Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

Proses Penanganan Perkara 81
Kotak 5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010
Setiap orang dalam kejahatan kehutanan dapat ditujukan kepada pemilik modal
(cukong) dan pengusaha, pemilik industri kayu atau pemilik HPH, serta oknum
pejabat pemerintah dan oknum aparat hukum yang menerima suap.
Yang menerima atau menguasai. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya aliran
dana, rekening, kuitansi, bukti penyerahan atau bukti kepemilikan
Penempatan; pentransferan; pembayaran; hibah; sumbangan; penitipan;
penukaran, atau menggunakan
Harta Kekayaan yaitu harus dibuktikan dengan adanya benda atau barang
Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
yaitu harta kekayaan yang terjadi dari suatu perbuatan pidana, tanpa membuktikan
perbuatan pidana asalnya, dan kebenaran bahwa hasil itu adalah berasal dari hasil
perbuatan pidana (Tb. Irman S. hal. 50)
perkebunan berskala besar di mana satu grup dalam provinsi hanya diberikan 20.000
hektar. Bukti surat yang dikeluarkan oleh terdakwa tersebut diperkuat dengan
keterangan saksi-saksi.
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi dibuktikan dengan mendasarkan pada jumlah kerugian yang dihitung oleh
ahli dari BPKP akibat pengangkutan kayu yang tidak dilindungi dokumen dan tanpa
pembayaran PSDH dan DR. Keuntungan tindakan-tindakan ini merupakan kekayaan
negara yang dinikmati oleh Terdakwa dengan mengorbankan kepentingan rakyat
banyak. Dalam kasus SAF unsur ini dibuktikan dengan tindakan terdakwa untuk
membuka lahan sawit 1 juta hektar adalah tidak salah, tetapi ternyata realisasi tindakan
ini telah menyimpang dari aturan yang ada, sehingga menguntungkan orang lain dan
merugikan negara.
Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dibuktikan
dengan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara. Hal yang sama juga berlaku dalam kasus SAF.
Rumusan dalam Pasal 5 ayat (1) b, sama penjelasannya sebagaimana diuraikan dalam
Kotak 3. Perbedaannya hanya berdasarkan unsur “berhubungan dengan sesuatu
yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam
jabatannya”. Unsur ini dapat dibuktikan antara lain dengan melihat aliran dana yang
masuk ke rekening, penelusuran aset dan laporan harta kekayaan pejabat.
Melalui pendekatan Model ILEA, penanganan kejahatan di bidang kehutanan juga
dapat dilakukan dengan menggunakan UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU,
yang unsur-unsur pasalnya diuraikan sebagai berikut: