• Dalam rencana jangka menengah dan panjang(RPJM dan RPJP), menjelaskan tujuantujuanyang lebih besar untuk setiap sektor,menentukan hasil-hasil yang akan dicapai dibawah tujuan masing-masing, dan menjelaskanstrategi yang luas untuk mencapai hasilhasilini.• Dalam rencana dan anggaran tahunan, menetapkanhasil yang akan dihasilkan di bawahsetiap strategi dan kegiatan-kegiatanyang akan dilakukan untuk mencapai hasiltersebut.• Menentukan indikator-indikator khususdan target-target bagi setiap hasil untukmengukur perkembangan dan kinerja, danmemperkirakan masukan yang diperlukandan biaya-biaya yang akan dicakup dalamanggaran.Selain itu, untuk mendukung pengadopsianperencanaan dan penganggaran berbasis kinerja,aksi-aksi yang saling melengkapi akan diperlukanuntuk:• Menetapkan satuan tugas provinsi untukbekerja dengan para kontraktor yang memenuhisyarat guna memperkuat kapasitas komiteanggaran dan wakil-wakil majelis untukmembantu mereka lebih memahami danmendukung dasar pemikiran yang mendasarirencana dan anggaran yang diusulkan.• Memperkuat kapasitas staff pemerintah untukmemantau dan mengevaluasi implementasirencana dan anggaran sesuai dengantarget yang ditetapkan dalam indikator kinerja.• Memperkenalkan sistem insentif untukmemberikan penghargaan kepada departemen-departemenyang berhasil dalammencapai perkembangan signifikan dalammencapai target-target yang telah direncanakan.Seperti disebutkan sebelumnya, pengenalanDana Otonomi Khusus pada tahun 2008berpotensi menciptakan berbagai kesempatanbagi pemerintah provinsi untuk mengalokasikansumberdaya sesuai dengan prioritas-prioritaskebijakan bagi pembangunan manusia.Untuk memastikan bahwa dana ini digunakansesuai dengan cara yang diharapkan, diperlukanaksi-aksi untuk:• Membentuk satuan tugas antardepartemenyang terkait dengan forum-forum stakeholderuntuk meningkatkan kerja samaantardepartemen dalam mengejar prioritasprioritaskebijakan.• Memberikan petunjuk tentang penggunaansumberdaya fiskal yang direkomendasikanbagi kesehatan, pendidikan, infrastrukturdan pembangunan ekonomi.• Menetapkan indikator-indikator kinerjauntuk setiap sektor dan target-target luasyang layak dicapai sesuai interval dalam kerangkawaktu yang direncanakan.• Merekrut staff dukungan teknis yang memenuhisyarat untuk membantu staff pemerintahprovinsi dalam mengkaji ulangproposal-proposal yang disampaikan olehkabupaten dan kota untuk penggunaan danaOtsus.• Menugaskan staff di departemen-departemenpemerintah provinsi untuk membantukabupaten dan kota di merevisi proposaljika diperlukan.7.3. Rekomendasiuntuk Sektor-Sektor KhususSelain enam tujuan utama yang diuraikan diatas, laporan ini juga merekomendasikan aksiaksiyang disebutkan di bawah ini untuk sektorsektorkhusus.Keamanan• Lembaga-lembaga pemerintah sebaiknyaterus menempatkan para mantan pejuangGAM dalam pekerjaan alternatif yang menarikdan memberikan pelatihan keterampilanuntuk tujuan ini. Selain itu, mantanpejuang GAM sebaiknya diberikan dukunganfinansial untuk menjalani pelatihandan / atau untuk memulai bisnis merekasendiri.• Sebuah satuan tugas sebaiknya dibentukuntuk mengurangi praktek pemerasan,yang terdiri dari wakil-wakil dari militer,polisi, pejabat peradilan dan institusiinstitusiterkait lainnya.• Sebuah lembaga independen sebaiknya ditetapkanuntuk menerima pengaduan tentangpemerasan dan kekerasan, dan melakukantindakan-tindakan perbaikan, dan memantaurespon.KemiskinanUntuk mengurangi kemiskinan, pemerintah harusmelakukan dua strategi utama:• Meningkatkan akses ke infrastruktur publikdan pelayanan sosial.Laporan Pembangunan Manusia Aceh <strong>2010</strong> 119
• Meningkatkan kesempatan untuk pekerjaanproduktif dan kegiatan-kegiatan untuk menambahpendapatan.Aksi-aksi khusus untuk mengimplementasikanstrategi-strategi mencakup berbagai sektordan disebutkan di bagian lain dalam Bab ini.PerempuanUntuk lebih meningkatkan peran perempuan diAceh, pemerintah sebaiknya memberikan perhatiankhusus untuk:• Memberitahukan kepada perempuan tentanghak-hak dan opsi-opsi hukum merekauntuk mencari keadilan melalui sistemadat, pengadilan syariah dan sistem peradilannasional.• Mengurangi diskriminasi dalam keputusankeputusanpengadilan, mencari pekerjaan,rekrutmen staff dan kemajuan karir.• Memastikan bahwa perempuan memiliki aksesyang sama ke layanan publik, terutamapinjaman dan kredit.• Meningkatkan layanan perawatan kesehatanyang menangani kebutuhan-kebutuhan khususperempuan dan anak-anak, terutama merekayang tinggal di daerah-daerah perdesaan.• Mengurangi kekerasan dalam rumah tanggamelalui kampanye peningkatan kesadarandan program konseling keluarga.Infrastruktur dasarUntuk meningkatkan pemberian dan pemeliharaaninfrastruktur dasar, khususnya di daerahdaerahperdesaan, pemerintah sebaiknya:• Melanjutkan dan mengembangkan program-programyang ada yang memberikandana hibah kepada masyarakat setempatyang dapat digunakan untuk mengembangkandan meningkatkan infrastruktur dasar.• Memberdayakan kelompok-kelompok penggunauntuk membangun, mengoperasikan,memelihara dan memobilisasi sumberdayabagi infrastruktur dasar skala kecil sepertipasokan air bersih, jaringan irigasi mini danbahkan pembangkit listrik di daerah-daerahterpencil.• Mengalokasikan proporsi dana publik yanglebih tinggi bagi pemeliharaan infrastrukturdasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah.PendidikanDi sektor pendidikan, pemerintah sebaiknya,antara lain:• Terus mendorong sektor swasta dan kelompok-kelompokmasyarakat untuk memberikanprogram-program pra-sekolah danpusat-pusat penitipan anak, karena orangtua memiliki kepentingan yang sangat kuatdalam menitipkan anak-anak mereka.• Memberikan dana hibah untuk tujuan ini,digabungkan dengan sekumpulan standarkinerja untuk memenuhi syarat dukungan.• Melibatkan wakil-wakil masyarakat bisnisdalam perencanaan dan desain penawarankursus dan kurikulum untuk programprogrampelatihan kejuruan.• Mempertimbangkan penyumberan luar(outsourcing) untuk manajemen dan bimbinganlembaga pelatihan kejuruan kepadasektor swasta, untuk memasukkan kursusberdasarkan biaya jasa, yang sebagian didanaioleh kontribusi dari bisnis yang membutuhkantenaga terampil.Perawatan kesehatanDi sektor perawatan kesehatan, pemerintah sebaiknya,antara lain:• Mengkaji ulang biaya-biaya kesempatan perawatankesehatan gratis dan memastikanbahwa sumberdaya pertama kali digunakanuntuk memberikan layanan yang efektifbagi mereka yang tidak mampu dan bagikebutuhan-kebutuhan prioritas lainnya sepertiperawatan pra-dan pasca-kelahiran.• Membentuk forum publik-swasta di tingkatprovinsi, yang serupa dengan forum untukpendidikan, yang fungsinya akan bekerjasama dengan pemerintah dalam merumuskanberbagai kebijakan, strategi dan programuntuk sektor tersebut.• Mengadakan forum-forum serupa di tingkatpuskesmas kecamatan, yang akan bertanggungjawab terhadap penyusunan rencanadan anggaran untuk layanan-layanan kesehatandi kabupaten dimana forum-forumtersebut berada.• Memperkuat kapasitas puskesmas, terutamauntuk manajemen operasi dan administrasikeuangan.• Bekerja sama dengan pihak-pihak lain untukmembentuk dan melatih kelompok swadaya120Laporan Pembangunan Manusia Aceh <strong>2010</strong>
- Page 1 and 2:
LAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIAACEH 201
- Page 3 and 4:
ISBN: 978-602-96539-3-9Naskah:Badan
- Page 5 and 6:
Kata Pengantar dari Gubernur AcehAs
- Page 7 and 8:
akhir Laporan Pembangunan Manusia A
- Page 9 and 10:
pejuang telah menyebabkan gesekan d
- Page 11 and 12:
kapita menunjukkan bahwa masyarakat
- Page 13 and 14:
sementara terjadi peningkatan pada
- Page 15 and 16:
xivLaporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 17 and 18:
BAB 3. Akses ke Layanan Publik 333.
- Page 19 and 20:
GAMBAR3.4 Tabel ringkasan Indikator
- Page 21 and 22:
AkronimACMUAFRAHAHDRAHAPEDARIBappen
- Page 23 and 24:
xxiiLaporan Pembangunan Manusia Ace
- Page 25 and 26:
2Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2
- Page 27 and 28:
katkan kualitas hidup bagi semua or
- Page 29 and 30:
perempuan dalam hal harapan hidup,
- Page 31 and 32:
8Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2
- Page 33 and 34:
10Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 35 and 36:
Gambar 2.1KOTA SABANGBANDA ACEHINTE
- Page 37 and 38:
orang, Aceh Barat (53.000), dan Ace
- Page 39 and 40:
Gambar 2.2 Indeks Pembangunan Manus
- Page 41 and 42:
Gambar 2.4 Angka kemiskinan menurut
- Page 43 and 44:
pertumbuhan akan terus menurun sete
- Page 45 and 46:
semua kabupaten secara konsisten me
- Page 47 and 48:
Tabel 2.5Keseluruhan peringkat kabu
- Page 49 and 50:
juang GAM tetap tinggi, program rei
- Page 51 and 52:
endah. Kekurangan pelaporan tentang
- Page 53 and 54:
indikator tersebut secara umum menu
- Page 55 and 56:
32Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 57 and 58:
34Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 59 and 60:
Gambar 3.1 Indikator Perumahan dan
- Page 61 and 62:
Gambar 3.2 Indikator Pendidikan di
- Page 63 and 64:
Gambar 3.510.08.06.04.02.00.0Rata-r
- Page 65 and 66:
Untuk menentukan kabupaten mana saj
- Page 67 and 68:
pendidikan. Pada tahun 2008, Aceh m
- Page 71 and 72:
Gambar 3.10 Angka Kematian Bayi men
- Page 73 and 74:
Gambar 3.11 Imunisasi Anak Balita m
- Page 75 and 76:
terlihat melalui jumlah dalam baris
- Page 77 and 78:
kepada Puskesmas bagi biaya operasi
- Page 79 and 80:
sengketa perbatasan karena kehilang
- Page 81 and 82:
kepemilikan tanah, meskipun dalam p
- Page 83 and 84:
60Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 85 and 86:
62Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 87 and 88:
Gambar 4.1 Saham Minyak dan Gas dal
- Page 89 and 90:
sebesar 1 persen pada pertumbuhan e
- Page 91 and 92: luaran per kapita memberikan hasil
- Page 93 and 94: Tabel 4.7 Tingkat relatif PDRB per
- Page 95 and 96: Gayo Lues (4,3 persen), Aceh Tengah
- Page 97 and 98: tetapi mengalami sedikit penurunan
- Page 99 and 100: Gambar 4.9 Kesenjangan Kota-Desa da
- Page 101 and 102: pasar karbon global. Meskipun dokum
- Page 103 and 104: Dua inisiatif telah diluncurkan di
- Page 105 and 106: 82Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 107 and 108: 84Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 109 and 110: (PAAS). Pada bulan Desember 2006, u
- Page 111 and 112: Bagi banyak orang, keputusan-keputu
- Page 113 and 114: oleh masukan dari para ahli teknis,
- Page 115 and 116: • Pemberdayaan masyarakat memerlu
- Page 117 and 118: seluruh desa di provinsi tersebut.
- Page 119 and 120: 96Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 121 and 122: Gambar 6.1Pendapatan Pemerintah Pro
- Page 123 and 124: Gambar 6.2 IPM dan Pendapatan Fiska
- Page 125 and 126: Tabel 6.1Alokasi Pengeluaran Publik
- Page 127 and 128: Tabel 6.2 Pengeluaran per Kapita me
- Page 129 and 130: 6.3. Pengeluaran menurut KabupatenS
- Page 131 and 132: da kuadran kiri atas Gambar 6.6), m
- Page 133 and 134: merlukan dukungan teknis dari luar
- Page 135 and 136: 112Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 137 and 138: masyarakat miskin, tetapi banyak or
- Page 139 and 140: forum-forum partisipatif, dan menyi
- Page 141: Di tingkat mikro:• Memperluas aks
- Page 145 and 146: adil ke layanan-layanan ini di daer
- Page 147 and 148: 124Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 149 and 150: Lampiran A: Tabel 2.1 Jumlah dan Pr
- Page 151 and 152: Lampiran A: Tabel 2.3: Prosentase K
- Page 153 and 154: Lampiran A: Tabel 2.5 IKM menurut K
- Page 155 and 156: Lampiran A: Tabel 3.2 Indikator Pen
- Page 157 and 158: Lampiran A: Tabel 3.4 Harapan Hidup
- Page 159 and 160: Lampiran A: Tabel 3.6 Indikator Pel
- Page 161 and 162: Lampiran A: Tabel 4.2 Indikator Pek
- Page 163 and 164: Lampiran A: Tabel 5.1 Partisipasi p
- Page 165 and 166: Lampiran A: Tabel 6.2 Rata-rata Pen
- Page 167 and 168: Lampiran B: Tabel 2. Indeks Pembang
- Page 169 and 170: Lampiran B: Tabel 4. Indeks Kemiski
- Page 171 and 172: Lampiran B: Tabel 6. Indeks Pembang
- Page 173 and 174: Lampiran B: Tabel 8. Indeks Kemiski
- Page 175 and 176: Lampiran B: Tabel 10. Partisipasi S
- Page 177 and 178: Lampiran B: Tabel 12A. Kinerja Pere
- Page 179 and 180: Lampiran B: Tabel 13. Kondisi Tenag
- Page 181 and 182: 31 Angka-angka Susunas Susenas yang
- Page 183 and 184: 160Laporan Pembangunan Manusia Aceh
- Page 185 and 186: angka-angka tidak sahih (valid) yan
- Page 187 and 188: atau Rp 1.500 per kapita perhariTin
- Page 189 and 190: UPG dihitung sebagai berikut:UPG =