Tugas-tugaspenting yangmasih harusdilakukanadalahmengkonsolidasikankohesi sosial,selanjutnyameningkatkanreintegrasisosial mantanpejuang GAM,menanganisejumlah isuyang terkaitdengangender,dan mempromosikaninklusiorang-orangmiskin dankurangberuntungsecara lebihluas.dua tahun pertama, tetapi meningkat secaradramatis pada tahun 2008. Mereka terpilihhanya di 5 dari sepuluh majelis kabupaten padatahun 1999 dan 4 dari 13 majelis pada tahun2002, tetapi pada tahun 2008 mereka telahberhasil terpilih di seluruh 23 kabupaten. Selainitu, dengan pengecualian Sabang, proporsiperempuan pada tahun 2008 meningkat disemua majelis kabupaten yang ada pada tahun2002. Pada tahun 2008, prosentase wakil-wakilmereka adalah sebesar 1 persen di 6 kabupaten,sampai dengan 10 persen di 9 kabupaten danlebih dari 10 persen di 8 kabupaten lainnya.Di antara daerah-daerah, partisipasi perempuankira-kira sama di Aceh Bagian Utara danTimur (7,7 persen) dan Aceh Bagian Barat danSelatan (7,5%), tetapi jauh lebih tinggi di AcehBagian Tengah (13,0 persen), terutama disebabkanBener Meriah, dimana perempuan mencapai38 persen dari anggota majelis, jauh lebihtinggi daripada di tempat lain. Meskipun kotakotamemiliki rata-rata proporsi wakil-wakilperempuan yang lebih tinggi pada tahun 1999dan 2002, tetapi kabupaten-kabupaten baru(termasuk Bener Meriah) telah menyusul kotakotatersebut pada tahun 2008.Peningkatan partisipasi perempuan secaradramatis pada tahun 2008 mungkin sebagiandisebabkan oleh peraturan nasional yang mengharuskanpartai-partai untuk mencalonkan perempuanminimal 30 persen dari calon-calonmereka. Tetapi perlu juga diperhatikan bahwasumber data untuk tahun 2008 berbeda dengantahun 1999 dan 2002, sehingga metode perhitunganmungkin berbeda.Meskipun data pembanding belum tersediadari pemilu April 2009 untuk majelis lokal,DPRA dan DPRK, tetapi calon-calon perempuantampaknya bernasib kurang baik. Sementarabanyak perempuan direkrut untuk memenuhikuota yang ditetapkan sebesar 30 persenuntuk setiap partai, sebagian besar calon-calonini tidak memperoleh cukup suara individualuntuk dipilih. Komentator menyatakan bahwabeberapa calon merupakan politisi yang tidakberpengalaman yang direkrut hanya untukmemenuhi kuota, dan tidak melakukan kampanyesecara aktif. Selain itu, banyak pemilih diAceh masih memandang laki-laki lebih tepatuntuk peran kepemimpinan, sebuah pandanganyang dinyatakan secara tajam oleh seorang pejabatlaki-laki dari partai nasional (non-Islam):“Dunia diciptakan untuk laki-laki, perempuantidak bisa menjadi pemimpin ... perempuantidak bisa berpikir rasional selama satu mingguper bulan, lalu bagaimana mereka bisa mengambilkeputusan?” (Palmer 2009). Akan tetapi,faktor-faktor ini bukan hal baru dan tidak menjelaskanmengapa partisipasi perempuan jauhlebih tinggi pada tahun 2008 dan nampaknyajauh lebih rendah setelah pemilu-pemilu 2009.Meskipun tidak secara langsung terkait denganbidang politik, salah satu indikator yangdigunakan dalam Ukuran Pemberdayaan Gender(UPG) untuk provinsi-provinsi di Indonesiadan kabupaten-kabupaten di Aceh adalahprosentase perempuan dalam posisi-posisi pejabatsenior, staff manajerial dan teknis. Datamenunjukkan bahwa pada tahun 2008, perempuanmenduduki sekitar 50 persen dariposisi ini, naik sejak tahun 2002 tetapi tidaksetinggi tahun 1999. (Lihat tiga kolom sebelahkanan pada Lampiran A: Tabel 5.1). Sepertihalnya dengan indikator-indikator pembangunanlainnya yang disajikan dalam laporanini, kota-kota menunjukkan perempuan memilikirata-rata proporsi tertinggi untuk posisiposisiini, sementara kabupaten baru memilikiproporsi terendah. Untuk tiap-tiap kabupatenpada tahun 2008, proporsi tertinggi terdapatdi Nagan Raya (65 persen), Bireuen (60%)dan Aceh Tengah (59 persen), dan terendahdi Lhokseumawe (29 persen), Aceh Barat (33persen) dan Aceh Tenggara (41 persen).Meskipun indikator ini merupakan gambaranyang tepat bagi para profesional perempuan,tetapi indikator tersebut bukan merupakanindikator yang tepat untuk perempuansebagai pemimpin dan pengambil keputusan.Banyak dari personil yang dimasukkan dalamdata menduduki posisi yang relatif yunior dikantor-kantor pemerintah dengan wewenangterbatas untuk mengambil keputusan. Indikatortersebut didasarkan pada rata-rata tertimbangtiga sub-kategori untuk para pejabat seniordan manajer, tenaga profesional, dan teknisidan asisten profesional. Data tentang kategoripertama sangat berbeda-beda di antara kabupaten-kabupatendi Aceh. Di Simeulue, Acehimur, Bireuen, Nagan Raya dan Aceh Tenggara,perempuan menempati antara 40 persen dan 45persen posisi senior, tetapi di Aceh Barat, AcehBarat Daya, Pidie, Pidie Jaya dan Subulussalam,tidak ada perempuan yang menduduki posisiposisiini. Sebuah perhitungan langsung sederhanadi sebagian besar kantor pemerintah menunjukkanbahwa jumlah laki-laki tetap lebihbanyak daripada jumlah perempuan yang men-Laporan Pembangunan Manusia Aceh <strong>2010</strong> 87
Bagi banyak orang, keputusan-keputusan terpentingdi bidang publik adalah keputusankeputusanyang mempengaruhi masyarakatdimana mereka tinggal. Aksi-aksi untuk meningkatkanakses ke layanan publik dan kualitaslayanan tersebut biasanya mendapatkanperhatian yang lebih besar dan lebihmemberikan manfaat langsung daripada masalah-masalahkebijakan di tingkat pemerintahanyang lebih tinggi. Karena alasanini, langkah-langkah untuk meningkatkankesempatan bagi orang-orang untuk berdudukiposisi-posisi senior, sebuah situasi yangmungkin serupa di antara kebanyakan bisnissektor swasta.5.2. Kohesi SosialKesempatan yang paling menjanjikan untukmeningkatkan partisipasi aktif dan pemberdayaanrakyat dapat ditemukan di tingkat masyarakatlokal, dan sampai tingkat yang lebihrendah kabupaten dan provinsi. Akan tetapi,agar partisipasi dan pemberdayaan ini terjadi,masyarakat sipil harus terlebih dahulu mencapaitingkat stabilitas politik yang memuaskan, kohesisosial dan rasa saling percaya, kondisi yangmudah hancur selama konflik bersenjata yanghebat dan kesulitan untuk membangun kembalisetelah itu.Terlepas dari gejolak luas yang disebabkanoleh konflik dan bencana alam di Aceh, studistuditerbaru menyatakan bahwa kondisi-kondisiini sedikit banyak telah diperbaiki, meskipuntugas-tugas penting masih perlu dilakukan.Pada tahun 2006, Program Pembangunan Kecamatan(PPK) melakukan survei komprehensiftentang infrastruktur dan kondisi sosial di desadesadi Aceh di seluruh provinsi. 41 Pertanyaanpertanyaansurvei berkaitan dengan mekanismepengambilan keputusan, kepercayaan dan solidaritasmasyarakat, kohesi sosial dan inklusi.Kesimpulan umum yang bisa ditarik dari surveiini adalah bahwa kondisi sosial yang positif diAceh memberikan dasar yang mungkin bagipengambilan keputusan partisipatif. Akan tetapi,bias gender dan pembagian sosial yang diakibatkanoleh konflik perlu ditangani sebelumpartisipasi masyarakat dapat diwujudkan secarapenuh.Informasi lebih akhir dimasukkan dalamdraft Multi Stakeholder Review (MSR) 42 2009,yang bertujuan untuk mengidentifikasi danlebih memahami faktor-faktor yang mendukungatau menghambat pemulihan dan pembangunankembali dalam masyarakat di Acehsegera setelah konflik dan bencana alam. Hal inididasarkan pada data yang dikumpulkan selamatahun 2008 - 2009 dari tiga survei yang mencakupmantan anggota TNA (tentara GAM),laki-laki dan perempuan perorangan, dan kepaladesa. Penyusunan MSR melibatkan pemerintahAceh dan Indonesia, Badan Reintegrasi DamaiAceh (BRA), dan BAPPENAS yang didukungoleh beberapa lembaga donor.Laporan tersebut menyimpulkan bahwa“strategi yang komprehensif dan inklusif untukmengkonsolidasikan perdamaian masih kurangmemadai seperti halnya struktur kelembagaanyang efektif untuk mengawasi implementasinya”.43 Meskipun demikian, laporan itu jugamenyimpulkan bahwa masyarakat perdesaan diAceh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggiterhadap pemerintah desa dan lembaga-lembagatradisional, meskipun kepercayaan terhadaptingkat-tingkat pemerintah lainnya dianggaprendah. Temuan-temuannya tentang kohesisosial yang secara umum mendukung temuantemuanpositif dari survei desa PPK 2006dimana kondisi sosial yang relatif positif dapatmemberikan dasar untuk mengatasi tantangantantanganlebih lanjut dalam rekonstruksi danpembangunan kembali Aceh melalui pemberdayaanwarga melalui pendekatan pengembanganmasyarakat.Tugas-tugas penting yang masih harus dilakukanadalah memperbaiki kerusakan dalambeberapa masyarakat, selanjutnya meningkatkanreintegrasi sosial mantan pejuang GAM, menanganisejumlah isu yang terkait dengan gender,dan mempromosikan inklusi orang-orangmiskin dan kurang beruntung secara lebih luas.Misalnya, MSR tersebut melaporkan bahwahubungan antardesa dan antaretnis merupakansumber ketegangan di beberapa daerah pegunungan(highland), seperti halnya hubunganantara para pengungsi yang kembali dan pendudukdesa di seluruh provinsi. Reintegrasiyang lebih mendalam para mantan pejuangGAM belum dapat dicapai, seperti tercerminoleh keterbatasan persahabatan yang eratdengan penduduk sipil.5.3. Pemberdayaan danPengambilan KeputusanLangkahlangkahuntukmeningkatkankesempatanbagi orangoranguntukberdudukipartisipasisecara aktifdalam prosespengambilankeputusantentangmasyarakatmerekamerupakanunsur pentingpembangunanmanusia.88Laporan Pembangunan Manusia Aceh <strong>2010</strong>
- Page 1 and 2:
LAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIAACEH 201
- Page 3 and 4:
ISBN: 978-602-96539-3-9Naskah:Badan
- Page 5 and 6:
Kata Pengantar dari Gubernur AcehAs
- Page 7 and 8:
akhir Laporan Pembangunan Manusia A
- Page 9 and 10:
pejuang telah menyebabkan gesekan d
- Page 11 and 12:
kapita menunjukkan bahwa masyarakat
- Page 13 and 14:
sementara terjadi peningkatan pada
- Page 15 and 16:
xivLaporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 17 and 18:
BAB 3. Akses ke Layanan Publik 333.
- Page 19 and 20:
GAMBAR3.4 Tabel ringkasan Indikator
- Page 21 and 22:
AkronimACMUAFRAHAHDRAHAPEDARIBappen
- Page 23 and 24:
xxiiLaporan Pembangunan Manusia Ace
- Page 25 and 26:
2Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2
- Page 27 and 28:
katkan kualitas hidup bagi semua or
- Page 29 and 30:
perempuan dalam hal harapan hidup,
- Page 31 and 32:
8Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2
- Page 33 and 34:
10Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 35 and 36:
Gambar 2.1KOTA SABANGBANDA ACEHINTE
- Page 37 and 38:
orang, Aceh Barat (53.000), dan Ace
- Page 39 and 40:
Gambar 2.2 Indeks Pembangunan Manus
- Page 41 and 42:
Gambar 2.4 Angka kemiskinan menurut
- Page 43 and 44:
pertumbuhan akan terus menurun sete
- Page 45 and 46:
semua kabupaten secara konsisten me
- Page 47 and 48:
Tabel 2.5Keseluruhan peringkat kabu
- Page 49 and 50:
juang GAM tetap tinggi, program rei
- Page 51 and 52:
endah. Kekurangan pelaporan tentang
- Page 53 and 54:
indikator tersebut secara umum menu
- Page 55 and 56:
32Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 57 and 58:
34Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 59 and 60: Gambar 3.1 Indikator Perumahan dan
- Page 61 and 62: Gambar 3.2 Indikator Pendidikan di
- Page 63 and 64: Gambar 3.510.08.06.04.02.00.0Rata-r
- Page 65 and 66: Untuk menentukan kabupaten mana saj
- Page 67 and 68: pendidikan. Pada tahun 2008, Aceh m
- Page 71 and 72: Gambar 3.10 Angka Kematian Bayi men
- Page 73 and 74: Gambar 3.11 Imunisasi Anak Balita m
- Page 75 and 76: terlihat melalui jumlah dalam baris
- Page 77 and 78: kepada Puskesmas bagi biaya operasi
- Page 79 and 80: sengketa perbatasan karena kehilang
- Page 81 and 82: kepemilikan tanah, meskipun dalam p
- Page 83 and 84: 60Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 85 and 86: 62Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 87 and 88: Gambar 4.1 Saham Minyak dan Gas dal
- Page 89 and 90: sebesar 1 persen pada pertumbuhan e
- Page 91 and 92: luaran per kapita memberikan hasil
- Page 93 and 94: Tabel 4.7 Tingkat relatif PDRB per
- Page 95 and 96: Gayo Lues (4,3 persen), Aceh Tengah
- Page 97 and 98: tetapi mengalami sedikit penurunan
- Page 99 and 100: Gambar 4.9 Kesenjangan Kota-Desa da
- Page 101 and 102: pasar karbon global. Meskipun dokum
- Page 103 and 104: Dua inisiatif telah diluncurkan di
- Page 105 and 106: 82Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 107 and 108: 84Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 109: (PAAS). Pada bulan Desember 2006, u
- Page 113 and 114: oleh masukan dari para ahli teknis,
- Page 115 and 116: • Pemberdayaan masyarakat memerlu
- Page 117 and 118: seluruh desa di provinsi tersebut.
- Page 119 and 120: 96Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 121 and 122: Gambar 6.1Pendapatan Pemerintah Pro
- Page 123 and 124: Gambar 6.2 IPM dan Pendapatan Fiska
- Page 125 and 126: Tabel 6.1Alokasi Pengeluaran Publik
- Page 127 and 128: Tabel 6.2 Pengeluaran per Kapita me
- Page 129 and 130: 6.3. Pengeluaran menurut KabupatenS
- Page 131 and 132: da kuadran kiri atas Gambar 6.6), m
- Page 133 and 134: merlukan dukungan teknis dari luar
- Page 135 and 136: 112Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 137 and 138: masyarakat miskin, tetapi banyak or
- Page 139 and 140: forum-forum partisipatif, dan menyi
- Page 141 and 142: Di tingkat mikro:• Memperluas aks
- Page 143 and 144: • Meningkatkan kesempatan untuk p
- Page 145 and 146: adil ke layanan-layanan ini di daer
- Page 147 and 148: 124Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 149 and 150: Lampiran A: Tabel 2.1 Jumlah dan Pr
- Page 151 and 152: Lampiran A: Tabel 2.3: Prosentase K
- Page 153 and 154: Lampiran A: Tabel 2.5 IKM menurut K
- Page 155 and 156: Lampiran A: Tabel 3.2 Indikator Pen
- Page 157 and 158: Lampiran A: Tabel 3.4 Harapan Hidup
- Page 159 and 160: Lampiran A: Tabel 3.6 Indikator Pel
- Page 161 and 162:
Lampiran A: Tabel 4.2 Indikator Pek
- Page 163 and 164:
Lampiran A: Tabel 5.1 Partisipasi p
- Page 165 and 166:
Lampiran A: Tabel 6.2 Rata-rata Pen
- Page 167 and 168:
Lampiran B: Tabel 2. Indeks Pembang
- Page 169 and 170:
Lampiran B: Tabel 4. Indeks Kemiski
- Page 171 and 172:
Lampiran B: Tabel 6. Indeks Pembang
- Page 173 and 174:
Lampiran B: Tabel 8. Indeks Kemiski
- Page 175 and 176:
Lampiran B: Tabel 10. Partisipasi S
- Page 177 and 178:
Lampiran B: Tabel 12A. Kinerja Pere
- Page 179 and 180:
Lampiran B: Tabel 13. Kondisi Tenag
- Page 181 and 182:
31 Angka-angka Susunas Susenas yang
- Page 183 and 184:
160Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 185 and 186:
angka-angka tidak sahih (valid) yan
- Page 187 and 188:
atau Rp 1.500 per kapita perhariTin
- Page 189 and 190:
UPG dihitung sebagai berikut:UPG =