LAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH 2010 - UNDP

Gambar 6.2 IPM dan Pendapatan Fiskal per Kapita menurut Kabupaten di Aceh, 200760005000Pendapatan fiskal perkapita (Rp.)4000300020001000066 68 70 72 74 76 78IPMSumber: Tingkat IPM didasarkan pada data dari BPS; tingkat pendapatan per kapita didasarkan pada data dari Bank Dunia (2008) “Analisa Pengeluaran Publik Aceh”.peringkat lebih rendah pada IPM. Kabupatenkabupatenini adalah Aceh Barat, Simeulue, AcehJaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Bener Meriahdan Gayo Lues, lima terakhir semua merupakankabupaten baru. Selain itu, enam dari sepuluhkabupaten dengan peringkat yang lebih rendahuntuk pendapatan per kapita juga mendudukiperingkat yang lebih tinggi pada IPM. Kabupatenkabupatenini adalah Aceh Besar, Langsa,Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen dan Pidie.Tiga faktor dapat menjelaskan hasil-hasil ini.Standar bagian (share) yang sama untuk semuakabupaten yang dimasukkan dalam formulaDAU, dan sampai tingkat lebih rendah untukbagi hasil tambahan dari minyak dan gas yangtelah disepakati dalam Kesepakatan Damai,yang memberikan manfaat kepada kabupatenkabupatendengan jumlah penduduk yang kecil.Enam dari tujuh kabupaten dengan IPM lebihrendah dan pendapatan fiskal per kapita lebihtinggi semuanya memiliki jumlah pendudukyang kecil, sebesar 3 persen atau kurang darijumlah keseluruhan penduduk Aceh. Faktorlainnya adalah alokasi sebesar 50 persendari dana DAU sebagai faktor penyeimbangbagi pembayaran gaji pegawai pemerintah,sekarang dilaporkan mencakup hampir 100persen dari biaya tersebut. Karena alokasi inimerupakan proporsi yang cukup besar daritotal pengeluaran pemerintah daerah, makaalokasi tersebut juga akan memberikan manfaatkepada kabupaten dan kota yang lebih kecil.Namun, alokasi ini tidak akan memberikankontribusi pada peningkatan infrastrukturdan layanan publik di daerah-daerah yang100kurang berkembang. Faktor ketiga adalahpemasukan indeks biaya untuk mengimbangiperbedaan-perbedaan biaya konstruksi darisatu tempat ke tempat yang lain. Karena banyakdaerah yang kurang berkembang adalah lebihterpencil dengan jalan-jalan akses yang buruk,maka biaya-biaya di daerah-daerah tersebutcenderung lebih tinggi daripada biaya-biaya didaerah-daerah yang lebih kota yang berada padajalan-jalan raya utama.6.1.3 Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) 48Pengenalan SAF pada tahun 2008 berpotensimenciptakan peluang-peluang penting bagipemerintah provinsi untuk mengalokasikansumberdaya sesuai dengan prioritas-prioritaskebijakan, meskipun bagaimana pengenalanini akan dicapai masih sedang dibahas. SAFdiharapkan mampu menghasilkan kira-kiraUS$ 400 juta per tahun pada awalnya, danmenyumbangkan 54 persen dari pendapatanprovinsi pada tahun pertama dan lebih dari 20persen dari total pendapatan pemerintah daerahdi Aceh.Menurut kesepakatan awal yang tercantumdalam Qanun No 2 / 2008 49 , 60% Dana Otsusakan digunakan untuk membiayai programprogrampembangunan kabupaten dan kotayang dilaksanakan bersama-sama dengan provinsi,dan 40 persen sisanya akan digunakanuntuk membiayai program-program provinsi,yang dapat juga diimplementasikan melaluikerja sama dengan tiap-tiap kabupaten dan kota.Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010