j - Kementerian Riset dan Teknologi

More documents

Recommendations

Info

ijin penggunaan air tanah, padahal sejak penebitan ijin berada di Badan Pelayanan Perijinan T erpadu, penerbitan ijin dituntut dalam waktu yang cepat. Sementara itu dalam prespektif Provinsi, rekomendasi teknis memerlukan waktu yang relatif lama karena memerlukan kajian teknis yang komprehensif yang disesuaikan dengan kandungan air dalam tanah serta kondisi lingkungan setempat. Sementara itu pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk biaya pengkajian tersebut, oleh karenanya seluruh biaya pengkajian ditanggung pemohon, sehingga pengurusan ijin memerlukan biaya relatif tinggi. Bila demikian keadaanya, sekalipun untuk kepentingan konservasi, namun biaya rekomendasi teknis yang dibenbankan kepada pemohon ijin sebenarnya merupakan gratifikasi yang direstui secara prosudural dalam tata perijinan air tanah seperti halnya terjadi di Kabupaten/Kota. Diatas telah disinggung bahwa dalam rekomendasi teknis memerlukan kajian teknis yang komprehensif yang disesuaikan dengan kandungan air dalam tanah serta kondisi lingkungan setempat, untuk itu dikeluarkan dua tahapan ijin, yakni pertama ijin eksplorasi, baru kemudian ijin eksploitasi. Pada daerah-daerah yang berada di zona kritis (zona merah) pada dasarnya dapat dikeluarkan ijin eksploitasi, setelah dalam eksplorasi dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Keadaan ini sangat menarik untuk dicermati, sebab dalam prakteknya, pada suatu zona kritis, misalnya dalam kedalaman 150m dinyatakan zona merah, namun bila hasil kajian eksplorasi ternyata dalam kedalam 200 m tersedia air maka diijinkan untuk dieksploitasi. Menurut beberapa orang nara sumber hal ini berkaitan dengan paradigma kandungan air di dalam tanah, sebagian akhli berpandangan bahwa kandungan air dalam suatu akifer merupakan satu kesatuan dengan kandungan air pada akifer dibawahnya, sementara sebagian akhli berpandangan bahwa kandungan air pada suatu akifer tertentu terpisah secara farsial dengan kandungan air pada akifer dibawahnya. Dalam konteks ini para pengambil kebijakan tampaknya memilih para digma bahwa kandungan air pada suatu akifer ertentu terpisah secara farsial dengan kandungan air pada akifer dibawahnya, oleh karena itu bila pada suatu akifer tertentu atau pada kedalaman tertentu di nyatakan kritis, selama dibawahnya (akifer dibawahnya) ada kandungan air, L2
maka diijinkan untuk mengambil air dengan syarat pengeboran harus lebih dalam dari zona kritis tersebut. Direvasi paradigma seperti ini kedalam kebijakan daerah bukan saja tidak memihak pelestarian lingkungan tetapi juga menimbulkan kebijakan yang terbuka, zona kritis hanya ada pada akifer tertentu, selama ada kandungan air dibawahnya, maka ijin pengambilan air akan dikeluarkan. Kebijakan yang terbuka seperti ini, pada tataran implementasi akhirnya membuka ruang gratifikasi yang luas, alih-alih rekomendasi teknis untuk konservasi, akhirnya menjadi alat tawar dalam praktek gratifikasi, terlebih-lebih bila biaya rekomendasi teknis tersebut ditanggung oleh pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas. Bertolak dari berbagai kasus yang terjadi di setiap daerah, tampaknya ruang gratifikasi dalam kasus pajak air tanah terbuka Iebar manakala perusahaan pengguna sumur bor melakukan pelanggaran, baik pelanggaran teknis, maupun pelanggaran yang bersifat administratif. Menurut pengakuan salah seorang nara sumber di DKI Jakarta, kesulitan untuk mengungkap berbagai kasus dewasa ini disebabkan karena pertama kurang tegasnya regulasi yang ada, kedua karena sering terjadinya gratifikasi, terutama gratifikasi antara perusahaan dengan oknum petugas lapangan. Dalam konteks ini, petugas lapangan yang paling berperan adalah, petugas pencatat meteran dan petugas pemungut dari Kabupaten/Kota setempat. Dalam koteks pengguna air tanah yang memakai meteran, untuk menghidari pembayaran pajak biasanya perusahaan mengajukan alasan bahwa meteran atau pompa yang digunakannya rusak. Dengan alasan tersebut, selama bekerjasama dengan petugas, baik pencatat meteran ataupun petugas DPKAD, maka perusahaan yang bersangkutan tidak dikenakan pajak. Menurut pengakuan salah seorang petugas pencatat meteran, ada berbagai macam modus kerusakan meteran, ada yang benar-benar rusak, tetapi ada juga yang sengaja dirusak oleh pemiliknya. Seharusnya selama meteran tersebut rusak, pajak air tanah dihitung secara flat, namun bila bekerjasama dengan petugas, terutama petugas pencatat meteran, persahaan tersebut tidak dikenakan pajak selama meterannya rusak, untuk itu tentu perusahaan yang bersangkutan memberi imbalan uang kepada petugas pencatat meteran yang datang. Namun demikian bila kerusakan meteran 123
Page 2 and 3:
Laporan Hasil Penelitian PROGRAM PE
Page 4 and 5:
DAFTAR lSI Daftar lsi .............
Page 6 and 7:
DAFT AR GAM BAR Hal 1. Gb. 3.1. Pet
Page 8 and 9:
kebutuhan air untuk industri dan pe
Page 10 and 11:
Bertolak dari permasalahan sebagaim
Page 13 and 14:
;:>erusahaan peserta tender yang me
Page 15 and 16:
secara langrung. Artinya. :>e'c.asa
Page 17:
Tabel1.1. Fokus Kajian Penelitian F
Page 21:
Tangerang dengan Sedangkan Kabupate
Page 25 and 26:
(e) Selain itu, di sepanja g ::-a--
Page 32:
ulananya. Demikian pula limpasan di
Page 38:
7 Cawang 0.002 1.2 8 Tebet 0.008 4.
Page 43 and 44:
Tangerang, Bekasi). Pe ·raa i i de
Page 45 and 46:
kebutuhan untuk permukiman. Dengan
Page 47 and 48:
(CAT). Yang dimakrud CAT adalah sua
Page 49 and 50:
c. Penggunaan air a rang dari 100 m
Page 51:
dapat dielakan lagi kebutuhan akan
Page 54 and 55:
sudah berjalan baru sebatas pembuat
Page 57 and 58:
SIPA Bor baru SIPA Bor perpanjangan
Page 59 and 60:
yang sebenarnya harus dibayar. maka
Page 61 and 62:
Ungkungan yang disejajarkan dengan
Page 63 and 64:
· 8. 906486 m2 dengan j - pajak se
Page 65 and 66:
sumur bor sebagai cadangan, namun k
Page 67 and 68:
menggunakan meteran. · jau nara su
Page 69 and 70:
untuk penetapan sumur pa ev.renanga
Page 71 and 72:
pelestarian lingkungan keberadaan a
Page 73 and 74:
aparat kepolisian dapat kegiatan sw
Page 75:
provinsi masih belum · as abupaten
Page 78: Dengan demikian, urusan air tanah s
Page 81 and 82: wilayah perkotaan yang rudah ada ja
Page 83: eran. Menurut petugas PTD dan pemka
Page 87 and 88: Secara hidrologis dan klimatologis.
Page 89 and 90: Dari kelima Cekungan Air Bawah Tana
Page 91 and 92: :>emohon pengambilan air bawah tana
Page 93: sebenamya daerah yang tadinya telah
Page 96 and 97: Badan Pelayanan Perijina Terpadu (B
Page 98 and 99: Banten, selama setahun menjabat Kep
Page 100 and 101: tersebut dipungut oleh oknum pegawa
Page 112: angkrut artinya tidak menggunakan a
Page 116 and 117: Kondisi sebagaimana dideskripsikan
Page 118 and 119: Bagi daerah yang masih mengandalkan
Page 120 and 121: dalam ketentuan peraturan perundang
Page 123 and 124: itupun dalam proses penanganan dise
Page 125 and 126: perusahaan pengguna air tanah yang
Page 130 and 131: tersebut berlangsung terlalu lama.
Page 133 and 134: 5. 1. Kesimpulan. BAB 5 KESIMPULAN
Page 135 and 136: cenderung memandang uang saku yang
Page 137 and 138: DAFf AR PUST AKA Aspinall. Edward a
Page 139: LAMPIRAN 1. DAFtARPERTANYAAN (SEMI-
Page 142 and 143: Q20. Selama Anda menerima pelayanan
Page 149: BERITA ACARA PENUTUPAN KAS DANA PRO
Page 162 and 163: Pada Tanggal Kepala NIP: IV. Tiba d
Page 165: NAME DATE ROOM ADDRESS 20 I 0912010
Page 174 and 175: {DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 179 and 180:
P.O. BOX: 4492 Jakarta 12044 LEMBAG
Page 184 and 185:
(DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 186:
Page 190:
Page 194 and 195:
B G E GETA PUSAT PE ELJTIAN KEMASYA
Page 196:
KWITANSI Sudah diterima dari Banyak
show all

j - Kementerian Riset dan Teknologi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?