j - Kementerian Riset dan Teknologi

aparat kepolisian dapat kegiatan sweeping warga masyarakat yang
diduga melanggar aturan sebagaimana yang dilakukan dinas teknis.
Pengawasan pelanggaran air tanah memungkinan terjadinya pelanggaran
gratifikasi dan tumbuhnya premanisme yang dilakukan oleh oknum yang dalam
prakteknya melakukan praktek pemerasan dengan dalih penegakan peraturan
hukum.
Pelayanan di bidang air tanah tampaknya tidak ditempatkan sebagai
bagian dari pelayanan publik. Setidaknya hal ini tidak terlihat dari Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan Terpadu (BPT). Dari 59 jenis pelayanan ijin yang ditangani Badan
Pelayanan T erpadu Jawa Barat tidak menyebutkan satupun ijin yang berkaitan
dengan pemanfaatan air tanah, padahal alasan dikeluarkan pembentukan BPT
Jawa Barat adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di
bidang perijinan. lni artinya, provinsi memandang bahwa urusan air tanah adalah
bukan bagian pelayanan publik. Provinsi melihat kewenangan urusan air tanah
sebatas pemberian rekomendasi teknis kepada bupati/walikota dalam
mengeluarkan SJPA di daerahnya.
Kewenangan provinsi yang lain adalah pemasangan meteran- pencatat
pengambilan air tanah. Jika diperhatikan kewenangan ini adalah untuk
kepentingan pemungutan pajak dan retribusi pemakaian air tanah. Kewenangan
ini tampaknya juga tidak ditempatkan sebagai pelayanan publik karena tidak
diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan T erpadu. Kemungkinan ala san berkaitan
dengan kewewangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi yang sebatas
mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan,
pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan
air tanah lintas kabupaten/Kota (Pasal 15 UU7 / 2004), sedangkan pelayanan publik
berada di kabupaten/kota.
6