Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

More documents

Recommendations

Info

22 Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu mencakup adalah Bank Indonesia, bank umum, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi; custodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing; penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Adapun komponen dari penyedia barang dan/atau jasa lainnya mencakup perusahaan properti/agen property, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam Mulia, pedagang barang seni dan antik; atau balai lelang. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan keterangan lain mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa. Jika diminta oleh penegak hukum, lembaga keuangan dapat memblokir harta yang diduga merupakan hasil kejahatan kehutanan atau korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU. Dalam kaitannya dengan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan Equator Principle 12 , penyedia jasa keuangan juga berfungsi sebagai pencatat dan pengawas nasabah yang termasuk dalam PEPs maupun menjalankan bisnis di bidang-bidang yang berisiko tinggi. Karena fungsi khususnya ini, penyedia jasa keuangan berperan penting dan perlu dimasukkan dalam pendekatan penegakan hukum terpadu terhadap pembalakan liar atau kejahatan lainnya di bidang kehutanan. f. Masyarakat Madani Masyarakat madani dapat berperan sebagai penyedia informasi bagi usaha pemberantasan penebangan liar. Komponen ini mencakup berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi internasional, dan para donor. Lembaga-lembaga ini khususnya bergerak di bidang lingkungan dan kehutanan, dan banyak terlibat dalam advokasi kasus-kasus yang berkaitan dengan pembalakan liar. Masyarakat madani ini bahkan juga mampu menyediakan data informasi geografis yang sangat penting bagi pengusutan kasus-kasus pembalakan liar sehingga peranan mereka penting bagi pendekatan penegakan hukum terpadu. 3.3 Langkah-Langkah Penanganan Pembalakan Liar dengan Konsep Pendekatan Penegakan Hukum Terpadu (ILEA) Tabel 5 menunjukkan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pembalakan liar dengan menggunakan pendekatan ILEA, khususnya sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dengan memakai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 12 Prinsip-prinsip Equator (EP) adalah seperangkat panduan yang sifatnya sukarela yang dikembangkan dan diadopsi oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengidentifikasi dan mengelola isu-isu lingkungan dan sosial dalam pendanaan sebuah proyek.
Informasi/data Koordinasi Investigasi Pihak terkait Kehutanan Lembaga Audit Gambar 2. Model ILEA Pendekatan ILEA dalam Penanganan Kejahatan di Bidang Kehutanan 23 Masyarakat Sipil Aparat Penegak Hukum Lembaga Keuangan/ Penyedia Jasa Keuangan Unit Inteligen Keuangan Aparat penegak hukum: Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPNS, Kehutanan Pihak terkait kehutanan: Departemen Kehutanan, dinas kehutanan, asosiasi pengusaha di bidang kehutanan/profesional Lembaga Auditor: BPK, BPKP, Irjen Dephut, Bawasda Uraian ringkas dalam Tabel 5 telah menjelaskan pendekatan yang ditawarkan dalam menanggulangi kejahatan di bidang kehutanan, dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Dalam proses penanganan pembalakan liar, dasar hukum yang digunakan bukan hanya UU Kehutanan, tetapi juga UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi, selain penggunaan kedua perangkat hukum tersebut, pendekatan ini pun masih terbuka pada kemungkinan digunakannya perangkat hukum yang lain yang sesuai. Bab 4 akan membahas aspek-aspek kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang, khususnya mengenai unsur-unsur di dalam kedua bentuk kejahatan ini. Uraian tentang kedua bentuk kejahatan ini dikaitkan dengan pembalakan liar yang biasanya hanya menggunakan pendekatan dari UU Kehutanan saja.
Page 1: Panduan Investigasi dan Penuntutan
Page 4 and 5: © 2011 Center for International Fo
Page 6 and 7: Daftar Tabel, Gambar dan Kotak Tabe
Page 8 and 9: Profil Penulis Topo Santoso adalah
Page 10 and 11: Pengantar Pembalakan liar adalah ke
Page 13 and 14: 1 Pendahuluan Desakan terhadap pene
Page 15 and 16: Pendahuluan 3 terhadap 15 perusahaa
Page 17 and 18: 2 Kejahatan di Bidang Kehutanan Bab
Page 19 and 20: 6. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman In
Page 21 and 22: Jenis Pasal dan Norma Sanksi Pasal
Page 23 and 24: Tabel 4. Jenis Pelanggaran di Bidan
Page 25 and 26: Dugaan Tindak Pidana Polisi Hutan/P
Page 27: Kejahatan di Bidang Kehutanan 15 ke
Page 30 and 31: 18 Panduan Investigasi dan Penuntut
Page 36 and 37: 24 Tabel 5. Langkah-Langkah Penegak
Page 38 and 39: 26 Tahap Hanya Menggunakan UU No. 4
Page 84 and 85:
72 Panduan Investigasi dan Penuntut
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 97 and 98:
6 Penutup Pembalakan liar adalah ke
Page 99 and 100:
Daftar Pustaka Antasari 2010 Inilah
Page 101 and 102:
Setyono, Y.A. Hukum Pembuktian Dala
Page 104:
Meningkatnya laju deforestasi secar
show all

Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?