j - Kementerian Riset dan Teknologi

More documents

Recommendations

Info

dibawahnya, sementara sebagian akhli lainnya berpandangan bahwa kandungan air pada suatu akifer tertentu terpisah secara farsial dengan kandungan air pada akifer dibawahnya. Dalam konteks ini para pengambil kebijakan tampaknya memilih para digma bahwa kandungan air pada suatu akifer tertentu terpisah secara farsial dengan kandungan air pada akifer dibawahnya, oleh karena itu bila pada suatu akifer tertentu atau pada kedalaman tertentu dinyatakan kritis, selama dibawahnya (akifer dibawahnya) ada kandungan air, maka diijinkan untuk mengambil air dengan syarat pengeboran harus lebih dalam dari zona kritis tersebut. Direvasi paradigma seperti ini kedalam kebijakan daerah bukan saja tidak memihak pelestarian lingkungan tetapi juga menimbulkan kebijakan yang terbuka, zona kritis hanya ada pada akifer tertentu, selama ada kandungan air dibawahnya, maka ijin pengambilan air akan dikeluarkan. Kebijakan yang terbuka seperti ini, pada tataran implementasi akhirnya membuka ruang gratifikasi yang luas, alih-alih rekomendasi teknis untuk konservasi, akhirnya menjadi alat tawar dalam praktek gratifikasi. Bertolak dari berbagai kasus yang terjadi di setiap daerah, tampaknya ruang gratifikasi dalam kasus pajak air tanah terbuka Iebar manakala perusahaan pengguna sumur bor melakukan pelanggaran, baik pelanggaran teknis, maupun pelanggaran yang bersifat administratif. Kesulitan untuk mengungkap berbagai kasus dewasa ini disebabkan karena pertama kurang tegasnya regulasi yang ada, kedua karena sering terjadinya gratifikasi, terutama gratifikasi antara perusahaan dengan oknum petugas lapangan. Dalam konteks ini, petugas lapangan yang paling berperan adalah, petugas pencatat meteran dan petugas pemungut dari Kabupaten/Kota setempat. Dalam konteks pengguna air tanah yang memakai meteran, untuk menghidari pembayaran pajak biasanya perusahaan mengajukan alasan bahwa meteran atau pompa yang digunakannya rusak. Dengan alasan tersebut, selama bekerjasama dengan petugas, baik pencatat meteran ataupun petugas pemungut pajak air tanah, maka perusahaan yang bersangkutan tidak dikenakan pajak. Sementara itu Ditengah-tengah tingkat gaji yang relatif kecil, para petugas pencatat meteran, terutama mereka yang berstatus tenaga kontrak, L8
cenderung memandang uang saku yang diberikan perusahaan dianggap sebagai tambahan penghasilan mereka setiap bulan. Sekalipun tidak setiap perusahaan yang menjadi wajib pajak memberikan uang saku, namun ada beberapa wajib pajak yang rutin memberikan setiap bulan. Keadaan ini menggambarkan bahwa para petugas pencacat meteran yang memegang posisi strategis dalam penentuan jumlah pajak air tanah, ditengah gaji formalnya yang tidak memadai, penghasilan sampingannya menjadi penyangga hidup mereka sehari-hari. Dengan kondisi seperti ini mereka cenderung permisif terhadap nilai-nilai korupsi dan gratifikasi. Sekalipun alasan ini bersifat klasik, namun sangat realistis, anggapan bahwa uang saku yang diberikan perusahaan dipandang sebagai tambahan penghasilan menunjukan hal itu. 5.2. Saran. Berbagai regulasi dalam pemanfaatan air tanah harus dipandang sebagai bagian integral dari pelayanan publik secara keseluruhan. Dalam konteks ini upaya perbaikan tampaknya harus dimulai dari tata kelola pemerintahan dalam pemanfaatan air tanah. Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air sebaiknya terintegrasi meliputi seluruh sumber daya air yang ada, baik air permukaan maupun air tanah. Kewenangan tersebut sebaiknya berada pada satuan unit kerja yang memiliki fungsi lini, sehingga diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan air sebagai wujud pemenuhan hak rakyat, sementara sumber dayanya dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan. Upaya pengendalian dalam pemanfaatan air tanah tidaklah cukup hanya dengan meningkatkan pajak air tanah seperti yang dilakukan dibeberapa daerah. Dalam rangka mengurangi penggunaan air tanah, pemanfaatan air permukaan harus dilakukan secara optimal, sedangkan air tanah harus dipandang sebagai alternatif terakhir bila air permukaan tidak dimungkinkan lagi. Dalam konfigurasi desentralisasi dan otonomi daerah, optimalisasi air permukaan diarahkan pada pemberdayaan daerah otonom yang mengalami surplus air, sehingga air menjadi 129
Page 2 and 3:
Laporan Hasil Penelitian PROGRAM PE
Page 4 and 5:
DAFTAR lSI Daftar lsi .............
Page 6 and 7:
DAFT AR GAM BAR Hal 1. Gb. 3.1. Pet
Page 8 and 9:
kebutuhan air untuk industri dan pe
Page 10 and 11:
Bertolak dari permasalahan sebagaim
Page 13 and 14:
;:>erusahaan peserta tender yang me
Page 15 and 16:
secara langrung. Artinya. :>e'c.asa
Page 17:
Tabel1.1. Fokus Kajian Penelitian F
Page 21:
Tangerang dengan Sedangkan Kabupate
Page 25 and 26:
(e) Selain itu, di sepanja g ::-a--
Page 32:
ulananya. Demikian pula limpasan di
Page 38:
7 Cawang 0.002 1.2 8 Tebet 0.008 4.
Page 43 and 44:
Tangerang, Bekasi). Pe ·raa i i de
Page 45 and 46:
kebutuhan untuk permukiman. Dengan
Page 47 and 48:
(CAT). Yang dimakrud CAT adalah sua
Page 49 and 50:
c. Penggunaan air a rang dari 100 m
Page 51:
dapat dielakan lagi kebutuhan akan
Page 54 and 55:
sudah berjalan baru sebatas pembuat
Page 57 and 58:
SIPA Bor baru SIPA Bor perpanjangan
Page 59 and 60:
yang sebenarnya harus dibayar. maka
Page 61 and 62:
Ungkungan yang disejajarkan dengan
Page 63 and 64:
· 8. 906486 m2 dengan j - pajak se
Page 65 and 66:
sumur bor sebagai cadangan, namun k
Page 67 and 68:
menggunakan meteran. · jau nara su
Page 69 and 70:
untuk penetapan sumur pa ev.renanga
Page 71 and 72:
pelestarian lingkungan keberadaan a
Page 73 and 74:
aparat kepolisian dapat kegiatan sw
Page 75:
provinsi masih belum · as abupaten
Page 78:
Dengan demikian, urusan air tanah s
Page 81 and 82:
wilayah perkotaan yang rudah ada ja
Page 83: eran. Menurut petugas PTD dan pemka
Page 87 and 88: Secara hidrologis dan klimatologis.
Page 89 and 90: Dari kelima Cekungan Air Bawah Tana
Page 91 and 92: :>emohon pengambilan air bawah tana
Page 93: sebenamya daerah yang tadinya telah
Page 96 and 97: Badan Pelayanan Perijina Terpadu (B
Page 98 and 99: Banten, selama setahun menjabat Kep
Page 100 and 101: tersebut dipungut oleh oknum pegawa
Page 112: angkrut artinya tidak menggunakan a
Page 116 and 117: Kondisi sebagaimana dideskripsikan
Page 118 and 119: Bagi daerah yang masih mengandalkan
Page 120 and 121: dalam ketentuan peraturan perundang
Page 123 and 124: itupun dalam proses penanganan dise
Page 125 and 126: perusahaan pengguna air tanah yang
Page 128 and 129: ijin penggunaan air tanah, padahal
Page 130 and 131: tersebut berlangsung terlalu lama.
Page 133: 5. 1. Kesimpulan. BAB 5 KESIMPULAN
Page 137 and 138: DAFf AR PUST AKA Aspinall. Edward a
Page 139: LAMPIRAN 1. DAFtARPERTANYAAN (SEMI-
Page 142 and 143: Q20. Selama Anda menerima pelayanan
Page 149: BERITA ACARA PENUTUPAN KAS DANA PRO
Page 162 and 163: Pada Tanggal Kepala NIP: IV. Tiba d
Page 165: NAME DATE ROOM ADDRESS 20 I 0912010
Page 174 and 175: {DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 179 and 180: P.O. BOX: 4492 Jakarta 12044 LEMBAG
Page 184 and 185:
(DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 186:
Page 190:
Page 194 and 195:
B G E GETA PUSAT PE ELJTIAN KEMASYA
Page 196:
KWITANSI Sudah diterima dari Banyak
show all

j - Kementerian Riset dan Teknologi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?