Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

44
Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu
Memberi hadiah atau janji merujuk pada pengertian gratifikasi dalam penjelasan
Pasal 12b yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang,
rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut
baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Selanjutnya pengertian
janji yaitu pemberian harapan untuk memberikan gratifikasi pada waktu tertentu dan
dengan syarat tertentu.
Apa yang dimaksud dengan unsur ‘kepada pegawai negeri atau penyelenggara
Negara’?
Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu:
a. pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana;
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan
dari keuangan negara atau daerah; atau
f. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan
modal; atau
g. fasilitas dari negara atau masyarakat
Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Pasal 2 UU Nomor 28
Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme disebutkan meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat
negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pejabat negara lain yang memiliki
fungsi strategis.
Mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau
kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada
jabatan atau kedudukan tersebut. Pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu
itu dimaksudkan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu melakukan sesuatu
perbuatan untuk kepentingan si pemberi atau orang lain yang menjanjikan. Pemberian
atau janji itu telah diberikan, tapi perbuatan yang diinginkan oleh si pemberi belum
dilaksanakan oleh pegawai negeri, namun sudah ketahuan atau tertangkap lebih dulu.
Pelaku tindak pidana dalam Pasal 13 ini tidak disyaratkan harus mempunyai maksud,
tetapi cukup jika dia mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kekuasaan atau
wewenang yang melekat pada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut.
q. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dan Pengertiannya sesuai dengan Pasal 15
UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana korupsi.