LAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH 2010 - UNDP

kepada Puskesmas bagi biaya operasional,dan dimaksudkan untuk membantu Puskesmastersebut meningkatkan pemberianlayanan kesehatan.• Dinas kesehatan pemerintah daerah akanberupaya untuk melakukan hal sama dengandinas pendidikan dalam mengadopsipenganggaran berbasis kinerja untuk menggunakansumberdaya secara lebih optimaldalam menargetkan tujuan dan sasarankhusus, seperti penurunan kematian bayidan ibu.Pemberdayaan Masyarakat. Seperti di sektorpendidikan, ada beberapa kesempatan untukmenerapkan konsep pemberdayaan rakyatdalam sektor kesehatan. Beberapa pilihan meliputi:Rekomendasi:• Menetapkan forum publik-swasta di tingkatprovinsi, yang serupa dengan forum untukpendidikan, yang fungsinya adalah untukmelakukan kerja sama dengan pemerintahdalam merumuskan kebijakan, strategi danprogram bagi sektor tersebut.• Mengadakan forum-forum serupa di tingkatpuskesmas kecamatan, yang bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dananggaran bagi layanan kesehatan di kabupatendimana forum-forum tersebut ditetapkan.• Mengingat cakupan bidan yang tidak tetapdi daerah-daerah perdesaan, maka keahlianmereka dapat digunakan secara lebih efektifdengan membentuk dan melatih kelompokkelompokswadaya berbasis masyarakat untukmendukung perempuan hamil dan merekayang memiliki anak-anak baru lahir.Ada beberapa contoh untuk kelompok-kelompoktersebut, yang dapat memainkanperan penting karena perawatan yang tepatselama beberapa tahun pertama kehidupananak adalah sangat kritis dalam menentukankesejahteraan fisik dan mental yang sehatbagi masa depannya.• Kelompok-kelompok serupa juga dapat dibentukdan diberi pelatihan dengan bantuandari tenaga medis untuk tujuan-tujuanlain, seperti kekerasan dalam rumah tangga,kesehatan keluarga dan gizi, kecanduan narkobadan alkohol.Investasi sederhana dalam dukungan teknisdan pendanaan bagi bentuk-bentuk pemberdayaanmasyarakat ini dapat bertahan lama untukmeningkatkan kesehatan dan mencegah sakitdan penyakit.3.4. Akses ke Keadilan 18Akses ke keadilan semakin diakui sebagai syaratyang diperlukan bagi perdamaian dan pembangunan,khususnya dalam lingkungan miskindan pascakonflik. Akses ke keadilan mengkonsolidasikanperdamaian melalui penciptaankondisi yang memungkinkan orang-orang untukmenyelesaikan keluhan-keluhan sah, yangjika tidak dilakukan, dapat menimbulkan konfliksosial. Akses ke keadilan juga berkontribusiterhadap kesinambungan pembangunan manusiadengan menetapkan lingkup minimal pengaduan-pengaduansah berdasarkan hak asasimanusia, sementara berusaha untuk meningkatkankemampuan para pemangku hak (claimholder)untuk memperoleh kembali hak-hak inidan menganggap para pengemban tugas (dutybearer)bertanggung jawab dalam melindungihak-hak ini.3.4.1 Sistem Hukum yang ParalelDi Aceh, tidak seperti provinsi-provinsi lainnyadi Indonesia, tiga sistem hukum diberlakukansecara bersamaan (paralel). Hal ini seringkalimenimbulkan kebingungan, karena lingkupyurisdiksi yang dicakup oleh setiap sistemhukum tumpang tindih dan kadang-kadangmenimbulkan interpretasi yang berbeda. Sistemperadilan umum di Aceh diinformasikan melaluihukum positif nasional Indonesia. Dalamhal ini, semua hukum yang berlaku di daerahdaerahlain Indonesia juga berlaku di Aceh.Seperti di provinsi-provinsi lainnya, banyakmasyarakat mengandalkan pada sistem adatyang digunakan di tingkat desa berdasarkannorma-norma dan praktek-praktek tradisional.Akan tetapi di Aceh, sejak tahun 2001, denganUU No. 18 / 2001 yang memberikan otonomikhusus Aceh, hukum syariah juga telah berlakusecara resmi. Terlepas dari beberapa upayauntuk menjelaskan situasi tersebut, masih tetapmuncul kebingungan.Undang-Undang Pemerintahan Aceh(UUPA) menetapkan hak-hak dan tanggungjawab tertentu yang hanya berlaku di Aceh. Ketentuan-ketentuanUUPA yang paling mempengaruhiakses masyarakat ke keadilan meli-Hanya 7 persenrespondenmenganggapsyariah sebagaiisu penting,sementarahanya 23persen yangsenangdenganimplementasisyariah,namun 87persenmerasa bahwasyariah dapatmenyelesaikanmasalahrakyat.54Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010