20140526_MajalahDetik_130

Suryadharma Ali setelahmenjalani pemeriksaandi KPK, Jakarta.lamhot aritonang/detikfotopenting karena merekalah yang memberikanpersetujuan nilai BPIH.Pada 6 Februari 2014, misalnya, KPK memeriksaJazuli Juwaini dan Hasrul Azwar. Jazuli adalahanggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,sedangkan Hasrul dari Partai Persatuan Pembangunan.Keduanya duduk di Panitia Kerja Haji.Pastinya, setelah memeriksa Panja Haji, KPKmenemukan jalan terang. Lima hari setelah pemeriksaanini, status penyelidikan diumumkan.Bulan berikutnya, KPK meminta keteranganDirektur Jenderal Penyelenggaraan Haji di KementerianAgama, Anggito Abimanyu. Lantaspada 6 Mei Suryadharma pun diperiksa. Pemeriksaanberlangsung selama 10 jam.Dari gelar perkara yang dilakukan pimpinanKPK, ditemukan bukti-bukti yang mengarahkepada Suryadharma. Ketua KPK Abraham Samadlalu mengumumkan adanya keterlibatanpejabat tinggi di Kementerian Agama. Namun,pada 15 Mei 2014 itu, Abraham masih merahasiakannama.Sumber majalah detik di KPK menyebutkan,pascagelar perkara pertama, bukti keterlibatanPak Menteri semakin kuat. Pimpinan KPK sudahsepakat memutuskan status tersangka untukSuryadharma pada pekan ketiga Mei 2014.Namun saat itu suhu politik sedang hangat-hangatnyamenjelang penentuan deklarasi koalisidan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.KPK pun menunggu kondisi politik mereda,mengingat Suryadharma adalah seorangketua umum parpol. “Mungkin pekan depan,sekarang lagi panas,” bisik sumber di KPK sepekansebelum Suryadharma jadi tersangka.Juru bicara KPK Johan Budi S.P.. menyatakan,Suryadharma dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UUNomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20Tahun 2011 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi. Kedua pasal ini mengatur tentangpenyalahgunaan kewenangan dan upayamemperkaya diri sendiri atau orang lain.KPK masih mendalami adanya keterlibatanpihak lain, yaitu warga negara asing yang memilikiusaha penginapan dan katering, pejabatlainnya di Kementerian Agama, serta anggotaDPR. Kongkalikong pejabat Kementerian, pengusaha,dan anggota DPR diperkirakan membuatnegara rugi sekitar Rp 1 triliun. Namun jumlahini bakal mengalami perkembangan karenaMajalah detik 26 mei - 1 juni 2014