j - Kementerian Riset dan Teknologi

More documents

Recommendations

Info

desakan dari perusahaa miliki sumur illegal demikian kuat. Secara terbuka responden tersebut mengakui bahwa pada saat Dia menjabat Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Pertambangan pernah ditawari mobil baru oleh sebuah perusahaan yang memiliki beberapa sumur illegal dengan imbalan kasus sumur illegal tersebut tidak diungkap, sehingga perusahaan tersebut dapat menghindar dari kewajiban membayar pajak pemakaian air yang telah berlangsung betahun-tahun. Menurut salah seorang nara sumber dari Bidang Penegakan Hukum Ungkungan, potensi gratifikasi dalam mengungkap kasus sumur illegal relatif besar dengan modus yang beragam, tidak terbatas pada saat temuan awal saja tetapi juga bisa berlanjut pada penanganan kasus selanjutnya dalam penerapan sangsi hukum yang berlaku. Dalam temuan awal potensi gratifikasi terjadi dengan modus tidak menindak lanjuti atau menghilangkan kasus tersebut, hal ini bisa dilakukan oleh petugas lapangan atau pejabat atasannya. Sementara itu bila temuan awal mmur illegal ditindak lanjuti, tahap pertama dilakukan legalisasi dengan cara memaksa pemilik sumur untuk mengurus Surat ljin Pengeboran Air Tanah (SIPA). Sekalipun upaya ini secara prosudural menyalahi, sebab seharusnya pengeboran dilakukan setelah ada surat ijin, namun hal ini merupakan upaya yang bersifat akomudatif guna menggiring pemilik sumur bor untuk membayar pajak air tanah. Setelah pemilik sumur bor memiliki SIPA lalu kemudian dikenakan denda pajak air tanah yang dihitung mundur sejak sumur bor tersebut digunakan, dasar perhitungan debet air yang digunakan bisa dihitung dari kapasitas pompa yang dipakai atau jumlah air limbah yang dikeluarkan. Menurut pengakuan nara sumber tersebut, ruang gratifikasi terbuka Iebar pada saat penentuan debet air yang telah digunakan, sebab hasil perhitungan ini yang kemudian dijadikan dasar penentuan jumlah denda yang dikenakan. Pihak pemilik sumur pada umumnya berusaha agar jumlah denda yang dibayar sekecil mungkin, untuk itu biasanya mereka mengupayakan menyogok oknum petugas, selama menurut kalkulasi mereka jumlah uang suap yang dikeluarkan lebih kedl dibandingkan jumlah denda
yang sebenarnya harus dibayar. maka penyelsaian melalui penyuapan cenderung di lakukan. Lebih jauh responden tersebut menyatakan bahwa penerapan sangsi dalam penangnan kasus sumur illegal tidak hanya membertimbangkan aspek normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial politik yang kemudian akan timbul. Sebagai contoh kasus misalnya kasus sumur illegal di salah satu perusahaan yang berada di daerah Kebon Jeruk. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang Loundry, selain memiliki sumur illegal, keberadaan perusahaan tersebut juga menyalahi tata ruang yang ada, karena berdomisili diwilayah yang peruntukannya untuk pemukiman penduduk. Namun demikian perusahaan itu telah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan baik dengan cara menyerap tenaga kerja dari lingkungan disekitarnya. Bila Sumur Bor yang dimilikinya ditutup, maka tidak ada sumber air lain, karena saluran PAM belum tersedia, sehingga perusahaan itu harus berhenti berproduksi, akibatnya akan terjadi pemutusan hubungan kerja masal. Atas dasar pertimbangan itu sumur bor yang ada tidak ditutup, baru beberapa tahun kemudian, setelah jaringan pipa dari PAM masuk kedaerah itu sumur bor tersebut ditutup. Bila kasus ini dicermati lebih jauh, alasan dampak sosial dan politik yang ditimbulkan akibat penerapan sangsi sebenarnya merupakan alasan-lasan formal yang mengemuka, namun upaya untuk mencapai kesepakatan antara pihak pengusaha dengan petugas serta pemanfaatan air tanah selama sumur tersebut belum ditutup disinyalir serat dengan pratek gratifikasi. Diluar sumur illegal yang dimiliki perusahaan-perusahaan besar, penanganan kasus sumur illegal yang belum terjamah adalah sumur illegal yang digunakan untuk usaha pencucian motor atau mobil, terutama sumur illegal yang digunakan oleh perusahaan pencucian mobil/motor yang relatif kecil, biasanya berlokasi di jalur hijau. Sekalipun mereka hanya menggunakan sumur pantek dengan kedalam berkisar antara 30 m sampai dengan 40 m, namun saat ini jumlah mereka banyak dan masing-masing menggunakan air tanah dalam jumlah yang relatif besar. Selain menggunakan air tanah yang relatif banyak, secara normatif sebenarnya mereka masuk dalam katagori Niaga Kedl yang secara juridis wajib membayar
Page 2 and 3:
Laporan Hasil Penelitian PROGRAM PE
Page 4 and 5:
DAFTAR lSI Daftar lsi .............
Page 6 and 7:
DAFT AR GAM BAR Hal 1. Gb. 3.1. Pet
Page 8 and 9: kebutuhan air untuk industri dan pe
Page 10 and 11: Bertolak dari permasalahan sebagaim
Page 13 and 14: ;:>erusahaan peserta tender yang me
Page 15 and 16: secara langrung. Artinya. :>e'c.asa
Page 17: Tabel1.1. Fokus Kajian Penelitian F
Page 21: Tangerang dengan Sedangkan Kabupate
Page 25 and 26: (e) Selain itu, di sepanja g ::-a--
Page 32: ulananya. Demikian pula limpasan di
Page 38: 7 Cawang 0.002 1.2 8 Tebet 0.008 4.
Page 43 and 44: Tangerang, Bekasi). Pe ·raa i i de
Page 45 and 46: kebutuhan untuk permukiman. Dengan
Page 47 and 48: (CAT). Yang dimakrud CAT adalah sua
Page 49 and 50: c. Penggunaan air a rang dari 100 m
Page 51: dapat dielakan lagi kebutuhan akan
Page 54 and 55: sudah berjalan baru sebatas pembuat
Page 57: SIPA Bor baru SIPA Bor perpanjangan
Page 61 and 62: Ungkungan yang disejajarkan dengan
Page 63 and 64: · 8. 906486 m2 dengan j - pajak se
Page 65 and 66: sumur bor sebagai cadangan, namun k
Page 67 and 68: menggunakan meteran. · jau nara su
Page 69 and 70: untuk penetapan sumur pa ev.renanga
Page 71 and 72: pelestarian lingkungan keberadaan a
Page 73 and 74: aparat kepolisian dapat kegiatan sw
Page 75: provinsi masih belum · as abupaten
Page 78: Dengan demikian, urusan air tanah s
Page 81 and 82: wilayah perkotaan yang rudah ada ja
Page 83: eran. Menurut petugas PTD dan pemka
Page 87 and 88: Secara hidrologis dan klimatologis.
Page 89 and 90: Dari kelima Cekungan Air Bawah Tana
Page 91 and 92: :>emohon pengambilan air bawah tana
Page 93: sebenamya daerah yang tadinya telah
Page 96 and 97: Badan Pelayanan Perijina Terpadu (B
Page 98 and 99: Banten, selama setahun menjabat Kep
Page 100 and 101: tersebut dipungut oleh oknum pegawa
Page 112:
angkrut artinya tidak menggunakan a
Page 116 and 117:
Kondisi sebagaimana dideskripsikan
Page 118 and 119:
Bagi daerah yang masih mengandalkan
Page 120 and 121:
dalam ketentuan peraturan perundang
Page 123 and 124:
itupun dalam proses penanganan dise
Page 125 and 126:
perusahaan pengguna air tanah yang
Page 128 and 129:
ijin penggunaan air tanah, padahal
Page 130 and 131:
tersebut berlangsung terlalu lama.
Page 133 and 134:
5. 1. Kesimpulan. BAB 5 KESIMPULAN
Page 135 and 136:
cenderung memandang uang saku yang
Page 137 and 138:
DAFf AR PUST AKA Aspinall. Edward a
Page 139:
LAMPIRAN 1. DAFtARPERTANYAAN (SEMI-
Page 142 and 143:
Q20. Selama Anda menerima pelayanan
Page 149:
BERITA ACARA PENUTUPAN KAS DANA PRO
Page 162 and 163:
Pada Tanggal Kepala NIP: IV. Tiba d
Page 165:
NAME DATE ROOM ADDRESS 20 I 0912010
Page 174 and 175:
{DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 179 and 180:
P.O. BOX: 4492 Jakarta 12044 LEMBAG
Page 184 and 185:
(DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 186:
Page 190:
Page 194 and 195:
B G E GETA PUSAT PE ELJTIAN KEMASYA
Page 196:
KWITANSI Sudah diterima dari Banyak
show all

j - Kementerian Riset dan Teknologi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?