi strategis.
Dengan maksud berarti sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya harus
diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya.
Berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan
atau tidak dilakukan dalam jabatannya berarti bahwa pemberian telah dilakukan
dan perbuatan yang diinginkan oleh si pemberi sudah dilakukan oleh pegawai negeri
atau penyelenggara negara, sehingga pemberian itu merupakan imbalan dari perbuatan
tersebut (Sukardi 2009).
e. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dan Pengertiannya sesuai dengan Pasal 5
ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999
Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah:
a. Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan
dari keuangan negara atau daerah; atau
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal
atau fasilitas dari negara atau masyarakat
Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Pasal 2 UU No. 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme disebutkan meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi
negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat
negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pejabat negara lain yang
memiliki fungsi strategis.