LAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH 2010 - UNDP

(PAAS). Pada bulan Desember 2006, untukpertama kalinya pemilu diadakan di Acehuntuk memilih gubernur, bupati dan walikota.Sebelum Pemilu legislatif 2009, terjadi kekerasan-kekerasankecil yang disebabkan olehpersaingan politik lokal. Kekerasan ini dan faktor-faktorlainnya dianggap oleh beberapa orangsebagai tanda menurunnya komitmen politikterhadap proses perdamaian. Dampak tsunamitahun 2004, yang merupakan faktor besar yangmendorong proses perdamaian ke depan, mulaisurut seiring dengan berjalannya waktu. Penggunaankata “Merdeka” secara terus-menerusoleh GAM dianggap oleh militer Indonesia sebagaiindikasi bahwa keinginan untuk kemerdekaanmasih menjadi agenda GAM. Selain itu,kekerasan politik sebelum pemilu dipandangoleh kedua belah pihak sebagai kemundurankeamanan dan cara yang mungkin bagi pembaruankonflik. ( Jones 2009). Akan tetapi, karenakekerasan tidak terjadi secara luas, dan pemiludiadakan dengan baik, maka pandangan buruktentang masa depan bagi pemeliharaan perdamaiandi Aceh tampaknya tidak beralasan.5.1.3 Pemilu 2009Pada bulan April 2009, pemilu diadakan beberapakali untuk anggota majelis nasional danlokal. Rakyat memilih empat wakil, masingmasinguntuk DPR pusat, DPD (DewanPerwakilan Daerah), Dewan Perwakilan RakyatAceh (DPRA), dan Dewan Perwakilan RakyatKabupaten (DPRK). Berdasarkan keterbatasaninformasi yang ada, rakyat Aceh menggunakanhak pilih mereka dengan baik. Kira-kira 75%dari pemilih terdaftar berpartisipasi dalam pemilu-pemiluini, jauh di atas rata-rata nasionaluntuk provinsi-provinsi lainnya 40 .Berdasarkan pemantau pemilu independen,pemilihan Aceh pada umumnya dianggap bebasdan adil dengan tingkat kekerasan yang relatifkecil. Persoalan-persoalan yang terkait denganpolitik uang dan intimidasi dalam pemilu dapatmenimbulkan dampak jangka panjang dalampotensinya untuk meruntuhkan pemerintahandemokratis di Aceh jika persoalan-persoalantersebut terus merupakan masalah. Meskipundemikian, keberhasilan pemilu tersebut menunjukkanbahwa kesepakatan damai masih ditangguhkan,meskipun ada kekhawatiran terhadappenyimpangannya.5.1.4 Peran Perempuandalam Posisi KepemimpinanData partisipasi perempuan dalam majelis lokalpada tahun 2008 menunjukkan kecenderungankecenderunganyang berbeda di tingkat provinsidan kabupaten. Meskipun prosentase perempuanyang menjadi anggota DPRA provinsimencapai 8 persen dan 9 persen pada tahun1999 dan 2002, tetapi angka ini turun hinggakurang dari 6 persen% pada tahun 2008. Disisi lain, di antara majelis kabupaten, proporsiwakil-wakil perempuan masih rendah dalamBanyakpemilih diAcehmasihmemandanglaki-laki lebihtepatuntuk perankepemimpinan.Gambar 5.1 Partisipasi Pemilih di Aceh dalam Pemilu 200925%19%75%81%Proporsi orang yang memilihProporsi orang yang tidak memilihProporsi suara yang sahProporsi suara yang tidak sahSumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)86Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010