j - Kementerian Riset dan Teknologi

:>ada dasamya melaksanakan fungsi lini atau memberikan pelayanan langsung
epada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya, sedangkan
elembagaan perangkat daerah berbentuk Badan pada dasarnya hanya
melaksanakan fungsi staf, sehingga tugas pokoknya lebih diarahkan pada tugas­
gas yang bersifat staffing. Menanggapai perubahan kelembagaan ini, salah
}e()rang nara sumber dari kalangan pegawai Badan Pengendalian Lingkungan
id up, Kota Tangerang menyatakan bahwa saat ini tugas pokok lembaga tersebut
ebih banyak dirahkan pada berbagai kajian tentang lingkungan hidup seperti
;>encemaran air dan udara, pemantauan kondisi air dan udara. Keadaan ini terjadi
ampir disetiap daerah yang berada dibawah juridiksi Provinsi Banten.
Seiring dengan perubahan kelembagaan yang menangani urusan lingkungan
idup, dalam rangka restrukturisasi organisasi perangkat daerah, Kota Tangerang
embentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) yang menjadi sentral
pengeluaran berbagai macam ijin dari Pemerintah Daerah, termasuk ijin
;:>engambilan air bawah tanah. Dengan demikian ijin air bawah tanah yang
·adinya berada dalam lingkup kewenangan lingkungan hidup ditarik kedalam satu
badan yang secara khusus menangani berbagai perijinan. Menurut salah seorang
ara sumber dari kalangan pegawai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT),
rekomendasi untuk pemberian ijin pengambilan air bawah tanah tidak lagi berada
pada institusi terkait, tetapi orang yang mewakili instansi terkait seperti Badan
engendalian Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dilibatkan dalam
peninjauan lokasi, kemudian langsung diminta rekomendasinya, dengan cara ini
di harapkan dapat mempercepat proses pemberian ijin. Dilihat dari sisi efisiensi dan
efektifitas pemberian ijin, pembentukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)
beserta penyederhanaan prosudur yang ada didalamnya memenuhi harapan itu,
amun pengendalian dalam pemanfaatan air bawah tanah semakin kabur, yang
ampak kemudian adalah upaya untuk mencapai Pendapat Asli Daerah (PAD)
yang tinggi melalui pengeluaran ijin sebanyak mungkin. Kondisi seperti ini tidak
anya terjadi di Kota Tangerang, tetapi juga terjadi di Kabupaten Tangerang,
bahkan hampir merata diseluruh daerah. Bila dilihat dalam prespektif lebih jauh,
86