LAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH 2010 - UNDP

sengketa perbatasan karena kehilangan dokumen,sengketa warisan, kurangnya bantuan bagianak-anak yatim piatu, kekerasan dalam rumahtangga terhadap perempuan dan ketimpangandistribusi bantuan (karena diskriminasi, distribusiyang tidak adil dan korupsi).3.4.3 Hambatan KeadilanMeskipun terdapat sistem hukum untuk menyelesaikansengketa, tetapi pada dasarnya banyakhambatan mencegah orang untuk mengajukanklaim dan mendapatkan hasil yang adil.Salah satu masalah umum adalah kurangnyakesadaran terhadap opsi dan prosedur hukum.Berbagai studi menyatakan bahwa sebagianbesar orang-orang Indonesia, khususnya merekadengan sedikit atau tanpa pendidikan formal,tidak mengetahui hukum-hukum yangrelevan bagi mereka. Selain itu mereka jugatidak mengetahui hak-hak hukum mereka,layanan yang tersedia bagi mereka dan proseduruntuk mengakses layanan ini. Kurangnyakesadaran hukum juga ditemukan di antarapara responden desa di Aceh. Kelompokrentan memiliki kesadaran hukum yang lebihrendah karena mereka seringkali buta hurufdan memiliki akses yang lebih kecil ke sumberinformasi. Keadaan ini selanjutnya tidakmenguntungkan mereka.Kendala kedua adalah bahwa tekanan sosialyang luas memaksa orang untuk mengandalkansebagian besar pada adat untuk menyelesaikansengketa, tetapi keputusan dapat dikesampingkanoleh pengadilan yang lebih tinggi,khususnya jika menyangkut prosedur hukumformal seperti kompensasi, warisan dan pendaftarantanah. Akan tetapi, pertimbanganpertimbanganlain membuat lebih sulit atauhampir tidak mungkin bagi banyak orang untukmengakses sistem peradilan formal. Halini dianggap terlalu birokratis, rumit, menghabiskanwaktu dan mengintimidasi. Karenapengadilan terletak jauh dari tempat tinggalsebagian besar orang, mereka tidak mampumembayar waktu untuk hadir atau uang untukmenutup biaya perjalanan, apalagi biayapenasehat hukum dan prosedur pengadilan.Masalah lainnya adalah bahwa orang-orangtidak dapat mengandalkan pada adat atausistem formal untuk mencapai keputusankeputusansaja. Pada tingkat adat, keputusankadang-kadang tidak sesuai dari satu kasus kekasus yang lain, dan mungkin dipengaruhi oleh56pertimbangan politik, khususnya pada masamasaawal konflik, atau oleh kepentingan wargasetempat yang memiliki kekuasaan. Dalamsistem formal, orang sangat menyadari bahwasuap seringkali memenangkan alasan-alasanhukum yang terbaik. Dalam hal ini, orang lebihpercaya pada pengadilan syariah, khususnyadalam menilai hak-hak perceraian dan warisanyang adil, meskipun sekali lagi keputusankeputusanyang menyangkut beberapa aspekhukum dapat dibatalkan oleh pengadilan yanglebih tinggi.Upaya-upaya untuk mengatasi kurangnyakesadaran warga masyarakat tentang syariahdan sistem pengadilan formal terhambat olehkurangnya sumberdaya, yang dilaporkan baikoleh lembaga negara maupun LSM, yang jugatidak mempunyai kapasitas.3.4.4 Pertimbangan GenderTiga isu yang sangat penting bagi perempuanadalah implikasi-implikasi gender hukum syariah,hak-hak warisan karena berhubungandengan tanah, dan pendaftaran tanah.Hukum Syariah: Proses pengenalan hukumsyariah tidak melibatkan wakil-wakil perempuandan implementasinya memiliki banyakkonsekuensi terhadap perempuan. Di beberapadaerah, hukum syariah tersebut telah meningkatkanakses perempuan ke hak asasi manusiadan keamanan, sedangkan di daerah-daerahlain hukum syariah tersebut secara aktif mempromosikanketidakadilan gender. Banyak perempuanAceh sudah lama tertekan sehinggamereka menentang konsep syariah. Akan tetapi,mereka peduli dengan cara interpretasi danimplementasinya di Aceh.Pengadilan Syariah semakin aktif menanganisejumlah isu tentang hak-hak perempuan.Isu-isu ini meliputi pemberian perwalian anakkepada perempuan selama perceraian (dimanasebelumnya hak asuh anak diberikan kepadalaki-laki), yang memberikan pembagian hartaperkawinan yang sama pada saat perceraian,dan memastikan bahwa hak waris perempuandilindungi. Pengadilan Syariah juga telah memeriksasejumlah kasus yang berhubungan denganperceraian. Karena pengajuam permohonansebagian besar atas dasar kekerasan dalamrumah tangga atau perilaku poligami, makajumlah perempuan adalah lebih dari 75 persendari mereka yang mengajukan permohonankepada pengadilan untuk perceraian. Pengadil-Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010