LAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH 2010 - UNDP

2008 (d) Dana Alokasi Khusus (DAK), yangmerupakan transfer bersyarat dari pemerintahpusat untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakanpemerintah pusat, dan (e) Dana Alokasi Umum(DAU).Berbeda dengan proporsi tetap yang ditentukanuntuk bagi hasil, pemerintah pusat menggunakanformula untuk alokasi dana DAU,yang secara eksplisit mempertimbangkan kebutuhanlokal, meskipun unsur-unsur formulatersebut telah dimodifikasi beberapa kali. 47 Spesifikasiformula tersebut merupakan sumberpenjelasan tetap, karena alokasi DAU sejauh inimerupakan komponen terbesar dari pendapatankabupaten dan kota, di Aceh mendekati 60persen rata-rata pada tahun-tahun terakhir sejak2000. Formula DAU mengalokasikan 10 persendari total yang tersedia sebagai jumlah dasarstandar dibagi sama di antara semua kabupatendan kota, dan 50 persen didesain sebagai faktorpenyeimbang untuk pembayaran gaji pegawaipemerintah. Formula ini sebelumnya digunakanuntuk menutup sekitar 70 persen dari totalbiaya pegawai pemerintah kabupaten dan kotatetapi sekarang mencakup hampir 100 persen.Formula ini secara efektif menghapus setiappenghambat (disincentive) pada pembentukankabupaten-kabupaten baru dan mungkin sebenarnyamendorong kecenderungan tersebut.Sisa 40 persen DAU dialokasikan untuk menutupapa yang disebut sebagai kesenjanganfiskal, yang diartikan sebagai perbedaan antarakebutuhan pengeluaran dan kapasitas fiskal,atau pendapatan yang diterima dari sumbersumberselain DAU. Estimasi kebutuhan pengeluaranmempertimbangkan empat faktor: jumlahpenduduk, wilayah geografis, biaya relatifdan tingkat kemiskinan di setiap kabupaten.Setiap faktor diberi bobot yang berbeda danbobot-bobot dapat berubah, tetapi setidaknyapada tahun-tahun awal, penekanannya adalahpada jumlah penduduk dan biaya relatif (masing-masing40 persen), dengan hanya 10 persenyang ditempatkan pada kemiskinan dan wilayahgeografis. Beberapa orang mempertanyakanmengapa kemiskinan pun dimasukkan dalamalokasi DAU bagi pemerintah daerah, karenaisu tersebut lebih tepat ditangani di tingkatnasional.Sampai tahun 2008, beberapa sumberdayafiskal yang dikontrol oleh pemerintah provinsiuntuk didistribusikan ke kabupaten dan kotadi Aceh adalah sumberdaya-sumberdaya yangberkaitan dengan bagi hasil tambahan dariminyak dan gas yang disepakati sebagaibagian dari Kesepakatan Damai tahun 2005.Penggunaan sumberdaya-sumberdaya ini ditentukanoleh pemerintah provinsi itu sendiri,dengan pembagian sebesar 30 persen untukpendidikan dan 70 persen untuk alokasi diantara pemerintah-pemerintah daerah. Dari yangterakhir, 40 persen mengalir ke provinsi, 25 persenmengalir ke pemerintah kabupaten dan kota yangmenghasilkan pendapatan dan 35 persen sisanyake pemerintah daerah lainnya. Setengah dariprosentase ini kemudian dibagi sama di antarasemua penerima dan 50 persen menurut formulayang hanya didasarkan pada jumlah penduduk danwilayah geografis, dengan mengabaikan faktorfaktorlain yang mencerminkan kemiskinan atautujuan-tujuan lain dari pembangunan manusia.Alokasi Sumberdaya dan Pembangunan.Secara singkat, alokasi sumberdaya di antarakabupaten dan kota di Aceh selama dekade terakhirsedikit banyak telah mengabaikan faktorfaktoryang mencerminkan tingkat-tingkatpembangunan yang bersifat relatif, dengan pengecualianfaktor kemiskinan yang dimasukkandalam formula DAU. Selanjutnya, meskipunDAU merupakan komponen terbesar dari pendapatanfiskal untuk sebagian besar kabupatendan kota, tetapi kriteria kemiskinan secara keseluruhanmemberikan pengaruh kecil dalampenghitungan jumlah untuk setiap kabupaten.Menurut keadaan sekarang, kita menemukansedikit atau tidak ada hubungan antara pendapatanfiskal per kapita dan tingkat pembangunandi antara kabupaten dan kota di Aceh.Secara mengejutkan, hal ini tidak terjadi.Sebaliknya, jika kita menghapus dua kabupatenyang tidak memiliki data lengkap, Pidie Jaya danSubulussalam, dan Sabang sebagai kabupatenyang berada di luar (outlier), hubungan yangagak jelas muncul ketika IPM digunakansebagai indikator tingkat pembangunan. (LihatGambar 6.2 dan Lampiran A: Tabel 6.1).Berkaitan dengan daerah-daerah, pendapatanper kapita tertinggi terdapat di Aceh BagianBarat dan Selatan (Rp 3,0 juta), diikuti olehAceh Bagian Tengah (Rp 2,9 juta), tetapi secarasignifikan lebih rendah di Aceh Bagian Utaradan Timur (Rp 1,6 juta). Baik IPM maupunbeberapa indikator lainnya yang dibahassebelumnya dalam laporan ini menunjukkanAceh Bagian Utara dan Timur sebagai daerahyang lebih berkembang dan Aceh Bagian Baratdan Selatan sebagai paling kurang berkembang.Selanjutnya, dari sebelas kabupaten denganperingkat yang lebih tinggi untuk pendapatanfiskal per kapita, tujuh kabupaten menempatiLaporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 99