LAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH 2010 - UNDP

• Rendahnya kepadatan penduduk. Sebagianbesar penduduk tersebar di kurang lebih6.000 desa kecil, sehingga pemberian layanankesehatan kepada mereka menjadisulit dan mahal. Sedangkan 85 persen pendudukdilaporkan hidup dalam jarak 5 kmdari pusat-pusat kesehatan. Banyak dari pusatkesehatan ini merupakan fasilitas tingkatrendah dengan staf dan peralatan yang terbatas.• Kurangnya pelatihan. Meskipun jaringanpos-pos kesehatan sangat luas dan dapatmenjangkau sebagian besar wilayah provinsitersebut, tetapi banyak staf medis hanya menerimapelatihan dasar dan pengetahuan dankeahlian mereka terbatas.• Lemahnya kapasitas manajemen. Kapasitasadministrasi dan manajemen staf yang memberikanlayanan kesehatan dinyatakan lemahdi banyak bidang sehingga mempengaruhikualitas operasi.• Terbatasnya dana. Yang mendasari timbulnyabeberapa masalah ini adalah investasipublik yang tidak memadai di sektor kesehatan.Sekitar 70 persen dari total diperlukanuntuk gaji saja, yang hanya menyisakan30 persen bagi pemberian layanan dan peningkatanfasilitas.• Proyek donor. Meskipun proyek-proyekyang didanai lembaga donor di sektor kesehatanbermanfaat, tetapi beberapa proyekcenderung lebih digerakkan oleh agendadonor daripada kebutuhan lokal. Salah satucontoh adalah proyek-proyek yang berkaitandengan HIV/AIDS, yang kurang umumdaripada penyakit-penyakit lainnya, sepertimalaria, demam berdarah, tipus, hepatitisdan gangguan usus, belum lagi stroke dangangguan jantung vaskuler.Respon. Tantangan-tantangan yang disebutkandi atas bukan merupakan tantangantantanganbaru. Pemerintah dan pihak-pihaklainnya sedang melakukan langkah-langkahuntuk merespon tantangan-tantangan tersebut.• Perawatan kesehatan gratis. Langkah pentingtelah diperkenalkan pada tahun 2009oleh pemerintah provinsi tentang sebuahprogram untuk memberikan perawatan kesehatangratis kepada semua warga Aceh.Meskipun program ini mempunyai tujuanyang baik, tetapi program tersebut tidakmemanfaatkan sumber daya secara maksimalatau mendapatkan dukungan dalamjangka panjang. Sementara itu, penyelenggarakesehatan di rumah sakit yang lebih besarmelaporkan adanya peningkatan permintaanlayanan yang besar, tetapi tidak ada peningkatanpendanaan untuk memberikanlayanan tersebut. Sepertinya legislatif belummenyetujui jumlah tambahan yang diperlukan.Rekomendasi:• Mengkaji kembali biaya-biaya kesempatanperawatan kesehatan gratis dan memastikanbahwa sumberdaya pertama digunakan untukmemberikan layanan efektif kepada merekayang tidak mampu dan bagi kebutuhankebutuhanprioritas lainnya seperti perawatanpra-dan pasca-persalinan. Keluargakaya tidak perlu mendapatkan subsidi, karenamereka mampu membayar asuransikesehatan pribadi atau dapat membayar biaya-biayayang timbul.• Pendanaan untuk sektor kesehatan. Mengingatkurangnya sumberdaya, langkah-langkahsedang dilakukan untuk meningkatkandana bagi sektor kesehatan. Undang-UndangNo. 34 / 2009 menetapkan bahwa minimal10 persen pengeluaran publik harusdialokasikan untuk sektor kesehatan. Demikianjuga, program PNPM juga menetapkanbahwa proporsi dana yang sama harus dialokasikanuntuk proyek-proyek kesehatan yangdiajukan oleh masyarakat.• Badan Layanan Umum. Pemerintah pusatsedang mempromosikan konsep Badan LayananUmum (BLU) bagi rumah sakit-rumahsakit yang lebih besar. BLU diberi berwenanguntuk menyimpan pendapatan untukjasa yang diberikan daripada menyerahkannyake kantor kas provinsi. Hal ini akanmengurangi ketidakpastian atas alokasi anggarandan pengaturan waktu pembayaran,dan memungkinkan badan tersebut untukmelakukan pengawasan yang lebih besarterhadap perencanaan, penganggaran dankoordinasi dengan fasilitas-fasilitas kesehatanlainnya.• Fokus pada fasilitas kecamatan. Sebuah laporanyang sedang dipersiapkan oleh UNI-CEF atas nama Tim Otsus Migas mengusulkanlangkah-langkah untuk memperkuatkapasitas Puskesmas, fasilitas kesehatandi tingkat kecamatan, khususnya untuk manajemenoperasi dan administrasi keuangan.Tahun ini, pemerintah pusat telah memperkenalkansebuah program dengan judul BantuanOperasional Kesehatan (BOK), yangmemberikan dukungan keuangan langsungLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 53