Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang serta Unsur-Unsurnya 43
Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang,
rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut
baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (berdasarkan penjelasan
Pasal 12b).
Apa yang dimaksud dengan unsur ‘pegawai negeri atau penyelenggara Negara’?
pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu:
a. Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana;
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan
dari keuangan negara atau daerah; atau
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat
Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Pasal 2 UU No. 28
Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme disebutkan meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat
negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pejabat negara lain yang memiliki
fungsi strategis.
Dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu melakukan sesuatu akibat
gratifikasi tersebut, namun bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya.
p. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dan Pengertiannya sesuai dengan Pasal 13
UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun1999
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan
mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau
kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan
atau kedudukan tersebut.
Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi (berdasarkan Pasal 1
angka 3).
Apa yang dimaksud dengan unsur ‘memberi hadiah atau janji’?
Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan
hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai (Sukardi 2009).
Sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan
dipenuhi oleh si pemberi tawaran.