Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

Proses Penanganan Perkara 73
a. Keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas
b. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang
mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa
c. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benarbenar
dapat diterima akal.
Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang
kecuali apabila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya. Alat bukti yang dapat diajukan, penyidik dan penuntut umum
tetap berpedoman kepada KUHAP Pasal 184 yang mengatur bahwa alat bukti yang sah
adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Mengenai beban pembuktian dalam proses persidangan, Pasal 66 KUHAP mengatur
bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
5.2.2 Kekhususan dalam UU Kehutanan
Dalam UU Kehutanan terdapat tiga kekhususan, yaitu:
• Hukum acara dalam UU Kehutanan didasarkan pada KUHAP. Kekhususannya
adalah penyidikan dapat dilakukan oleh PNS Departemen Kehutanan dan Polisi
Hutan.
• Surat dakwaan dalam proses penuntutan dapat berupa bentuk tunggal maupun
kumulatif.
• Kekhususan dalam pembuktian yaitu dengan menggunakan bukti dari bidang
sains untuk diajukan dalam persidangan, selain alat bukti umum yang diatur
dalam KUHAP. Bukti-bukti yang dimaksud dalam perkara kehutanan antara lain
citra satelit, atau sampel kerusakan hutan yang memerlukan keterangan ahli.
5.2.3 Kekhususan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan UU Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi
Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat kekhususan berikut:
• Pasal 38 ayat (1) perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.
• Pasal 38 ayat (5) dan ayat (6) apabila terdakwa meninggal dunia sebelum ada
putusan dan terdapat bukti yang kuat bahwa terdakwa korupsi, barang yang
disita dapat dirampas berdasarkan putusan hakim dan tidak dapat dimintakan
banding.
• Pasal 40 mengenyampingkan ketentuan UU Peradilan Militer dalam hal adanya
tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan militer.
Dalam UU KPK terdapat kekhususan berikut:
• Pasal 38 mengabaikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP mengenai kewenangan
penyidik PPNS.
• Pasal 47 mengenai ketentuan yang berlaku mengenai penyitaan dalam peraturan
perundang-undangan yang lain tidak berlaku berdasarkan UU ini.