j - Kementerian Riset dan Teknologi

tarif air bersih dari PAM Jaya membuat penyedotan air tanah dilakukan secara
berlebihan. Apabila pajak yang baru dapat diberlakukan dengan segera,
penyedotan air tanah dalam akan menurun drastis. 3
Dilihat kontelasinya dalam tatakelola Pemerinthan DKI Jakarta, saat ini
kewenangan dalam pengelolaan air tanah berada di Badan Pengendalian
Ungkungan Hidup Daerah. Lembaga ini membawahi 4 Bidang, yakni: Bidang
Pelestarian Dan Tata Ungkungan; Bidang Pencegahan Dampak Ungkungan Dan
Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan; Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Sanitasi Lingkungan; Bidang Penegakan Hukum Lingkungan. Dari keempat Bidang
tersebut yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan air bawah tanah
adalah Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya
Perkotaan. Bila melihat nomenklatur yang ada, dalam konteks ini tampaknya air
bawah tanah dipandang sebagai bagian dari sumber daya perkotaan, sedangkan
perijinannya ditangani oleh satuan kerja setingkat Subidang yang ada dibawah
Bidang tersebut. Sementara itu berbagai pelanggaran dalam eksploitasi air bawah
tanah, baik yang bersifat adminitratif maupun teknis, seperti kondisi fisik sumur
bor, meteran maupun volume air yang diambil ditangani oleh Bidang Penegakan
Hukum Lingkungan yang disejajarkan dengan gangguan lingkungan pada
umumnya.
Menurut salah seorang nara sumber dari kalangan pegawai Badan
Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, bila dulu di Dinas Pertambangan
pengelolaan air bawah tanah lebih diorientasikan pada eksploitasi bahan mineral
cair yang sejajar dengan bahan galian lainnya, sekarang di BPLHD pengelolaan air
bawah tanah lebih diarahkan pada pengendalian dan konservasi. Namun
demikian kewenangan pengelolaan air bawah tanah baru efektif berada
dilingkungan BPLHD pada bulan Maret tahun 2009, sehingga belum ada program
koservasi yang lebih koprehensif, sumur pantau yang digunakan sebanyak 5 buah
masih sumur pantau peninggalan Dinas Pertambangan dahulu. Kegiatan yang
3 Lihat " DPRD: Desak Penerapan Pajak Baru Air Tanah-. ompas, II Agustus, 2009.
7