Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

66
Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu
d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan,
dan hasil hutan;
f. Menangkap dan menahan, dalam koordinasi dan pengawasan penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana;
g. Membuat dan menandatangani berita acara;
h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya
tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
Selanjutnya, lembaga yang berperan dan memiliki kewenangan sebagai penuntut umum
adalah Kejaksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (3). Kewenangan jaksa
penuntut umum dalam menangani perkara kehutanan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan KUHAP.
Berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 76 UU Kehutanan, hakim di pengadilan umum (sesuai
locus delicti) berperan untuk menyelesaikan sengketa kehutanan dan memeriksa
kejahatan kehutanan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Tugas dan
kewenangan hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.
Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh
putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan
tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Selain itu,
pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan
tindakan tertentu tersebut setiap hari.
5.1.2 Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, KPK baru dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap suatu tindak pidana korupsi apabila:
a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang
ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum atau penyelenggara negara;
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000
(satu miliar rupiah).
Dengan demikian jika persyaratan penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK di
atas tidak dipenuhi, maka penyidikan dilakukan pejabat penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Berkas dakwaan jaksa
ini kemudian diajukan untuk diperiksa oleh hakim di pengadilan umum. Tugas serta
kewenangan penyidik Polri, jaksa penuntut umum serta hakim di pengadilan umum
dalam tindak pidana korupsi ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.