20140526_MajalahDetik_130

hukumGubernur Jawa Timur Soekarwo(tengah) dan wakilnya, SaifullahYusuf, saat menghadiri sidangsengketa pilkada Jawa Timur,Oktober tahun lalu.Hasan Alhabshy/detikcombaik daripada MK,” ujarnya.Senin, 19 Mei lalu, MK mengabulkan permohonanuji materi Pasal 236 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PemerintahanDaerah dan Pasal 29 ayat (1) hurufe UU Nomor 48/2009 tentang KekuasaanKehakiman, yang menjadi dasar kewenanganMK mengadili sengketa pilkada. Dengan pembatalankedua pasal itu, MK tak lagi berwenangmengadili sengketa pilkada.Sementara Hakam menganggap putusanMK sebagai solusi atas rentannya praktek suapdalam penanganan sengketa pilkada di MK,Ketua MK Hamdan Zoelva menyebut putusanlembaganya itu lebih didorong oleh faktorkons titusi. Hamdan menganggap kedua pasalyang mengatur kewenangan sengketa pilkadainkonstitusional alias bertentangan denganUUD 1945.“Sebab, pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945harus dimaknai secara limitatif untuk memilihanggota DPR, DPD, DPRD, presiden, dan wakilpresiden yang dilaksanakan lima tahun sekali.Dengan begitu, jika memasukkan pemilihankepala daerah menjadi bagian dari pemilu danmenjadi kewenangan MK, maka tidak sesuaidengan makna original intent dari pemilu,” tuturHamdan saat ditemui majalah detik di kantornya,Jakarta, Selasa, 20 Mei lalu.Victor Santoso, Ketua Umum Forum KajianHukum dan Konstitusi—salah satu lembagapemohon uji materi―menilai pembatalankewenangan mengadili sengketa pilkada taksemata didasari kasus Akil Mochtar. Selama ini,Majalah detik 26 mei - 1 juni 2014