j - Kementerian Riset dan Teknologi

More documents

Recommendations

Info

yang kemudian ditinda a · a Keputusan Gubemur Jawa Barat No. 23 ahun 2002 tentang Petu j Pelaksanaan Perda No. 16 tahun 2001 tersebut. Dengan dikeluarkan Peraturan Gubemur 16/2001 ini maka peraturan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Peratuaran air tanah di Jawa Barat kemudian engalami perubahan lagi setelah sekitar 4 tahun berjalan dan tahun 2005 terbit Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Pengelolaan Air Tanah. Peraturan air tanah di Jawa Barat yang selalu mengalami perubahan tidak epas dari perubahan peraturan air tanah di tingkat pusat yang posisinya sebagai dasar pertimbangan pembuatan kebijakan di daerah. Oleh sebab itu, ketika erda No. 9/1995 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diterbitkan, maka suasana yang terjadi ketika itu belum ada UU otonomi daerah, al ini berbeda dengan Perda No. 16/ 2001 dimana UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah telah diterbitkan. UU No. 22/1999 ini merupakan salah salah satu landasan untuk mengatur tata kelola pemerintahan di bidang air tanah, isamping landasan lain seal air tanah, yakni pada Keputusan Menteri ESDM No. 451/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di idang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Substansi air tanah yang diatur dalam Kepmen ESDM 1451/2000 meliputi egiatan inventarisasi seal air bawah tanah, perencanaan pendayagunaan air ·anah, konservasi, dan perijinan. Keempat aspek regulasi air tanah ini menjadi ;:>edoman regulasi di tingkat provinsi. Sementara kegiatan inventarisasi air tanah ebih difokuskan pada pembahasan yang berhubungan data dan informasi yang ;:>erlu dikumpulkan dalam kegiatan-pendataan seal air tanah; perencanaan ::>endayagunaan air tanah dilaksanakan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota. Jika melihat dari kewenangan pemerintah seal air tanah tampaknya UU o. 22/1999 tidak secara eksplissit mengatur penyerahan wewenang urusan air ·anah kepada kabupaten/kota. Jadi dengan demikian, kegiatan inventarisasi ini "dak disebutkan secara jelas level pemerintahan mana kewenangan itu harus dijalankan dalam rangka melakukan inventarisasi air tanah. Namun demikain
untuk penetapan sumur pa ev.renangan urusan diberikan kepada daerah kabupaten/kota, sebagaima a -se kam dalam Kepmen ESDM 1451/2000. Di dalam penetapan jaringan sumur pantau dalam suatu cekungan air bawah yang lokasinya berada di tanah lintas antar daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan Bupati/Walikota, sedangkan jika sumur pantau pada cekungan air bawah tanah dalam suatu wilayah kota/kabupaten ditetapkan oleh walikota/bupati. Di dalam faktanya koordinasi antar kabupaten/kota dalam penetapan jaringan sumur pantau yang Iokasinya di lintas kabupaten/kota tidak pernah berjalan; sulit membangun kesepakatan. Demikian pula dengan perijinan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan air tanah, Kepmen ESDM 1451!2000 tampaknya lebih memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota dan tidak menyebutkan secara eksplisit keterlibatan provinsi. Kepmen ESDM 1451/2000 dalam perjalanannya ditafsirkan yang beragam posisi kewenangan pemerintah provisnsi. Pemerintah Jawa Barat telah memasukan ewenangan provinsi dalam urusan air tanah. Sebagai contoh adalah Perda No. 6/2001. Perda ini telah memasukan kewenangan provinsi dalam mengatur air bawah tanah. Begitu pula, Pergub 23/2002 yang dikeluarkan sebagai penjabaran Perda No. 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Pergub ini menempatkan kewenangan dan tanggungjawab provinsi di dalam pengelolaan air bawah tanah di lokasi cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. Pergub ini juga -nenekankan peranan provinsi di dalam memberikan dukungan dan fasilitasi provinsi. Dalam kaitannya kewenangan provinsi, disebutkan wilayah kegiatan pengelolaan air tanah yang berada pada satuan wilayah cekungan air bawah anah (Pasal 3, Pergub 23/2002). Dalam konteks ini, ada beberapa kewenangan yang dimiliki provinsi, yaitu: Pertama, melakukan kegiatan inventarisasi potensi ai r bawah tanah, Kedua, perencanaan pendayagunaan air bawah tanah (pasal 6 Pergub 23/2002), yang dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah 63
Page 2 and 3:
Laporan Hasil Penelitian PROGRAM PE
Page 4 and 5:
DAFTAR lSI Daftar lsi .............
Page 6 and 7:
DAFT AR GAM BAR Hal 1. Gb. 3.1. Pet
Page 8 and 9:
kebutuhan air untuk industri dan pe
Page 10 and 11:
Bertolak dari permasalahan sebagaim
Page 13 and 14:
;:>erusahaan peserta tender yang me
Page 15 and 16:
secara langrung. Artinya. :>e'c.asa
Page 17: Tabel1.1. Fokus Kajian Penelitian F
Page 21: Tangerang dengan Sedangkan Kabupate
Page 25 and 26: (e) Selain itu, di sepanja g ::-a--
Page 32: ulananya. Demikian pula limpasan di
Page 38: 7 Cawang 0.002 1.2 8 Tebet 0.008 4.
Page 43 and 44: Tangerang, Bekasi). Pe ·raa i i de
Page 45 and 46: kebutuhan untuk permukiman. Dengan
Page 47 and 48: (CAT). Yang dimakrud CAT adalah sua
Page 49 and 50: c. Penggunaan air a rang dari 100 m
Page 51: dapat dielakan lagi kebutuhan akan
Page 54 and 55: sudah berjalan baru sebatas pembuat
Page 57 and 58: SIPA Bor baru SIPA Bor perpanjangan
Page 59 and 60: yang sebenarnya harus dibayar. maka
Page 61 and 62: Ungkungan yang disejajarkan dengan
Page 63 and 64: · 8. 906486 m2 dengan j - pajak se
Page 65 and 66: sumur bor sebagai cadangan, namun k
Page 67: menggunakan meteran. · jau nara su
Page 71 and 72: pelestarian lingkungan keberadaan a
Page 73 and 74: aparat kepolisian dapat kegiatan sw
Page 75: provinsi masih belum · as abupaten
Page 78: Dengan demikian, urusan air tanah s
Page 81 and 82: wilayah perkotaan yang rudah ada ja
Page 83: eran. Menurut petugas PTD dan pemka
Page 87 and 88: Secara hidrologis dan klimatologis.
Page 89 and 90: Dari kelima Cekungan Air Bawah Tana
Page 91 and 92: :>emohon pengambilan air bawah tana
Page 93: sebenamya daerah yang tadinya telah
Page 96 and 97: Badan Pelayanan Perijina Terpadu (B
Page 98 and 99: Banten, selama setahun menjabat Kep
Page 100 and 101: tersebut dipungut oleh oknum pegawa
Page 112: angkrut artinya tidak menggunakan a
Page 116 and 117: Kondisi sebagaimana dideskripsikan
Page 118 and 119:
Bagi daerah yang masih mengandalkan
Page 120 and 121:
dalam ketentuan peraturan perundang
Page 123 and 124:
itupun dalam proses penanganan dise
Page 125 and 126:
perusahaan pengguna air tanah yang
Page 128 and 129:
ijin penggunaan air tanah, padahal
Page 130 and 131:
tersebut berlangsung terlalu lama.
Page 133 and 134:
5. 1. Kesimpulan. BAB 5 KESIMPULAN
Page 135 and 136:
cenderung memandang uang saku yang
Page 137 and 138:
DAFf AR PUST AKA Aspinall. Edward a
Page 139:
LAMPIRAN 1. DAFtARPERTANYAAN (SEMI-
Page 142 and 143:
Q20. Selama Anda menerima pelayanan
Page 149:
BERITA ACARA PENUTUPAN KAS DANA PRO
Page 162 and 163:
Pada Tanggal Kepala NIP: IV. Tiba d
Page 165:
NAME DATE ROOM ADDRESS 20 I 0912010
Page 174 and 175:
{DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 179 and 180:
P.O. BOX: 4492 Jakarta 12044 LEMBAG
Page 184 and 185:
(DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 186:
Page 190:
Page 194 and 195:
B G E GETA PUSAT PE ELJTIAN KEMASYA
Page 196:
KWITANSI Sudah diterima dari Banyak
show all

j - Kementerian Riset dan Teknologi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?