j - Kementerian Riset dan Teknologi

Kondisi sebagaimana dideskripsikan di atas membawa implikasi luas baik
secara teknis maupun terhadap kepastian biaya. Dilihat dari segi biaya perijinan
yang harus dikeluarkan, sekalipun tarif resmi ijin pengambilan air tanah disetiap
daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, namun dalam
kenyataannya biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan tarif
resmi tersebut, sebab diluar biaya resmi tersebut, masyarakat harus mengeluarkan
biaya peninjauan lokasi dari Petugas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)
serta lnstansi terkait ( untuk Kota Tangerang, instansi terkait adalah Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum). Terlepas dari
jumlah biaya yang harus dikeluarkan, bila ijin dipandang sebagai suatu ben
regulasi untuk pengendalian, maka seharusnya pihak pemberi ijin melakukan
pengawasan dan pengendalian, minimal pengawasan tersebut dilakukan dalam
bentuk pendataan jenis pompa yang digunakan serta pengawasan dalam
pemasangan filter ketika sebuah sumur bor dibuat.
Namun realitasnya pengawasan dari pihak Kabupaten/Kota relatif lemah,
banyak kasus terjadi dimana debet air yang diambil tidak sesuai dengan debet air
yang telah ditetapkan dalam SIPA, bahkan banyak kasu--s dimana pemasangan filter
·dak sesuai dengan ijin yang dikeluarkan. Sebagai contoh misalnya dalam ijin filter
arus dipasang pada pipah dengan kedalaman 150 m, namun realitasnya filter
elah dipasang pada pipah dengan kedalaman 40 m disamping kedalaman 150m.
Keadaan ini membahayakan lingkungan, karena air dalam kedalam 40 m ikut
ersedot, padahal air dalam kedalaman tersebut diperuntukan bagi sumur pantek,
khususnya untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat. Hal seperti ini dapat
dicegah bila pihak pemberi ijin mengawasi dengan cermat saat sumur bor dibuat,
amun kebanyakan hal itu tidak terjadi, para pemohon ijin dapat dengan leluasa
embuat sumur bor tanpa pengawasan pihak yang kompeten. Dengan adanya
·aya peninjauan lokasi yang dibebankan pada pemohon ijin, pengawasan dari
pihak pemberi ijin semakin lemah, peninjauan lokasi hanya dilakukan untuk
:nelihat titik pengeboran semata, para petugas rata-rata tidak mau mengawasi
proses pemasangan pipah, selain memerlukan waktu yang lama, mereka merasa
111