j - Kementerian Riset dan Teknologi

More documents

Recommendations

Info

pengguna air tanah yang dikategorikan illegal, yakni tiadak ada ijin dan tidak pernah membayat poajak air tanah, selain itu ada kategori lain yang disebut flat. Flat adalah pengguna air tanah yang bayar pajak tetapi telah mendapat ijin. Ada sekitar 99 pengguna air tanah yang termasuk kategori flat. Kategori lain adalah doble, yakni mereka yang memasang air PAM dan sekaligus mengambil air tanah. Kategori ini termasuk pelanggaran. Ada sekitar 38 pengguna air tanah yang termasuk kategori ini. Dibandingkan di DKI Jakarta, penggunaan air tanah sebagai cadangan tidak dikenal di kota Bogor dan dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum. Penindakan pelanggar air tanah di kota Bogor telah berkurang. Dari 38 pelanggar sekitar 14 telah ditutup dan sisanya diproses penindakan. Kategori Flat adalah produk tidak ada koordinasi antara provinsi dan kota/kabupaten dalam pengelolaan air tanah. Di satu sisi, kota/kabupaten hanya memberikan ijin bagi pemohon yang tinggal di wilayahnya, sementara pencatatan meteran dan pajak dilakukan oleh provinsi. Pemisahan pengelolaan air tanah seperti ini membawa implikasi perijinan menjadi Iaman. Proses perijinan yang lama menjadi hambatan tersendiri dalam pelayananan air tanah di Jawa Barat. Salah seorang informan di KLH kota Bogor menuturkan bahwa dalam pengurusan iji n memerlukan waktu berbulan-bulan. Surat dari kota/kabupaten yang diajukan ke propinsi memakan waktu lama padahal dokumen yang diminta persetujuan adalah keterangan saran teknik yang dikeluarkan Dinas ESDM provinsi. Menurut pejabat KLH Bogor, dokumen Sartek (Saran T eknik) yang memuat l
wilayah perkotaan yang rudah ada jaringan instalasi PAM, tetapi menimbulkan permasalahan bagi wilayah kabupaten dimana jaringan PAM belum ada dan kemungkinan berdampak pada pencurian air tanah. Jika melihat dari gambar 1 terlihat bahwa sumur bor dan sumur pantek menduduk tempat teratas dalam penggunaan air tanah dan bisa diperkirakan pengguna air tanah adalah kalangan industri. Menurut data dari Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor tercatat sekitar 944 jumlah wajib pajak. lni artinya, rata setiap wajib pajak memiliki rata-rata sekitar 1-2 titi sumur. 700 600 500 400 300 200 100 0 Gambar 4.1. Jumlah Titik Bor Berijin di Kabupaten Bogor 605 Sumur Bor MataAir Sumur Pantek SumurGali Sumber : Kantor ESDM Kabupaten Bogor, 2009 • Titik Sumur Di Bekasi, pengelolaan air tanah diatur dalam Perda Kota depok No. 22 tahun 2004. Perda tersebut mengatur tata cara dan prosedur permohonan baru pengambilan air bawah tanah (SIPAT). Ada beberapa dokumen persyaratan yang harus dipenuhi seorang pemohonan, yaitu ; dokumen UK[JUPL, Peta Skala 1:10.000, Buku Rencana Pengambilan Air sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Lembaga Pengelola Bidang ESDM Kota depok dan data kesplorasi/analkisis hidrogeologi dari sumur sekitarnya, data pelaksana
Page 2 and 3:
Laporan Hasil Penelitian PROGRAM PE
Page 4 and 5:
DAFTAR lSI Daftar lsi .............
Page 6 and 7:
DAFT AR GAM BAR Hal 1. Gb. 3.1. Pet
Page 8 and 9:
kebutuhan air untuk industri dan pe
Page 10 and 11:
Bertolak dari permasalahan sebagaim
Page 13 and 14:
;:>erusahaan peserta tender yang me
Page 15 and 16:
secara langrung. Artinya. :>e'c.asa
Page 17:
Tabel1.1. Fokus Kajian Penelitian F
Page 21:
Tangerang dengan Sedangkan Kabupate
Page 25 and 26:
(e) Selain itu, di sepanja g ::-a--
Page 32: ulananya. Demikian pula limpasan di
Page 38: 7 Cawang 0.002 1.2 8 Tebet 0.008 4.
Page 43 and 44: Tangerang, Bekasi). Pe ·raa i i de
Page 45 and 46: kebutuhan untuk permukiman. Dengan
Page 47 and 48: (CAT). Yang dimakrud CAT adalah sua
Page 49 and 50: c. Penggunaan air a rang dari 100 m
Page 51: dapat dielakan lagi kebutuhan akan
Page 54 and 55: sudah berjalan baru sebatas pembuat
Page 57 and 58: SIPA Bor baru SIPA Bor perpanjangan
Page 59 and 60: yang sebenarnya harus dibayar. maka
Page 61 and 62: Ungkungan yang disejajarkan dengan
Page 63 and 64: · 8. 906486 m2 dengan j - pajak se
Page 65 and 66: sumur bor sebagai cadangan, namun k
Page 67 and 68: menggunakan meteran. · jau nara su
Page 69 and 70: untuk penetapan sumur pa ev.renanga
Page 71 and 72: pelestarian lingkungan keberadaan a
Page 73 and 74: aparat kepolisian dapat kegiatan sw
Page 75: provinsi masih belum · as abupaten
Page 78: Dengan demikian, urusan air tanah s
Page 83: eran. Menurut petugas PTD dan pemka
Page 87 and 88: Secara hidrologis dan klimatologis.
Page 89 and 90: Dari kelima Cekungan Air Bawah Tana
Page 91 and 92: :>emohon pengambilan air bawah tana
Page 93: sebenamya daerah yang tadinya telah
Page 96 and 97: Badan Pelayanan Perijina Terpadu (B
Page 98 and 99: Banten, selama setahun menjabat Kep
Page 100 and 101: tersebut dipungut oleh oknum pegawa
Page 112: angkrut artinya tidak menggunakan a
Page 116 and 117: Kondisi sebagaimana dideskripsikan
Page 118 and 119: Bagi daerah yang masih mengandalkan
Page 120 and 121: dalam ketentuan peraturan perundang
Page 123 and 124: itupun dalam proses penanganan dise
Page 125 and 126: perusahaan pengguna air tanah yang
Page 128 and 129: ijin penggunaan air tanah, padahal
Page 130 and 131:
tersebut berlangsung terlalu lama.
Page 133 and 134:
5. 1. Kesimpulan. BAB 5 KESIMPULAN
Page 135 and 136:
cenderung memandang uang saku yang
Page 137 and 138:
DAFf AR PUST AKA Aspinall. Edward a
Page 139:
LAMPIRAN 1. DAFtARPERTANYAAN (SEMI-
Page 142 and 143:
Q20. Selama Anda menerima pelayanan
Page 149:
BERITA ACARA PENUTUPAN KAS DANA PRO
Page 162 and 163:
Pada Tanggal Kepala NIP: IV. Tiba d
Page 165:
NAME DATE ROOM ADDRESS 20 I 0912010
Page 174 and 175:
{DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 179 and 180:
P.O. BOX: 4492 Jakarta 12044 LEMBAG
Page 184 and 185:
(DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 186:
Page 190:
Page 194 and 195:
B G E GETA PUSAT PE ELJTIAN KEMASYA
Page 196:
KWITANSI Sudah diterima dari Banyak
show all

j - Kementerian Riset dan Teknologi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?