20140526_MajalahDetik_130

Pada waktupelaksanaannyajuga diawasibanyak pihak. OlehDPR RI, DPD RI,BPK, KPK, BPKP,Ombudsman, LSM,amirul hajj, danmedia.Begitu juga dengan ongkos transportasi lokal.Kemudian, general services yang harus dibayarkankepada pemerintah Arab Saudi sebesarUS$ 277 juga gratis. Tinggal dua komponen,yakni tiket dan perumahan, tetapi komponenbiaya perumahan (pemondokan) pun disubsidi.Pada 2012, besarnya subsidi (perumahan)mencapai 650 riyal, pada 2013 subsidinya 1.850riyal. Kalau saya sebut subsidi, ini bukan berasaldari APBN, tetapi dari uang jemaah sendiri.Uang kita simpan di bank selama bertahuntahun.Kalau di bank syariah kita sebut denganbagi hasil atau di bank konvensional disebutbunga.Dikemanakan bunga atau bagi hasil uangyang disimpan itu?Iya, uang yang disimpan itu tidak kita utakatikpokok ataupun bunga atau bagi hasilnya.Kita optimalkan dana haji, kita optimalkanmanfaatnya tanpa mengutak-atik pokok ataupunbunganya (artinya diambil untuk keperluanlain). Dari bagi hasil itu, alhamdulillah, insyaAllah pada 2014 ini akan ada mukena gratis,kain ihram gratis, baju batik gratis, bahkanpembayaran dam gratis. Dam itu denda yangharus dibayar oleh jemaah haji yang melakukanpelanggaran.Ini artinya (pelayanan haji) meningkat terus(komponen biaya yang semestinya dikeluarkanjemaah dibayar dari dana haji). Kenapa meningkat?Karena pengelolaan dana haji semakinbaik. Semakin baiknya pengelolaan itu diukurdari semakin meningkatnya kualitas layananibadah haji. Contoh, pada 2009 (jemaah hajiIndonesia) yang ada di ring satu itu hanya sekitar27 persen atau 25-26 ribu orang.Yang di ring ini biaya sewa pemondokannyadisubsidi karena biaya sewanya lebih tinggi.Pada 2010 mencapai 63 persen atau sekitar 125ribu orang. Pada 2011, yang disubsidi sudah 100persen atau sekitar 194 ribu orang. Dan bukanhanya jumlah orangnya, tetapi juga nilainya.Bagaimana dengan payung hukum pemberiansubsidi tersebut?Payung hukumnya ada, yakni Undang-UndangNomor 13 Tahun 2008. Dan setiap pengeluarandana atau harta serupiah pun harusmelalui DPR. Kita bahas dalam waktu lama danMajalah detik 26 mei - 1 juni 2014