BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Deskripsi ...

127
menunjukkan identitas sebagaimana dimaksud di atas maka Direktur RS
dapat menetapkan status miskin atau tidak miskin yang bersangkutan.
Amanat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak,
hakekatnya menegaskan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana
Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa penyelenggaraan negara
dan pemerintahan semata-mata menciptakan masyarakat sejahtera (social
welfare), adil dan makmur secara sosial, ekonomi, politik dan budaya. Tujuan
tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif melalui suatu penataan tugas dan
kewenangan aparatur, dan hubungan hukum antar warga negara dengan
pemerintah. Secara lebih luas pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan
publik yang sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 didefinisikan sebagai kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan kesehatan merupakan suatu proses memberikan dan mengelola
masukan di dalam kegiatan produksi jasa kesehatan yang terjadi dalam suatu
tatanan organisasi tertentu. Unsur penting yang perlu diperhatikan adalah
hubungan antara pemberi pelayanan dengan pengguna/"pembeli" pelayanan,
akuntabilitas pemberi pelayanan, manajemen yang dipraktekkan oleh masingmasing
pemberi pelayanan, dan hubungan antara berbagai pemberi pelayanan