LAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH 2010 - UNDP

oleh masukan dari para ahli teknis, seperti insinyur,desa-desa selanjutnya menyerahkan proposal kepadakomite kecamatan untuk mendapatkan pendanaan.Komite mengevaluasi proposal untuk kelayakan teknisdan financial, sasaran kemiskinan, kemungkinandampak dan kesinambungan. Paling sedikit satu proposaldari setiap desa harus berasal dari kelompokperempuan. Semua proses dilakukan di depan umumdan semua hasil dipasang di papan buletin desa, dimanajurnalis dan LSM dianjurkan untuk melaporkansetiap penyimpangan yang ada. Selanjutnya, PPKmemperkenalkan, atau mencoba untuk memperkenalkan,kompetisi berbasis peraturan, transparan danbertanggung jawab ke dalam kehidupan masyarakat.Dalam proses tersebut, PPK menyetujui dan menolakproposal – beberapa proposal didanai dan beberapatidak – dan dengan demikian menungkinkan terjadinyaperselisihan. Akan tetapi, PPK menciptakan ruangbaru bagi pemikiran masyarakat, cara baru bagi partisipasikelompok yang terpinggirkan dan kesempatanbaru bagi pengembangan keterampilan warga masyarakat:partisipasi masyarakat dalam perencanaan,pembahasan perbedaan, manajemen pertemuan, tatakearsipan, dll.Patrick Barron, Rachael Diprose, Michael Woolcock,“Local Conflict and Development Projects in Indonesia:Part of the Problem or Part of a Solution?” WorldBank Policy Research Working Paper 4212, April 2007,p 8.5.3.3 Kerangka Kerja Pemulihan Aceh (ARF)Kerangka Kerja Pemulihan Aceh (ARF) dimaksudkanuntuk membentuk dasar bagi peta perjalanan(road map) transisi Gubernur selamaempat tahun bagi pencapaian perdamaian danpembangunan yang berkesinambungan di Aceh,meskipun kerangka kerja tersebut tidak pernahdiadopsi secara resmi. Proses konsultatif digunakanuntuk merumuskan kerangka kerja tersebut.Enam komite gugus yang dipimpin oleh Provinsibekerja selama delapan bulan untuk mengidentifikasitantangan-tantangan besar terhadaptransisi Aceh dan menetapkan prioritas danhasil. Komite Gugus diketuai oleh PBB, BankDunia, donor dan BRR bersama dengan keanggotaanberbagai organisasi lokal dan internasionaldan stakeholder. Sepuluh konsultasi stakeholderARF berlangsung di kabupaten dan kotadi seluruh provinsi pada tahun 2008 untukmencerminkan realitas, keprihatinan dan kebutuhanpemerintah daerah dan masyarakat,dengan menggunakan Forum-forum PemulihanKabupaten/Kota yang ada. Forum-forum inidiketuai oleh pejabat pemerintah provinsi yangdipilih dengan berbagai peserta dari masyarakatsipil, tokoh budaya, persatuan mantan pejuangGAM dan sektor swasta. Akan tetapi, meskipunARF melakukan upaya-upaya keras untuk berdialogdengan masyarakat, tetapi ARF tidakmemberikan kesempatan kepada mereka untukberbagi dalam proses pengambilan keputusanakhir.5.3.4 BKPGPada tahun 2009, pemerintah provinsi Acehmembuat sebuah program baru yang disebutBantuan Keuangan Peumakmue Gampong(BKPG). Program ini didesain untuk menjadialat utama pemerintah dalam mewujudkanvisinya tentang pembangunan seluruh provinsi.Program tersebut bertujuan untuk mempercepatpembangunan perdesaan, menanggulangikemiskinan, memberdayakan masyarakatdan memperkuat kapasitas pemerintahgampong. Berdasarkan Qanun No. 1 / 2009,pemerintah telah menetapkan Alokasi DanaGampong untuk memberikan Rp 100 jutaper tahun kepada setiap gampong, yang akanditambah dengan Rp 50 juta per tahun darianggaran kabupaten. Selain itu, gamponggampongdi Aceh juga dapat menerima danadari pemerintah pusat melalui program PNPM.Petunjuk teknis (juknis) untuk program BKPGterdapat dalam Peraturan Gubernur No. 25/ 2009, yang merupakan upaya nyata untukmemberdayakan masyarakat dalam perencanaandan pengambilan keputusan.5.3.5 Organisasi MasyarakatSelain program-program pemerintah yangbaru disebutkan, sejumlah besar organisasi laindi luar pemerintah aktif dalam mendukunginisiatif-inisiatif yang dipimpin oleh masyarakatdi Aceh. Organisasi-organisasi ini secara berbedadisebut sebagai Organisasi MasyarakatSipil (OMS), yang biasanya terdiri dari wargadari daerah setempat, Organisasi BerbasisKomunitas, dengan sifat-sifat yang sama, danLembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yangberbeda-beda ukurannya dari lokal sampaiinternasional. Di Aceh, hampir semua organisasilokal berbasis masyarakat merupakanorganisasi nirlaba, yang dijalankan oleh pararelawan dan tergantung pada kontribusi darimasyarakat itu sendiri atau di tempat lain.Di sektorsektorkhusus,sepertipertanian,perikanan danirigasi, dimanaperempuan diAceh sangatterlibat,mereka jarangikut sertadalam prosesperumusankebijakandi sektorsektorini.90Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010