j - Kementerian Riset dan Teknologi

More documents

Recommendations

Info

d . Pengelo laan air tanah wajib mengacu kebijakan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah, kebijakan ini mengacu pada UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya air (SDA) e. Kebijakan pengelolaan air tanah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. f. Pengelolaan air tanah perlu diarahkan pada keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah yang terintegrasi dalam kebijakan dan pola pengelolaan sumber daya air. g. Kegiatan utama dalam pengelolaan air tanah yang mencakup konservasi dan pendayagunaan air tanah diselenggarakan untuk mewujudkan: (1), Kelestarian dan kesinambungan ketersediaan air tanah, (2), Kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan Sementara itu visi dan misi pengelolaan air tanah adalah terwujudnya kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan terlaksananya Konservasi, Pendayagunaan, Pemberdayaan dan peningkatan peran aparat dan masyarakat dan Peningkatan penyediaan data dan informasi. Penggunaan Air Tanah di Indonesia menggunakan prinsip hak guna air yang meliputi hak guna pakai dan hak guna usaha. Ijin pengambilan air tanah memiliki masa berlaku. Jjin bias diperpanjang dan dicabur jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. lzin pengunaan atau pemanfaatan air tanah secara prinsip izin hak guna air ini dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. Namun demikian, masyarakat bisa menggunakan air tanah tanpa izin dari pemerintah apabila untuk kebutuhan sehari-hati dengan kriteria sebagai berikut : a. Penggunaan air tanah dari sumur bor dengan diameter < 2 inchi b. Penggunaan air tanah dengan e aga manusia dari sumur gali
c. Penggunaan air a rang dari 100 m3/bulan per kepala keluarga d. Penggunaan air anah dari sumur bor dengan diameter < 4 inchi dengan pengambilan kurang dari 100m3/bulan Persyaratan mendapatkan izin penggunaan air tanah diperlukan persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi, seperti : ldentitas pemohon/akte perusahaan, profit perusahaan, dan nama dan alamat pemohon, sedangkan p ersyaratan T eknis meliputi : peta lokasi dan situasi rencana pengelolaan, rencana debit air yang akan dipakai, dokumen UKL dan UPLatau AMDAL dan informasi penggunaan air tanah yang sudah ada. Warga masyarakat yang telah mendapat ijin memanfaatkan aior tanah memiliki hak melakukan pengeboran atau penggafian air tanah dan memakai air tanah sesuai kebutuhan dalam izin dan berkewajiban membayar jasa pelayanan perizinan, memberi sebagian air tanah kepada masyarakat sekurang-kurangnya 1 0°/o, melaporkan jumlah air tanah yang dipakai, membayar pajak pemanfaatan air tanah serta membangun sumur resapan. 4.2. Pelayanan Publik Kasus Air Tanah 4.2.1. Kasus DKI Jakarta. Daerah Khusus lbukota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 7 meter diatas permukaan taut, Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007 luas wilayah daerah ini meliputi daratan seluas 662,33 km2 dan lautan seluas 6.977,5 km2. Daerah ini memiliki sekitar 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Disamping itu daerah ini juga memiliki sekitar 27 buah Sungai/Saluran/Kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan lainnya. 43
Page 2 and 3: Laporan Hasil Penelitian PROGRAM PE
Page 4 and 5: DAFTAR lSI Daftar lsi .............
Page 6 and 7: DAFT AR GAM BAR Hal 1. Gb. 3.1. Pet
Page 8 and 9: kebutuhan air untuk industri dan pe
Page 10 and 11: Bertolak dari permasalahan sebagaim
Page 13 and 14: ;:>erusahaan peserta tender yang me
Page 15 and 16: secara langrung. Artinya. :>e'c.asa
Page 17: Tabel1.1. Fokus Kajian Penelitian F
Page 21: Tangerang dengan Sedangkan Kabupate
Page 25 and 26: (e) Selain itu, di sepanja g ::-a--
Page 32: ulananya. Demikian pula limpasan di
Page 38: 7 Cawang 0.002 1.2 8 Tebet 0.008 4.
Page 43 and 44: Tangerang, Bekasi). Pe ·raa i i de
Page 45 and 46: kebutuhan untuk permukiman. Dengan
Page 47: (CAT). Yang dimakrud CAT adalah sua
Page 51: dapat dielakan lagi kebutuhan akan
Page 54 and 55: sudah berjalan baru sebatas pembuat
Page 57 and 58: SIPA Bor baru SIPA Bor perpanjangan
Page 59 and 60: yang sebenarnya harus dibayar. maka
Page 61 and 62: Ungkungan yang disejajarkan dengan
Page 63 and 64: · 8. 906486 m2 dengan j - pajak se
Page 65 and 66: sumur bor sebagai cadangan, namun k
Page 67 and 68: menggunakan meteran. · jau nara su
Page 69 and 70: untuk penetapan sumur pa ev.renanga
Page 71 and 72: pelestarian lingkungan keberadaan a
Page 73 and 74: aparat kepolisian dapat kegiatan sw
Page 75: provinsi masih belum · as abupaten
Page 78: Dengan demikian, urusan air tanah s
Page 81 and 82: wilayah perkotaan yang rudah ada ja
Page 83: eran. Menurut petugas PTD dan pemka
Page 87 and 88: Secara hidrologis dan klimatologis.
Page 89 and 90: Dari kelima Cekungan Air Bawah Tana
Page 91 and 92: :>emohon pengambilan air bawah tana
Page 93: sebenamya daerah yang tadinya telah
Page 96 and 97: Badan Pelayanan Perijina Terpadu (B
Page 98 and 99:
Banten, selama setahun menjabat Kep
Page 100 and 101:
tersebut dipungut oleh oknum pegawa
Page 112:
angkrut artinya tidak menggunakan a
Page 116 and 117:
Kondisi sebagaimana dideskripsikan
Page 118 and 119:
Bagi daerah yang masih mengandalkan
Page 120 and 121:
dalam ketentuan peraturan perundang
Page 123 and 124:
itupun dalam proses penanganan dise
Page 125 and 126:
perusahaan pengguna air tanah yang
Page 128 and 129:
ijin penggunaan air tanah, padahal
Page 130 and 131:
tersebut berlangsung terlalu lama.
Page 133 and 134:
5. 1. Kesimpulan. BAB 5 KESIMPULAN
Page 135 and 136:
cenderung memandang uang saku yang
Page 137 and 138:
DAFf AR PUST AKA Aspinall. Edward a
Page 139:
LAMPIRAN 1. DAFtARPERTANYAAN (SEMI-
Page 142 and 143:
Q20. Selama Anda menerima pelayanan
Page 149:
BERITA ACARA PENUTUPAN KAS DANA PRO
Page 162 and 163:
Pada Tanggal Kepala NIP: IV. Tiba d
Page 165:
NAME DATE ROOM ADDRESS 20 I 0912010
Page 174 and 175:
{DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 179 and 180:
P.O. BOX: 4492 Jakarta 12044 LEMBAG
Page 184 and 185:
(DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 186:
Page 190:
Page 194 and 195:
B G E GETA PUSAT PE ELJTIAN KEMASYA
Page 196:
KWITANSI Sudah diterima dari Banyak
show all

j - Kementerian Riset dan Teknologi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?