j - Kementerian Riset dan Teknologi

More documents

Recommendations

Info

potensi unggulan daerah tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Pusat memberikan dana untuk pengembangan dan pengelolaan sumber daya air di daerah yang bersangkutan dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk setempat, sedangkan kelebihannya didistribusikan kedaerah yang berdekatan dalam proses kerja sama diantara daerah otonom. Sementara itu dalam upaya menekan tingkat gratifikasi yang terjadi selama ini harus dimulai dari ketegasan peraturan perundangan dari mulai tingkat pusat hingga daerah. Paradigma tentang kandungan air dalam suatu akifer tertentu harus ditegaskan bahwa itu merupakan kesatuan dengan akifer lainnya didalam keseluruhan lapisan tanah yang ada, sehingga penentuan zona kritis (zona merah) menjadi mutlak sebagai daerah terlarang untuk diambil airnya. Dengan kebijakan yang tegas seperti ini peta zonase yang dibuat memberi makna terhadap pengendalian dalam pemanfaatan air tanah. Kegiatan-kegiatan yang memiliki korelasi langsung dengan pengendalian dan telah tertata dalam mekanisme perijinan seperti peninjauan lokasi serta rekomendasi teknis sebaiknya dibiayai oleh pemerintah daerah, sehingga tidak mengantungkan biaya pada pemohon ijin. Penertiban terhadap pemilik sumur illegal mutlak diperlukan, namun hal ini sebaiknya dilakukan oleh satuan kerja dilingkungan pemerintah daerah, sebab melibatkan Polisi belum tentu dapat menyelesaikan persoalan, disamping mereka tidak memiliki kemampuan teknis, dalam beberapa kasus yang terjadi malah memperpanjang jenjang prosudural tanpa ada penyelsaian secara juridis. Seiring dengan itu penggunaan meteran air sebagai alat ukur pengguaan air tanah mutlak diwajibkan kepada seluruh wajib pajak, hal ini diikuti dengan penataan ulang proses pencatatan meteran dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang terintegrasi dalam satu sistim manajemen pemerintahan daerah yang akuntabel. 130
DAFf AR PUST AKA Aspinall. Edward and Fealy, Greg (eds) 003. Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation, Indonesia Update Series Research School of Pasific and Asia Studies The Australian National University. Anas, Saidi, dan Bambang, Widjayanto dkk. 2005, Kajian Permasalahan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Kota dan lmplikasinya terhadap Kinerja Pemerintah: Studi kasus di Tujuh Daerah (Bengkulu, Cilegon, Solo, Salatiga, Kupang, Cimahami, Samarinda), Apeksi, Jakarta. ______ dkk, 2008. Korupsi dan Pemerintahan Bersih: Kasus Korupsi DPRD di Berbagai Daerah: Studi Kasus di Bali, PMB-LIPI. Azumardi, Azra, "Pemberantasan Korupsi Menuju Good Governance", dalam Musni Umar dan Syukri llyas (ed) Korupsi Musuh Bersama, Penerbit Lembaga Pencegah Korupsi, 2004 Dick, Howard and lindsy, Tim (ed), Corruption in Asia Rethinking The Governance Paradigm, The Federation Press, 2002. Denny lndrayana, Mahkamah Mafia Peradilan, Kompas 28 Agustus 2006. Pope, Jeremy. Confronting Corruption: the Elements of National Integrity System, diterjemahkan oleh Masri Maris, edisi 1, Jakarta , yayasan Obor Indonesia, 2003. McWalters, IAN. Memerangi Korupsi: Sebuah peta Ja/an Indonesia. Jawa Pos Group, 2006. Riswanda lmawan, 2002. "Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance .. , dalam Syamsuddin Haris (ed) Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. AIPI, Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2002. 131
Page 2 and 3:
Laporan Hasil Penelitian PROGRAM PE
Page 4 and 5:
DAFTAR lSI Daftar lsi .............
Page 6 and 7:
DAFT AR GAM BAR Hal 1. Gb. 3.1. Pet
Page 8 and 9:
kebutuhan air untuk industri dan pe
Page 10 and 11:
Bertolak dari permasalahan sebagaim
Page 13 and 14:
;:>erusahaan peserta tender yang me
Page 15 and 16:
secara langrung. Artinya. :>e'c.asa
Page 17:
Tabel1.1. Fokus Kajian Penelitian F
Page 21:
Tangerang dengan Sedangkan Kabupate
Page 25 and 26:
(e) Selain itu, di sepanja g ::-a--
Page 32:
ulananya. Demikian pula limpasan di
Page 38:
7 Cawang 0.002 1.2 8 Tebet 0.008 4.
Page 43 and 44:
Tangerang, Bekasi). Pe ·raa i i de
Page 45 and 46:
kebutuhan untuk permukiman. Dengan
Page 47 and 48:
(CAT). Yang dimakrud CAT adalah sua
Page 49 and 50:
c. Penggunaan air a rang dari 100 m
Page 51:
dapat dielakan lagi kebutuhan akan
Page 54 and 55:
sudah berjalan baru sebatas pembuat
Page 57 and 58:
SIPA Bor baru SIPA Bor perpanjangan
Page 59 and 60:
yang sebenarnya harus dibayar. maka
Page 61 and 62:
Ungkungan yang disejajarkan dengan
Page 63 and 64:
· 8. 906486 m2 dengan j - pajak se
Page 65 and 66:
sumur bor sebagai cadangan, namun k
Page 67 and 68:
menggunakan meteran. · jau nara su
Page 69 and 70:
untuk penetapan sumur pa ev.renanga
Page 71 and 72:
pelestarian lingkungan keberadaan a
Page 73 and 74:
aparat kepolisian dapat kegiatan sw
Page 75:
provinsi masih belum · as abupaten
Page 78:
Dengan demikian, urusan air tanah s
Page 81 and 82:
wilayah perkotaan yang rudah ada ja
Page 83:
eran. Menurut petugas PTD dan pemka
Page 87 and 88: Secara hidrologis dan klimatologis.
Page 89 and 90: Dari kelima Cekungan Air Bawah Tana
Page 91 and 92: :>emohon pengambilan air bawah tana
Page 93: sebenamya daerah yang tadinya telah
Page 96 and 97: Badan Pelayanan Perijina Terpadu (B
Page 98 and 99: Banten, selama setahun menjabat Kep
Page 100 and 101: tersebut dipungut oleh oknum pegawa
Page 112: angkrut artinya tidak menggunakan a
Page 116 and 117: Kondisi sebagaimana dideskripsikan
Page 118 and 119: Bagi daerah yang masih mengandalkan
Page 120 and 121: dalam ketentuan peraturan perundang
Page 123 and 124: itupun dalam proses penanganan dise
Page 125 and 126: perusahaan pengguna air tanah yang
Page 128 and 129: ijin penggunaan air tanah, padahal
Page 130 and 131: tersebut berlangsung terlalu lama.
Page 133 and 134: 5. 1. Kesimpulan. BAB 5 KESIMPULAN
Page 135: cenderung memandang uang saku yang
Page 139: LAMPIRAN 1. DAFtARPERTANYAAN (SEMI-
Page 142 and 143: Q20. Selama Anda menerima pelayanan
Page 149: BERITA ACARA PENUTUPAN KAS DANA PRO
Page 162 and 163: Pada Tanggal Kepala NIP: IV. Tiba d
Page 165: NAME DATE ROOM ADDRESS 20 I 0912010
Page 174 and 175: {DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 179 and 180: P.O. BOX: 4492 Jakarta 12044 LEMBAG
Page 184 and 185: (DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 186:
(DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 190:
(DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 194 and 195:
B G E GETA PUSAT PE ELJTIAN KEMASYA
Page 196:
KWITANSI Sudah diterima dari Banyak
show all

j - Kementerian Riset dan Teknologi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?