PENANGANAN GIZI DALAM SITUASI DARURAT

BAB V. PENGORGANISASIAN
Pengorganisasian penanganan gizi dalam situasi darurat merupakan
bagian dari sistem penanggulangan bencana secara keseluruhan.
Pengorganisasian penting dilakukan agar penanganan gizi berjalan
efektif dan efisien serta terkoordinasi dengan baik. Masing-masing
instansi termasuk LSM mempunyai peranan yang jelas dalam
penanganan gizi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, dan
tidak ada kegiatan yang tidak ditangani.
Koordinasi dalam penyelenggaraan penanganan gizi dimulai sejak
tahap penyelamatan fase pertama sampai keadaan darurat dinyatakan
berakhir oleh Pemerintah Daerah setempat. Koordinator dalam
penyelenggaraan penanganan gizi ini adalah kepala wilayah
administratif mulai dari kepala desa/lurah, camat, bupati, walikota dan
gubernur. Instansi lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah
bekerja dibawah koordinasi sesuai dengan bidang tugas, kewenangan
dan kompetensi masing-masing.
Uraian tentang fungsi dan peran lintas sektor dalam penanganan gizi
pada situasi darurat dapat dilihat pada tabel berikut :
27