LAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIA ACEH 2010 - UNDP

terlihat melalui jumlah dalam baris pada bagianbawah tabel, ada beberapa bukti bahwa hubungantersebut adalah benar meskipun tidakkuat.Informasi pada tabel ini juga berguna dalammengusulkan strategi-strategi yang tepatuntuk meningkatkan kesehatan masyarakat.Untuk tiap-tiap kabupaten, tujuh kabupatendi kuadran kanan bawah dengan kesehatan danlayanan yang lebih buruk secara jelas memerlukanperhatian prioritas, khususnya Nagan Raya danAceh Jaya di Aceh Bagian Barat dan Selatandan Bener Meriah dan Gayo Lues di AcehBagian Tengah, yang semuanya mempunyai skorperingkat sangat rendah. Kabupaten-kabupatenpada kuadran kanan atas memiliki kesehatanyang lebih baik tetapi layanan yang ada relatiflemah dan perlu ditingkatkan. Kabupatenkabupatenpada kuadran kiri bawah memperolehmanfaat dari layanan yang lebih baik tetapikabupaten-kabupaten tersebut masih mengalamikesehatan lebih buruk, yang menyatakan bahwapersoalan tersebut lebih banyak berkaitandengan akses fisik di daerah-daerah terpencil atautingginya biaya yang menghalangi masyarakatmiskin untuk memperoleh layanan kesehatan.Orang-orang di empat kota dan kabupatenpada kuadran kiri atas semuanya memperolehlayanan kesehatan yang lebih baik, dan merekarelatif beruntung, tetapi hal ini bukanberarti tidak ada lagi yang perlu ditingkatkan.3.3.8 Akses untuk Orang-Orang MiskinSebuah survei nasional oleh Program PembangunanKecamatan (PPK) menyatakan bahwabeban kesehatan yang buruk paling banyak menimpaorang-orang miskin, terutama di Aceh.Hal ini menunjukkan bahwa, tidak seperti banyakbagian lainnya di Indonesia dimana keluargakaya melaporkan insiden penyakit yanglebih tinggi dibandingkan dengan keluargamiskin. Situasinya berbeda di Aceh. SurveiKemiskinan PPK menunjukkan bahwa 29persen keluarga miskin melaporkan penyakitpada bulan terakhir dibandingkan 19 persenpada keluarga kaya. Hal ini juga menunjukkanbahwa kurangnya program-program imunisasicenderung sangat membebani keluarga-keluargayang lebih miskin, khususnya di daerah-daerahperdesaan. Masalah lainnya adalah biaya untukmengakses layanan medis, bukan hanya untukkonsultasi, pengobatan dan perawatan, tetapijuga untuk transportasi ke fasilitas dari daerahdaerahterpencil. Hal ini menghalangi banyakorang untuk menggunakan layanan-layanan ini,khususnya mereka yang ada di daerah-daerahperdesaan dan orang-orang miskin.Survei PPK lainnya melaporkan bahwa34 persen dari keluarga miskin tidak mampumenggunakan metode-metode medis perawatankesehatan modern karena halangan biaya.Indikasi lebih lanjut tentang bagaimana orangenggan untuk mendapatkan saran medis adalahtingginya proporsi penduduk yang melakukandan menerapkan pengobatan sendiri. Secaranasional, proporsi ini mencapai 67 persen. DiAceh, proporsi tersebut sedikit lebih tinggi,yaitu sebesar 71 persen, tetapi meningkatmenjadi hampir 80 persen atau lebih diSubulussalam, Aceh Jaya dan Bener Meriah,dan bahkan 91 persen di Nagan Raya, semuanyakabupaten-kabupaten perdesaan yang baru.3.3.9 KesimpulanTantangan-tantangan yang dihadapi sektorkesehatan. Sebagaimana dinyatakan oleh datadi atas, Aceh menghadapi banyak tantangandalam meningkatkan kualitas layanan kesehatandan kesehatan rakyat. Di antara tantangantantangantersebut yang utama adalah:• Kurangnya pemberian layanan perawatanpra dan pasca-persalinan. Angka kematianbayi di Aceh berada di atas sebagian besarprovinsi lainnya, seperti halnya angka kematianibu, yang dilaporkan sangat tinggi dibeberapa daerah terpencil di Aceh.• Terbatasnya akses ke bidan. Sebagian besarbidan tinggal di pusat-pusat kota, denganhanya 30 persen yang tinggal di daerahdaerahperdesaan, dimana mayoritas penduduktinggal. Kemampuan bidan untukmenjangkau daerah-daerah perdesaan secaratepat waktu terhambat oleh buruknya layanan-layanantransportasi dan keterbatasandana untuk perjalanan.• Perawatan trauma. Kebutuhan untuk merawatmereka yang menderita trauma masihbelum diakui dengan baik. Sejumlah besarorang perlu membantu mengatasi luka fisikdan trauma akibat konflik dan bencanaalam.• Obat-obat kesehatan tradisional. Sebagianbesar penduduk masih mengandalkan padapengobatan sendiri dan anjuran dukun, khususnyaorang-orang miskin dan mereka yangberpendidikan rendah.Lebih darisembilanpuluh persenanggotaDPRA tidakmempunyaipengetahuandasartentang prosespenyusunanperaturanhukum(legaldrafting),sebuahmasalah yangdipersulitdenganpengenalan“ketentuanketentuanagama yangtidak praktis”ke dalamundangundangyang dibuatoleh para ahlihukumsyariah danulama-ulamaAceh.52Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010