20140526_MajalahDetik_130

hukumKetua MK Hamdan Zoelva(tengah) saat memimpin sidangdi Mahkamah Konstitusi, Selasa(6/5).Hasan Alhabshy/detikcomPolitikus Partai Amanat Nasional,Abdul Hakam Naja, mengaku lega.Bukan karena ketua umumnya, HattaRajasa, kini resmi menjadi calon wakilpresiden mendampingi Prabowo Subianto, melainkanlantaran putusan Mahkamah Konstitusiyang menghapus kewenangan lembaga itumenangani sengketa pemilihan umum kepaladaerah. Putusan itu seperti menggenapi pembahasanRancangan Undang-Undang PemiluKepala Daerah, yang tengah digodok PanitiaKhusus Pilkada di Komisi II Dewan PerwakilanRakyat.Salah satu poin yang dibahas dalam rancanganitu adalah lembaga mana yang berwenangmengadili sengketa pilkada. Klausul tersebutmenjadi salah satu opsi pembahasan setelahmencuatnya kasus suap Ketua MK Akil Mochtaryang berkaitan dengan penanganan sengketapilkada. “Kami merasa perlu mencarikansolusi supaya kewenangan mengadili tak lagidilakukan MK,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRitu di Jakarta, Rabu, 21 Mei lalu.Putusan MK gayung bersambut. Sebab, menurutHakam, sebagian besar anggota Pansusmenginginkan kewenangan mengadili sengketapilkada diambil alih Mahkamah Agungseperti sebelumnya. Pertimbangannya, MApunya sumber daya manusia yang lebih banyak,sekitar 60 hakim, ketimbang hakim MK,yang hanya 9 orang. “Jadi seharusnya MA lebihMajalah detik 26 mei - 1 juni 2014