20140526_MajalahDetik_130

jalur puncak dua- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Kemacetan di jalur Puncakyang lama nyaris terjadisetiap akhir pekan dan harilibur. Kemacetan inilah yangmemunculkan ide jalanalternatif Puncak Dua.Jafkhairi/ANTARA FOTOPemerintah pusat mensyaratkan, jika inginstatus jalur itu sebagai jalan nasional, yang seluruhpembangunannya memakai dana APBN,Pemkab Bogor harus mengalihkan tanah-tanahitu kepada pemerintah pusat. “Kita mau all outngerjain di situ setelah ada serah-terima kepadaKementerian Pekerjaan Umum,” kata Bambang.Adapun pemerintah pusat mendesak pemerintahprovinsi segera menyerahkan tanahhibah itu kepada mereka. Bogor bukannyamenolak mengalihkan lahan yang dihibahkanitu kepada pusat. Sayangnya, Bupati BogorRachmat Yasin keburu ditangkap Komisi PemberantasanKorupsi sebelum pengalihan tanahhibah itu terwujud.Kasus yang membelit Bupati Rachmat Yasinini membuat proses pengambilan keputusandi Pemkab Bogor terganggu. Pengalihankewenangan dari Bupati kepada Wakil Bupatiatau Sekretaris Daerah untuk memutuskan halstrategis, seperti pembangunan jalan PuncakDua, tidak bisa dilakukan.Posisi Rachmat Yasin yang belum menjaditerdakwa—baru tersangka—membuat MenteriDalam Negeri belum bisa menghentikansementara. “Kita masih menunggu kepastianstatus hukum Bupati sampai ada keputusandari Menteri Dalam Negeri,” kata Suryanto.■ Hans Henricus B.S. AronMajalah detik 26 mei - 1 juni 2014