30.12.2012 Views

j - Kementerian Riset dan Teknologi

j - Kementerian Riset dan Teknologi

j - Kementerian Riset dan Teknologi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

:>emohon pengambilan air bawah tanah yang ditolak karena alasan kondisi<br />

· gkungan yang tidak memungkinkan sebagaimana dinyatakan dalam hasil<br />

entifikasi <strong>dan</strong> Pemetaan Konservasi Air Tanah Dangkal <strong>dan</strong> Air Tanah Dalam di<br />

ta Tangerang, namun jumlah rekomendasi <strong>dan</strong> ijin yang dikeluarkan dalam<br />

· ap bulan tercatat dengan baik, walau pengambilan volume airnya relatif tidak<br />

·erkontrol. Sementara itu jumlah ijin yang tercatat pada tahun 2008 hanya sampai<br />

Jan Agustus, karena setelah bulan itu ijin pengambilan air bawah tanah<br />

· angani oleh Ba<strong>dan</strong> Pelayanan Perijinan T erpadu (BPPT) sesuai dengan<br />

:>erubahan Susunan Organisasi <strong>dan</strong> Tatalaksana yang dilakukan. Sementara itu<br />

sampai saat ini Ba<strong>dan</strong> Pelayanan Perijinan T erpadu (BPPT) telah menerbitkan<br />

sebanyak 121 ijin.<br />

Tabe14.1.<br />

Jumlah ljin Sumur Bor Dan Sumur Pantek Tahun 2007-2008<br />

Tahun Jumlah Jumlah Sumur Pantek Sumur Bor<br />

Perusahaan Sumur Baru Daftar Jumlah Baru Oaf<br />

ulang Ulang<br />

2007 175 288 47 77 124 33 130<br />

2008 116 197 22 37 57 33 105<br />

Sumber: Diolah dari laporan Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan Dnas<br />

Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2007-2008<br />

Jumlah<br />

163<br />

138<br />

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang<br />

pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menuntut daerah untuk<br />

melakukan restrukturisasi kembali Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang<br />

dimilikinya. Dalam konteks itu pada tahun 2008 Pemerintah Kota Tangerang<br />

melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerahnya. Dalam restrukturisasi<br />

tersebut Dinas Lingkungan Hidup dirubah menjadi Ba<strong>dan</strong> Pengendalian<br />

Ungkungan Hidup, sebab dalam peraturan perun<strong>dan</strong>gan itu urusan lingkungan<br />

hidup termasuk kedalam rumpun Ba<strong>dan</strong>. Secara organisasional perubahan dari<br />

Dinas menjadi Ba<strong>dan</strong> membawa implikasi luas pada tugas pokok <strong>dan</strong> fungsi<br />

lembaga tersebut. Secara teoritik kelembagaan perangkat daerah berbentuk Dinas

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!