j - Kementerian Riset dan Teknologi
j - Kementerian Riset dan Teknologi
j - Kementerian Riset dan Teknologi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
demikian, di dalam dasar perti bangan yang dipakai dalam penyusunan<br />
Peraturan Walikota tidak me cantumkan Perda No. 7 tahun 2002 sebagai dasar<br />
pertimbangan. Dengan tidak dicantumkan Perda No. 7 tahun 2002 sebagai dasar<br />
pertimbangan Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2008, maka dapat diduga<br />
bahwa Peraturan Walikota No. 13/2008 sebagai pengganti dari Perda 7/2002<br />
yang dianggap tidak berlaku lagi. Kedua peraturan air tanah itu tidak jauh berbeda,<br />
akan tetapi yang membedakan adalah status peraturannya. Peraturan air tanah<br />
tahun 2008 ini bukan Perda tetapi Keputusan Walikota. Perda adalah peraturan<br />
daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan Walita. Peraturan<br />
Walikota tampaknya merupakan peraturan baru di bi<strong>dan</strong>g pengelolaan air tanah<br />
yang melibatkan kewenangan provinsi sehubungan dengan keluarnya UU No. 7<br />
Tahun 2004 tentang Sumber daya Air. Sementara itu, Peraturan Pemerintah No.<br />
43 tahun 2008 tentang Air Tanah menyebutkan izin pemakaian <strong>dan</strong> pengusahaan<br />
air tanah diterbitkan oleh Bupati/Walikota di cekungan lintas kabupaten/kota<br />
terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur.<br />
Rekomendasi T eknis adalah ketentuan teknis yang bersifat mengikat dalam<br />
pemberian izin pemakaian atau pengusahaan air tanah. Muatan dalam<br />
Rekomendasi T eknis meliputi Zona Pengambilan air tanah; Debit Pengambilan<br />
air tanah; Arahan konstruksi sumur bor; Kewajiban Pemohon <strong>dan</strong> Kab/Kota.<br />
Pengaturan debit pengambilan air tanah: Mengurangi debit pada saat<br />
perpanjangan izin (10°/o untuk zona kritis <strong>dan</strong> 5°/o untuk zona rawan); Tidak<br />
menerbitkan izin (rektek) baru di zona kritis <strong>dan</strong> rusak. Apa yang dilakukan<br />
Pemkot Bogor sebatas pada ada tidaknya ijin pengambilan air tanah. Kewenangan<br />
lain, seperti pengendalian air tanah berada di provinsi (Dinas ESDM Jawa Barat).<br />
Kewenangan pemasangan meteran termasuk juga pengendalian berada di Dinas<br />
ESDM Jawa Barat. Juga pajak air tanah yang berada di Bogor menjadi<br />
kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat (Pergub 21/2002 <strong>dan</strong> Pergub<br />
16/2008). Sungguh demikian, kota Bogor tetap mendapat pajak air tanah. Sekitar<br />
70°/o dari pajak air tanah yang dipungut Diaspenda Provinsi Jawa barat disetorkan<br />
ke Dispenda kota Bogor(UU 34/2008).<br />
1
Change language