Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

More documents

Recommendations

Info

66 Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; f. Menangkap dan menahan, dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; g. Membuat dan menandatangani berita acara; h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Selanjutnya, lembaga yang berperan dan memiliki kewenangan sebagai penuntut umum adalah Kejaksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (3). Kewenangan jaksa penuntut umum dalam menangani perkara kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP. Berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 76 UU Kehutanan, hakim di pengadilan umum (sesuai locus delicti) berperan untuk menyelesaikan sengketa kehutanan dan memeriksa kejahatan kehutanan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Tugas dan kewenangan hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Selain itu, pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari. 5.1.2 Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK baru dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap suatu tindak pidana korupsi apabila: a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Dengan demikian jika persyaratan penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK di atas tidak dipenuhi, maka penyidikan dilakukan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Berkas dakwaan jaksa ini kemudian diajukan untuk diperiksa oleh hakim di pengadilan umum. Tugas serta kewenangan penyidik Polri, jaksa penuntut umum serta hakim di pengadilan umum dalam tindak pidana korupsi ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.
Proses Penanganan Perkara 67 Sementara itu pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh penyelidik, penyidik dan penuntut dalam KKP Korupsi diberikan dengan kewenangan khusus yang diatur dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. 5.1.3 Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Penyidik, penuntut dan hakim dalam penanganan tindak pidana pencucian uang didasarkan pada KUHAP, dengan kekhususan kewenangan yang diatur dalam UU TPPU. Selain lembaga penegak hukum di atas, terdapat pula PPATK sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Pasal 40 UU PPTPPU, dalam melaksanakan tugas PPATK mempunyai fungsi: a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Page 1:
Panduan Investigasi dan Penuntutan
Page 4 and 5:
© 2011 Center for International Fo
Page 6 and 7:
Daftar Tabel, Gambar dan Kotak Tabe
Page 8 and 9:
Profil Penulis Topo Santoso adalah
Page 10 and 11:
Pengantar Pembalakan liar adalah ke
Page 13 and 14:
1 Pendahuluan Desakan terhadap pene
Page 15 and 16:
Pendahuluan 3 terhadap 15 perusahaa
Page 17 and 18:
2 Kejahatan di Bidang Kehutanan Bab
Page 19 and 20:
6. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman In
Page 21 and 22:
Jenis Pasal dan Norma Sanksi Pasal
Page 23 and 24:
Tabel 4. Jenis Pelanggaran di Bidan
Page 25 and 26:
Dugaan Tindak Pidana Polisi Hutan/P
Page 27: Kejahatan di Bidang Kehutanan 15 ke
Page 30 and 31: 18 Panduan Investigasi dan Penuntut
Page 36 and 37: 24 Tabel 5. Langkah-Langkah Penegak
Page 38 and 39: 26 Tahap Hanya Menggunakan UU No. 4
Page 97 and 98: 6 Penutup Pembalakan liar adalah ke
Page 99 and 100: Daftar Pustaka Antasari 2010 Inilah
Page 101 and 102: Setyono, Y.A. Hukum Pembuktian Dala
Page 104: Meningkatnya laju deforestasi secar
show all

Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?