Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

64
Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu
Dugaan terjadinya tindak pidana korupsi sudah dapat dilihat mulai dari bagian
perizinan hingga proses pengolahan hasil hutan yaitu dalam bentuk menerima atau
memberikan uang suap, memberikan hadiah, janji serta gratifikasi kepada pejabat
atau aparat yang berwenang. Pelaku berbagai bentuk tindak pidana ini bisa berbeda.
Misalnya, dalam proses perizinan pelakunya adalah pemilik industri/HPH, dan dalam
proses pengangkutan dilakukan oleh nahkoda kapal di lapangan. Sementara itu dugaan
terjadinya tindak pidana pencucian uang, ditandai dengan aliran dana berupa uang suap
ke rekening pejabat berwenang yang melakukan penyimpangan.
Demikian pula dalam proses pengawasan penebangan hutan yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum. Modus operandi tindak pidana korupsinya dapat dilihat dari akibat
uang suap, pemberian hadiah, janji serta gratifikasi oleh pihak yang berkepentingan,
yang membuat aparat penegak hukum tidak melakukan pengawasan yang semestinya
terhadap aktivitas penebangan pohon. Jika selanjutnya dapat dibuktikan adanya uang
suap yang masuk ke rekening aparat tersebut sebagai akibat melakukan sesuatu atau
tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya, maka patut diduga
adanya praktik pencucian uang.
Terakhir, tindak pidana pencucian uang bisa berlangsung setelah hasil hutan yang
didapat secara tidak sah tersebut diolah dan berubah bentuk menjadi uang dalam
rekening. Tindak pidana ini tetap terjadi walaupun aliran uang hasil kejahatan bidang
kehutanan yang masuk ke dalam rekening para pengusaha, pemilik modal maupun
pengusaha asing tersebut kemudian digunakan untuk aktivitas yang sah secara hukum.
Bab ini telah menjelaskan cara-cara berlangsungnya kejahatan korupsi dan pencucian
uang, memaparkan tipologi dan unsur-unsur serta penjelasan atas unsur-unsurnya
dalam kaitannya dengan kegiatan kejahatan kehutanan, khususnya pembalakan liar.
Dengan membaca bab ini diharapkan para penegak hukum dapat melihat lebih
luas dengan cara pandang baru bahwa kejahatan di bidang kehutanan, khususnya
pembalakan liar sangat mungkin berkaitan dengan kejahatan lainnya, khususnya
korupsi dan pencucian uang. Dengan pemahaman baru ini diharapkan upaya
penegakan hukum baru yang lebih komprehensif dan mampu menanggulangi modus
operandi dan praktik-praktik para pelaku yang menggunakan berbagai jalan untuk
dapat menguras kekayaan hutan Indonesia.
Bab 5 akan membahas proses atau hukum acaranya, baik mengenai lembaga-lembaga
yang berwenang maupun mengenai tahapan-tahapan dalam hukum acara pidananya.