Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

28
Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu
korupsi. Namun kerangka hukum anti korupsi yang ada sekarang di Indonesia belum
sepenuhnya mengadopsi bentuk-bentuk korupsi yang tercantum dalam UNCAC
tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah perlu segera membangun kerangka anti korupsi
yang sesuai dengan UNCAC.
Bentuk korupsi yang harus dimasukkan antara lain adalah penyuapan kepada pejabat
publik, penyuapan kepada pejabat publik asing, penyalahgunaan properti publik
oleh pejabat publik, pemerkayaan diri secara tidak sah, penyuapan di sektor swasta,
penggelapan properti di sektor swasta, pencucian hasil kejahatan, penyembunyian
properti hasil kejahatan, dan menghalangi proses pengadilan.
Mengacu kepada berbagai bentuk korupsi di atas, upaya penegakan hukum atas
korupsi di sektor kehutanan diharapkan akan lebih baik karena bentuk-bentuk korupsi
tersebut relevan dengan praktek korupsi di sektor kehutanan yang selama ini terjadi di
Indonesia. Selain itu, konvensi juga mengatur persoalan hukum acara yang lebih maju
seperti pembatasan waktu untuk kejahatan korupsi (daluwarsa), ketentuan khusus soal
yurisdiksi ekstrateritorial, penuntutan dan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam
kejahatan yang disebutkan dalam konvensi, langkah-langkah untuk membekukan,
menyita dan memusnahkan hasil kejahatan, perlindungan bagi saksi-saksi, para
informan, kaki tangan, dan adanya mekanisme untuk mengenyampingkan kebijakan
mengenai Kerahasiaan Bank.
4.1.1 Tipologi Korupsi di Sektor Kehutanan
Paling sedikit terdapat tiga tipologi tindak pidana korupsi di dalam sektor kehutanan,
khususnya yang terkait dengan: 25 pemberian izin, pengawasan terhadap kegiatan usaha
kehutanan, dan pengawasan terhadap usaha kehutanan berskala besar (Santoso 2009).
Untuk korupsi yang terkait dengan pemberian izin, menurut penelitian Indonesian
Corruption Watch, terdapat empat tipologi praktik korupsi (ICW 2004), seperti
diuraikan berikut ini:
1. Korupsi Transaktif dilakukan oleh pejabat publik yang berwenang untuk
menghindari ‘kerugian’ atau untuk mendapatkan ‘keuntungan’, misalnya
untuk menghindari pajak atau kewajiban lainnya. Korupsi ini juga dilakukan
untuk memudahkan praktik pembalakan liar dan penyelundupan kayu (berupa
perlindungan dari penegak hukum atau perlindungan politik).
2. Korupsi Investif dilakukan untuk mendapatkan konsesi hutan, misalnya pejabat
publik ingin mendapatkan izin konsesi ketika berperan sebagai pengambil
keputusan atas alokasi konsesi hutan.
3. Korupsi Kekerabatan biasanya dilakukan melalui kemudahan hak pengelolaan
sumber daya hutan kepada keluarga dan kerabat yang diberikan ketika pejabat
tersebut sedang berkuasa.
4. Korupsi Defensif dilakukan untuk mencegah pihak tertentu memperoleh
keuntungan atau memaksa pihak lain menanggung kerugian, misalnya
dengan merekayasa persyaratan untuk menyisihkan pihak lain mengakses
pemanfaatan hutan (ICW 2004).