j - Kementerian Riset dan Teknologi

More documents

Recommendations

Info

Sementara itu apabila setelah pengecoran sumur bor, ternyata pelanggar masih membandel dengan cara membuka kembali sumur tersebut, relatif sulit dikenakan sangsi. Bisa dikenakan sangsi pidana berdasarkan UU No. 23/1997 entang pengelolaan lingkungan, namun dalam penentuan pidana tersebut harus dibuktikan dahulu terjadinya kerusakan lingkungan sebagai akibat perbuatan ersebut. Dengan keterbatasan peraturan perundangan yang ada, akhirnya para pelanggar dijerat dengan Peraturan Daerah No. 7/1978 tentang Ketertiban Umum. Salah satu pasal dalam perda tersebut mengatur tentang ketertiban lingkungan, pasal inilah yang kemudian dikenakan, sehingga para pelanggar dapat dikenakan denda, baik denda material, maupun kurungan mulai 30 hari hingga 180 hari. Disamping keterbatasan peraturan perundangan yang ada, juga ada keterbatasan ·umlah pegawai yang ada. Pegawai yang terlibat secara aktif dalam penegakan ingkungan hanya berjumlah 3 orang, padahal mereka disamping harus menangani pelanggaran dalam pemanfaatan air bawah tanah juga harus menangani pelanggaran lingkungan secara umum. Dengan kondisi seperti ini, sekalipun banyak pelanggaran yang terjadi dalam pemanfaatan air bawah tanah, namun penanganannya sangat terbatas. Bila Berbagai pelanggaran dalam eksploitasi air bawah tanah ditangani oleh Bidang Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana telah dideskripsikan di atas, pencatatan meteran penggunaan air oleh setiap wajib pajak menjadi kewenangan salah satu Sub Bidang yang ada di bawah Bidang Pengelolaan Suber Daya Perkotaan. Dalam kaitannya dengan penentuan jumlah pajak daerah, pencatatan meteran ini memegang peranan strategis, sebab atas dasar pencatatan inilah besaran jumlah pajak daerah ditetapkan pada setiap pengguna. Secara prosudural asil pencatatan meteran penggunaan air tanah dari Sub Dinas Pencatat Meteran ini diserahkan kepada Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Pelayanan Pajak inilah yang emudian membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagai dasar penagihan epada setiap wajib pajak. Menurut nara sumber dari Bidang Pengelolaan Suberdaya Perkotaan, jumlah pemakaian air tanah yang tercatat saat ini mencapai
· 8. 906486 m2 dengan j - pajak sebanyak 4101. Sementara itu jumlah selu ruh pencatat metera selu ruh DKI Jakarta hanya sebanyak 15 orang petugas. Mereka berstatus tenaga kontrak yang berada di bawah perusahaan asta, perusahaan swasta inilah yang menerima kotrak kerja dari Pemerintah DKI akarta. Bila melihat laporan hasil pencatatan pengguna air tanah dari Sub Din ?encatatan tampaknya relatif banyak wajib pajak yang penggunaan 0 dengan t:>erbagai keterangan, baik karena air tanah hanya digunakan sebagai cadangan, , eteran rusak, pompa rusak atau perusahaan yang bersangkutan bangrut. Jika ::>emakaiannya 0, maka dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah dinyatakan 0 , hal ini ::>erarti wajib pajak tersebut tidak dikenakan pajak air tanah, hanya membayar abudemen sebesar Rp 25.000/bulan. Menurut salah seorang nara sumber, bila :ialam Surat Ketetapan Pajak Daerah dinyatakan 0 seharusnya dicermati lebih jauh, !((!rena bisa berbagai kemungkinan yang mendorong hal itu terjadi, antara lain: a. :L Karena Sumur bor yang ada hanya digunakan sebagai cadangan Tidak dicatat oleh petugas Sengaja dibuat not oleh pemilik atau petugas Meteran rusak atau sengaja dirusak Pada perusahaan-perusahaan yang menempatkan sumur bor yang imilikinya sebagai cadangan, untuk kebutuhan sehari-hari bisanya menggunakan air dari PAM DKI Jakarta atau mengolah sendiri air permukaan, baik yang berasal :::iari sungai atau taut. Perusahaan-perusahaan seperti ini pada dasarnya telah engikuti arah kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang lebih berorientasi pada pengendalian dan konservasi dalam pemanfaatan air tanah. Namun demikian · mlah perusahaan seperti ini relatif sedikit, sebab pasokan air dari PAM DKI akarta belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara mengolah sendiri air permukaan memerlukan biaya yang reltif tinggi. Salah satu perusahaan ang telah mengolah air taut menjadi air bersih adalah PT. Pelindo, namun hal ini
Page 2 and 3:
Laporan Hasil Penelitian PROGRAM PE
Page 4 and 5:
DAFTAR lSI Daftar lsi .............
Page 6 and 7:
DAFT AR GAM BAR Hal 1. Gb. 3.1. Pet
Page 8 and 9:
kebutuhan air untuk industri dan pe
Page 10 and 11:
Bertolak dari permasalahan sebagaim
Page 13 and 14: ;:>erusahaan peserta tender yang me
Page 15 and 16: secara langrung. Artinya. :>e'c.asa
Page 17: Tabel1.1. Fokus Kajian Penelitian F
Page 21: Tangerang dengan Sedangkan Kabupate
Page 25 and 26: (e) Selain itu, di sepanja g ::-a--
Page 32: ulananya. Demikian pula limpasan di
Page 38: 7 Cawang 0.002 1.2 8 Tebet 0.008 4.
Page 43 and 44: Tangerang, Bekasi). Pe ·raa i i de
Page 45 and 46: kebutuhan untuk permukiman. Dengan
Page 47 and 48: (CAT). Yang dimakrud CAT adalah sua
Page 49 and 50: c. Penggunaan air a rang dari 100 m
Page 51: dapat dielakan lagi kebutuhan akan
Page 54 and 55: sudah berjalan baru sebatas pembuat
Page 57 and 58: SIPA Bor baru SIPA Bor perpanjangan
Page 59 and 60: yang sebenarnya harus dibayar. maka
Page 61: Ungkungan yang disejajarkan dengan
Page 65 and 66: sumur bor sebagai cadangan, namun k
Page 67 and 68: menggunakan meteran. · jau nara su
Page 69 and 70: untuk penetapan sumur pa ev.renanga
Page 71 and 72: pelestarian lingkungan keberadaan a
Page 73 and 74: aparat kepolisian dapat kegiatan sw
Page 75: provinsi masih belum · as abupaten
Page 78: Dengan demikian, urusan air tanah s
Page 81 and 82: wilayah perkotaan yang rudah ada ja
Page 83: eran. Menurut petugas PTD dan pemka
Page 87 and 88: Secara hidrologis dan klimatologis.
Page 89 and 90: Dari kelima Cekungan Air Bawah Tana
Page 91 and 92: :>emohon pengambilan air bawah tana
Page 93: sebenamya daerah yang tadinya telah
Page 96 and 97: Badan Pelayanan Perijina Terpadu (B
Page 98 and 99: Banten, selama setahun menjabat Kep
Page 100 and 101: tersebut dipungut oleh oknum pegawa
Page 112:
angkrut artinya tidak menggunakan a
Page 116 and 117:
Kondisi sebagaimana dideskripsikan
Page 118 and 119:
Bagi daerah yang masih mengandalkan
Page 120 and 121:
dalam ketentuan peraturan perundang
Page 123 and 124:
itupun dalam proses penanganan dise
Page 125 and 126:
perusahaan pengguna air tanah yang
Page 128 and 129:
ijin penggunaan air tanah, padahal
Page 130 and 131:
tersebut berlangsung terlalu lama.
Page 133 and 134:
5. 1. Kesimpulan. BAB 5 KESIMPULAN
Page 135 and 136:
cenderung memandang uang saku yang
Page 137 and 138:
DAFf AR PUST AKA Aspinall. Edward a
Page 139:
LAMPIRAN 1. DAFtARPERTANYAAN (SEMI-
Page 142 and 143:
Q20. Selama Anda menerima pelayanan
Page 149:
BERITA ACARA PENUTUPAN KAS DANA PRO
Page 162 and 163:
Pada Tanggal Kepala NIP: IV. Tiba d
Page 165:
NAME DATE ROOM ADDRESS 20 I 0912010
Page 174 and 175:
{DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 179 and 180:
P.O. BOX: 4492 Jakarta 12044 LEMBAG
Page 184 and 185:
(DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 186:
Page 190:
Page 194 and 195:
B G E GETA PUSAT PE ELJTIAN KEMASYA
Page 196:
KWITANSI Sudah diterima dari Banyak
show all

j - Kementerian Riset dan Teknologi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?