j - Kementerian Riset dan Teknologi
j - Kementerian Riset dan Teknologi
j - Kementerian Riset dan Teknologi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
:>emohon pengambilan air bawah tanah yang ditolak karena alasan kondisi<br />
· gkungan yang tidak memungkinkan sebagaimana dinyatakan dalam hasil<br />
entifikasi <strong>dan</strong> Pemetaan Konservasi Air Tanah Dangkal <strong>dan</strong> Air Tanah Dalam di<br />
ta Tangerang, namun jumlah rekomendasi <strong>dan</strong> ijin yang dikeluarkan dalam<br />
· ap bulan tercatat dengan baik, walau pengambilan volume airnya relatif tidak<br />
·erkontrol. Sementara itu jumlah ijin yang tercatat pada tahun 2008 hanya sampai<br />
Jan Agustus, karena setelah bulan itu ijin pengambilan air bawah tanah<br />
· angani oleh Ba<strong>dan</strong> Pelayanan Perijinan T erpadu (BPPT) sesuai dengan<br />
:>erubahan Susunan Organisasi <strong>dan</strong> Tatalaksana yang dilakukan. Sementara itu<br />
sampai saat ini Ba<strong>dan</strong> Pelayanan Perijinan T erpadu (BPPT) telah menerbitkan<br />
sebanyak 121 ijin.<br />
Tabe14.1.<br />
Jumlah ljin Sumur Bor Dan Sumur Pantek Tahun 2007-2008<br />
Tahun Jumlah Jumlah Sumur Pantek Sumur Bor<br />
Perusahaan Sumur Baru Daftar Jumlah Baru Oaf<br />
ulang Ulang<br />
2007 175 288 47 77 124 33 130<br />
2008 116 197 22 37 57 33 105<br />
Sumber: Diolah dari laporan Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan Dnas<br />
Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2007-2008<br />
Jumlah<br />
163<br />
138<br />
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang<br />
pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menuntut daerah untuk<br />
melakukan restrukturisasi kembali Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang<br />
dimilikinya. Dalam konteks itu pada tahun 2008 Pemerintah Kota Tangerang<br />
melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerahnya. Dalam restrukturisasi<br />
tersebut Dinas Lingkungan Hidup dirubah menjadi Ba<strong>dan</strong> Pengendalian<br />
Ungkungan Hidup, sebab dalam peraturan perun<strong>dan</strong>gan itu urusan lingkungan<br />
hidup termasuk kedalam rumpun Ba<strong>dan</strong>. Secara organisasional perubahan dari<br />
Dinas menjadi Ba<strong>dan</strong> membawa implikasi luas pada tugas pokok <strong>dan</strong> fungsi<br />
lembaga tersebut. Secara teoritik kelembagaan perangkat daerah berbentuk Dinas