LAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH 2010 - UNDP

5BABPartisipasi dan Pemberdayaan MasyarakatDi Aceh,hampir semuaorganisasilokal berbasismasyarakatmerupakanorganisasi nirlaba,yang dijalankanoleh pararelawan dantergantungpada kontribusidari masyarakatitu sendiriatau di tempatlain. Sebagianbesar strukturorganisasitersebut disusunsecara informal,meskipunbeberapamungkinterdaftarsecara resmi.Sebagaimana dikatakan oleh Amartya Sen dalam bukunya Development and Freedom(Pembangunan dan Kebebasan), barangkali tujuan yang paling penting bagipembangunan manusia adalah untuk memberikan kebebasan kepada orang-oranguntuk membuat berbagai pilihan, yang dapat dipertimbangkan pada tiga tingkat.Secara pribadi, orang-orang harus bebas untuk membuat pilihan-pilihan sosial,budaya dan agama tentang cara hidup mereka tanpa dipaksa harus disesuaikandengan tradisi dan harapan kelompok-kelompok dominan. Di tingkat lokal,orang-orang harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilankeputusan tentang masyarakat tersebut dimana mereka tinggal. Jika kesempatanini tidak bisa dilaksanakan, orang-orang harus memiliki hak untuk memilih orangoranguntuk mewakili mereka dalam forum-forum pengambilan keputusan yanglebih besar di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.Bab ini mengkaji partisipasi yang berkaitanpertama dengan bidang politik yang lebih besar,dan selanjutnya dengan pemberdayaan masyarakatdan pengambilan keputusan di tingkatmasyarakat.5.1. Partisipasi Politik5.1.1 Pemilu DemokratisSalah satu aspek kebebasan untuk membuat pilihan-pilihanberhubungan dengan hak orangoranguntuk memilih mereka yang akan mewakilidalam forum-forum pengambilan keputusanyang lebih besar. Hal ini mengacu terutamapada pemilihan para wakil untuk majelis kabupaten,provinsi dan nasional. Dalam hal ini,Indonesia telah mencapai perkembangan besardalam dekade reformasi, sejak jatuhnya rezimSoeharto pada tahun 1998. Memang, Indonesiakini diakui sebagai negara dimana prinsip-prinsipdemokrasi politik lebih banyak dilaksanakandibandingkan dengan negara-negara lainnya diAsia. Di bawah Soeharto, sedikit warga negarayang memiliki hak untuk memilih pejabat publik.Dewasa ini, orang-orang Indonesia memilikihak untuk memilih para wakil rakyat disemua tingkat pemerintahan dari desa sampaiDewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta parapemimpin pemerintahan dari kepala desa, bupatidi tingkat kabupaten, sampai Gubernur ditingkat provinsi dan yang paling akhir presidendi tingkat nasional. Ini adalah prestasi yang luarbiasa dalam kurun waktu yang singkat tersebutdan merupakan kemajuan penting dalam pembangunanmanusia.5.1.2 Aksi Politik Setelah KonflikSelain hak-hak yang dimiliki oleh seluruh rakyatIndonesia, rakyat Aceh juga memiliki hak-hakistimewa lainnya. Sebagai salah satu indikasidari status khususnya saat ini, Aceh adalah satusatunyaprovinsi di Indonesia dimana orangorangdiperbolehkan untuk mendirikan partailokal. Enam partai telah diakui secara resmi:Partai Aceh (PA, Partai Aceh yang mewakiliGAM); Partai Suara Independen Rakyat Aceh(PSIRA); Partai Rakyat Aceh (PRA); PartaiDaulat Aceh (PDA); Partai Bersatu Aceh(PBA), dan Partai Aceh Aman dan SejahteraLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 85