Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang serta Unsur-Unsurnya 55
• Dengan tidak melakukan TPTI mengakibatkan penebangan pohon kayu hasil hutan
dari periode tahun 2000 hingga tahun 2005 tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, antara lain lokasi penebangan berada diluar Blok Tebangan /Petak Tebangan
Rencana Karya Tahunan dan menimbulkan kerusakan hutan.
• Menurut ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup menimbulkan kerugian sebesar
kurang lebih Rp.200 trilyun meliputi kerusakan ekologi sebesar Rp 95 trilyun,
kerusakan ekonomi sebesar Rp.47 trilyun, dan pemulihan ekologi sebesar Rp
58 trilyun.
• KDI melakukan penebangan di luar RKT. Dalam dokumen Rencana Karya
Tahunan (RKT) telah ditetapkan mengenai rencana kegiatan penebangan di blok
tebangan dan anggaran yang berkaitan dengan penebangan, namun pemegang
IUPHHK,KDI, tidak dilaksanakan penebangan di dalam RKT/Blok Tebangan
(penebangan pohon secara Illegal).
• Pemegang izin pada periode tahun 2000 melakukan penebangan pohon di luar
RKT, yaitu pada titik koordinat 00 0 xx’ xx,4” LU dan yy 0 yy’ yy,4” BT. Penebangan
menggunakan alat mesin Chain Saw dan hasil penebangan sekitar 12 ribu batang
atau volume sekitar 30 ribu m³, dengan jenis Meranti, Kapur, Keruing, Damar,
Resak, Jelutung dan Kelompok Rimba Campuran.
• Pada tahun 2005 pada titik koordinat 00 0 zz’ zz,4” LU dan ww 0 ww’ ww,2” BT.
Hasil penebangan sekitar 12 ribu batang atau volume sekitar 28 ribu m³, dengan
jenis Meranti, Kapur, Keruing, Damar, Resak, Jelutung dan Kelompok Rimba
Campuran.
• KDI melakukan pengangkutan kayu dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
yang tidak sah.
• Pemegang izin melakukan pengangkutan kayu bulat hasil hutan dengan
menggunakan alat angkut ponton yang ditarik dengan kapal tarik dilengkapi dengan
Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang tidak sah karena
dokumen SKSHH disalin dari isi LHC fiktif.
Dokumen SKSHH fiktif karena tidak sama dengan keadaan fisik kayu bulat, baik
jenis, jumlah, maupun volumenya. Karena adanya imbalan yang diterimanya,
petugas P2SKSHH dalam menerbitkan SKSHH, tidak melakukan pemeriksaan fisik
kayu bulat di TPK dan langsung menerbitkan SKSHH sesuai dengan permintaan
pemohon IUPHHK KDI, demikian pula Kepala Sub Dinas Bina Produksi pada
Dinas Kehutanan Kabupaten menandatangani dan menyetujui SKSHH masih
dalam keadaan blanko kosong namun blanko dokumen SKSHH tersebut telah
ditandatangani oleh P2SKSHH.
• KDI melakukan pembayaran PSDH dan DR berdasarkan LHP Fiktif. Pemegang
izin sejak tahun 2000 hingga tahun 2005 melakukan pembayaran Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), bukan atas kayu bulat
yang ditebangnya melainkan berdasarkan LHP fiktif. Dana pembayaran PSDH
dikirimkan ke Rekening Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH di
Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan No. Rekening:
1020004204001, sedangkan dana untuk pembayaran DR dikirimkan ke Rekening