Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

42
Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu
n. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dan Pengertiannya sesuai dengan Pasal 12
angka e UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima
pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu:
a. pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana;
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan
dari keuangan negara atau daerah; atau
e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat
Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Pasal 2 UU Nomor 28
Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme disebutkan meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat
negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pejabat negara lain yang memiliki
fungsi strategis.
Menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti melakukan perbuatan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengumpulkan kekayaan yang
tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber yang
tidak sah (Sukardi 2009).
Melawan hukum berarti tanpa hak sendiri atau bertentangan dengan hak orang lain
atau tanpa alasan yang wajar, atau bertentangan dengan hukum positif.
Menyalahgunakan kekuasaannya adalah melakukan sesuatu yang bertentangan
dengan kewajiban dalam jabatannya.
Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri adalah
membuat atau menyuruh orang lain dengan kekerasan/ancaman sehingga seseorang
tersebut melakukan sesuatu namun tidak sesuai dengan kehendak nuraninya.
o. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dan Pengertiannya sesuai dengan Pasal 12
b ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun1999
... gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara negara ... dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban
atau tugasnya.