j - Kementerian Riset dan Teknologi

;:>erusahaan peserta tender yang mempunyai hubungan dekat dengan pemberi
erja saja yang dapat mendapatkan proyek. Pada hal mereka itu melaksanakan
gas dan kewajiban pada sektor publik menggunakan dana dari APBN (Anggaran
Pendapatan Belanja Negara) yang sebenarnya berasal dari masyarakat dan harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Perlakuan yang tidak wajar seringkali dialami oleh para pengguna layanan
ketika berhubungan dengan birokrasi pelayanan publik, akan tetapi mereka tidak
bi asa berbuat banyak karena haknya sebagai warga masyarakat yang seri ngkali
ti dak diatur dalam prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan biasanya hanya
mengatur kewajian dari warga pengguna. Sedangkan hak-hak warga pengguna
idak ada, atau kalapun di atur dalam prosedur pelayanan seringkali diabaikan atau
ti dak diberitahu kepada masyarakat pengguna layanan.
Jadi dengan demikian, ketiga aspek di atas merupakan permasalahan pokok
yang terkait dengan kualitas pelayanan publik. Aspek efiensi suatu pelayanan publik
ini mencakup perspektif dari penyedia maupun masyarakat pengguna layanan.
Kedua belah pihak tersebut sama-sama menginginkan pelayanan punlik yang cepat,
murah dan heat energi. Aspek responsibilitas menghendaki agar pelayanan publik
mampu menjawab kebutuhan dan keinginan pengguna layanan. Sedangkan aspek
non-partisan menghendaki agar pemberian layanan publik tidak bersifat
diskriminatif. Setiap warga negara mendapat akses yang sama untuk memperoleh
pelayanan publik yang mereka butuhkan dan diperlakukan secara sama dalam
proses mendapatkan pelayanan tersebut.
Untuk melihat integritas pelayanan publik dalam studi ini akan
menggunakan pendekatan yang diberikan oleh Riaz Hassans yang dikutip oleh
Sofyan Effendy (1986). lntegritas pelayanan publik disebutkan mencakup tiga
dimensi: (1) kognitif, (2) perilaku, dan (3) institusional. Secara skematis pendekatan
teoritis terhadap integritas pelayanan publik dapat digambarkan sebagai berikut:
7